Ketika Kominfo Digabung, Arah Digital Tasikmalaya Dipertaruhkan

Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Keputusan untuk menggabungkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) di Kabupaten Tasikmalaya bukan sekadar soal restrukturisasi birokrasi. Lebih dari itu, kebijakan ini menyentuh jantung transformasi pemerintahan di era digital. Dalam konteks Peran Kominfo dalam Pemerintah Daerah, langkah tersebut patut dipertanyakan: apakah ini strategi efisiensi yang cerdas, atau justru kompromi yang berisiko menghambat masa depan?

Di atas kertas, alasan penggabungan terdengar rasional. Efisiensi anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi dalih utama. Pemerintah daerah, seperti diakui DPRD, menghadapi tekanan fiskal yang tidak ringan. Dalam situasi demikian, merampingkan struktur organisasi tampak sebagai solusi logis.

Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.

Kominfo Bukan Sekadar Dinas Pendukung

Di era digital saat ini, Kominfo tidak lagi bisa diposisikan sebagai dinas pelengkap. Ia telah bertransformasi menjadi pusat kendali informasi, pengelolaan data, hingga orkestrator komunikasi publik pemerintah. Dengan kata lain, Peran Kominfo dalam Pemerintah Daerah kini bersifat strategis, bukan administratif.

Di banyak daerah, Kominfo justru diperkuat sebagai tulang punggung digitalisasi—mulai dari pengembangan smart city, integrasi layanan publik, hingga pengamanan data pemerintah. Maka, ketika Tasikmalaya memilih menggabungkannya dengan Dishub, muncul pertanyaan mendasar: apakah fungsi strategis itu tidak tereduksi?

Penggabungan dua sektor dengan karakter berbeda—transportasi dan komunikasi digital—berpotensi menciptakan dilema prioritas. Di satu sisi, Dishub berfokus pada mobilitas fisik. Di sisi lain, Kominfo bergerak di ranah virtual yang berkembang sangat cepat. Menyatukan keduanya bukan hanya soal struktur, tetapi juga soal arah kebijakan.

Efisiensi yang Bisa Jadi Mahal

Efisiensi sering kali dipandang sebagai solusi jangka pendek yang efektif. Namun dalam banyak kasus, efisiensi yang tidak tepat sasaran justru berujung pada biaya yang lebih besar di masa depan.

Jika Peran Kominfo dalam Pemerintah Daerah tidak optimal, dampaknya tidak hanya dirasakan di internal birokrasi, tetapi juga oleh masyarakat luas. Lambatnya arus informasi, tidak terintegrasinya sistem layanan publik, hingga minimnya transparansi bisa menjadi konsekuensi nyata.

Kabupaten Tasikmalaya, dengan wilayah yang luas dan karakter geografis yang beragam, justru membutuhkan sistem komunikasi yang kuat dan terstruktur. Kominfo seharusnya menjadi penghubung utama antara pemerintah dan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara fisik.

Dalam konteks ini, melemahkan fokus Kominfo—meski dengan alasan efisiensi—berpotensi menghambat pemerataan informasi dan pelayanan.

Antara Struktur dan Substansi

DPRD Kabupaten Tasikmalaya menegaskan bahwa yang terpenting adalah kinerja, bukan struktur. Pernyataan ini tidak keliru, tetapi juga tidak sepenuhnya cukup.

Struktur organisasi, pada dasarnya, adalah alat untuk mencapai kinerja. Ketika alat tersebut tidak dirancang sesuai kebutuhan, maka hasilnya pun sulit optimal. Menggabungkan Kominfo dengan Dishub mungkin tidak langsung menurunkan kinerja secara kasat mata—terbukti dari tetap berjalannya command center dan CCTV. Namun, pertanyaan yang lebih relevan adalah: apakah itu sudah cukup?

Transformasi digital tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur. Ia menuntut inovasi berkelanjutan, pengelolaan data yang canggih, serta strategi komunikasi publik yang adaptif. Semua itu membutuhkan fokus, sumber daya, dan kepemimpinan yang kuat.

Menimbang Masa Depan

Wacana pemisahan kembali Kominfo dari Dishub yang mulai mengemuka menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya final. DPRD sendiri membuka ruang evaluasi, meski menegaskan bahwa keputusan harus melalui kajian mendalam.

Di sinilah momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melihat persoalan ini secara lebih strategis. Bukan sekadar menghitung efisiensi anggaran, tetapi juga menimbang dampak jangka panjang terhadap pembangunan daerah.

Peran Kominfo dalam Pemerintah Daerah ke depan akan semakin krusial. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Daerah yang gagal beradaptasi akan tertinggal, baik dalam pelayanan publik maupun dalam pengembangan ekonomi digital.

Pilihan yang Menentukan Arah

Pada akhirnya, keputusan untuk mempertahankan atau memisahkan Kominfo dari Dishub bukan sekadar soal organisasi. Ia adalah pilihan yang akan menentukan arah pembangunan Tasikmalaya di era digital.

Jika efisiensi menjadi satu-satunya pertimbangan, maka risiko yang dihadapi adalah stagnasi. Namun jika keberanian untuk berinvestasi pada penguatan fungsi digital diambil, maka peluang untuk melompat lebih jauh justru terbuka.

Tasikmalaya kini berada di persimpangan: bertahan dengan pendekatan pragmatis, atau melangkah menuju transformasi yang lebih visioner.

Dan dalam persimpangan itu, satu hal menjadi jelas—menguatkan Peran Kominfo dalam Pemerintah Daerah bukan lagi opsi  tambahan, melainkan kebutuhan mendesak. (4i)