Tasikmalaya di Simpang Pilkada: Elite vs Rakyat

kanaljabar.com. BERITA TASIKMALAYA.
Di tingkat nasional, wacana Pilkada melalui DPRD sedang jadi perdebatan. Dan di Kota Tasikmalaya, suara sebagian elite politik mulai terdengar dengan alasan yang relatif seragam: pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai lebih efisien dan bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di sisi lain, berbagai hasil survei nasional justeru menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Mayoritas warga Indonesia, termasuk pemilih partai-partai besar, justru masih menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Di sinilah menariknya cerita Parpol Kota Tasikmalaya, di panggung lokal, elitenya bicara efisiensi. Tapi di panggung nasional, data survei bicara soal partisipasi dan kepercayaan publik.

Tiga Elite Parpol Kota Tasikmalaya Senada Soal Pilkada
Pernyataan terbaru datang dari Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, yang juga kader Partai Gerindra. Dalam wawancara dengan Media Indonesia pada Jumat, 16 Januari 2026, Viman menyatakan setuju Pilkada tak langsung lewat DPRD dengan alasan efisiensi anggaran. Menurutnya, Pilkada langsung dalam kondisi fiskal sekarang menjadi beban APBD, sementara pemilihan melalui DPRD dinilai lebih efektif dari sisi pembiayaan.

Dari sisi legislatif, masih di media yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Wahid, yang juga Ketua DPC PKB, meski lebih diplomatis, naum kecenderungannya sama seperti Wali Kota Viman. Wahid menilai pemilihan oleh DPRD memang lebih hemat dari sisi logistik dibanding Pilkada langsung, karena tahapan dan kebutuhan anggarannya jauh lebih kecil. Namun ia juga mengakui, Pilkada langsung telah melahirkan banyak kepala daerah berkinerja baik karena benar-benar dipilih rakyat, sembari mengingatkan adanya risiko politik uang di beberapa daerah.

Suara yang lebih benderang terdengar dari Fraksi PKS di DPRD Kota Tasikmalaya. Ketua Fraksi PKS, H. Yadi Mulyadi, dalam sebuah Musrenbang di Kelurahan Cikalang pada Senin, 12 Januari 2026, dikutip Times Indonesia, menyebut bahwa “di daerah kami juga mendukung” wacana Pilkada melalui DPRD, meski tanpa penjelasan rinci cakupan wilayah dukungan tersebut.

Artinya, setidaknya sudah ada tiga elite Parpol Kota Tasikmalaya yang sudah buka suara:

Viman (Gerindra) – Wali Kota Tasikmalaya
Wahid (PKB) – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya
Yadi Mulyadi (PKS) – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya
Ketiganya, dengan nuansa argumen yang relatif itu-itu saja, sama-sama memandang mekanisme Pilkada melalui DPRD sebagai opsi yang perlu dipertimbangkan, terutama atas nama efisiensi anggaran. Di level wacana, ini membuat Pilkada melalui DPRD Tasikmalaya tampak seperti arus yang mulai menguat di kalangan elite politik lokal, meskipun belum ada keputusan resmi di tingkat regulasi.

Kedua, survei Litbang Kompas yang dipublikasikan 12 Januari 2026 memperkuat temuan tersebut. Dalam survei yang dilakukan melalui wawancara telepon pada 8–11 Desember 2025 terhadap 510 responden di 76 kota di 38 provinsi, dengan margin of error sekitar ±4,24 persen, hasilnya:

77,3% responden menilai sistem paling cocok adalah Pilkada langsung.
Hanya 5,6% responden yang memilih Pilkada melalui DPRD.
15,2% menganggap tidak terlalu masalah apakah lewat DPRD atau langsung.
Lebih jauh, Litbang Kompas juga mencatat mayoritas responden tidak percaya DPRD bila diberi kewenangan memilih kepala daerah. Sebanyak 78,1% responden menyatakan tidak percaya DPRD akan memilih kepala daerah secara jujur dan sesuai aspirasi masyarakat; yang percaya hanya sekitar 19%.

Yang membuat cerita ini makin relevan untuk Tasikmalaya adalah temuan tentang basis pemilih partai. Litbang Kompas mencatat, mayoritas pemilih partai-partai yang mendorong atau membuka ruang diskusi Pilkada melalui DPRD justru menginginkan Pilkada tetap langsung. Pemilih Gerindra tercatat sekitar 65,9% mendukung Pilkada langsung, PKS sekitar 72,6%, dan PKB sekitar 76%, sementara pemilih partai lain seperti NasDem, PAN, Demokrat bahkan lebih dari 80% mendukung Pilkada langsung.

Dengan kata lain, jika dilihat dari data survei, preferensi pemilih partai-partai tersebut masih condong ke mekanisme Pilkada langsung. Di tingkat nasional, wacana Pilkada melalui DPRD justru berhadapan dengan temuan bahwa sebagian besar warga masih ingin menggunakan hak pilihnya secara langsung, sekaligus menyimpan keraguan terhadap DPRD sebagai satu-satunya penentu kepala daerah.

Di titik inilah Tasikmalaya menjadi potret kecil paradoks demokrasi Indonesia: elite Parpol Kota Tasikmalaya bicara atas nama efisiensi, sementara hasil riset nasional menunjukkan mayoritas publik, termasuk pemilih Gerindra, PKB, dan PKS sendiri, masih ingin kepala daerah dipilih langsung. Apakah wacana Pilkada melalui DPRD Tasikmalaya akan mengikuti selera elite atau justru diuji oleh suara pemilihnya sendiri, tampaknya akan menjadi bab penting berikutnya dalam dinamika politik lokal kota ini. (SUS)