Sapma PP Kota Tasikmalaya Akan Gelar Aksi Mosi Tidak Percaya terhadap Wali Kota

Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA –Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Kota Tasikmalaya memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Mosi Tidak Percaya terhadap kepemimpinan kepala daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan dan Diky Candra. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Februari 2026, dengan titik akhir di Balai Kota Tasikmalaya.

Ketua Sapma PP Kota Tasikmalaya, Muamar Khadapi, mengatakan kepastian aksi diambil setelah pihaknya menggelar konsolidasi internal praaksi yang diikuti oleh pengurus dan anggota organisasi.

“Kami sudah menyelesaikan konsolidasi. Insya Allah Senin aksi dilaksanakan sesuai agenda,” kata Khadapi saat dikonfirmasi, Jumat (6/2).

Rute dan Perkiraan Jumlah Peserta

Khadapi menjelaskan, massa aksi dijadwalkan bergerak dari kawasan Gedung Kesenian Dadaha sebagai titik awal. Selanjutnya, massa akan melintasi Jalan HZ Mustofa, menuju Bundaran By Pass, masuk ke jalur Cilembang, dilanjutkan ke kawasan Rancabango, sebelum akhirnya tiba di Balai Kota Tasikmalaya sebagai titik akhir.

Peserta aksi disebut berasal dari pengurus dan anggota Sapma PP Kota Tasikmalaya. Selain itu, dukungan juga akan datang dari perwakilan Sapma PP wilayah Priangan Timur sebagai bentuk solidaritas.

“Estimasi peserta sekitar 250 orang. Itu belum termasuk elemen masyarakat umum,” ujar Khadapi.

Ia menambahkan, sejumlah organisasi lain juga dikabarkan akan turut bergabung dalam aksi tersebut.

Latar Belakang Pengusungan Mosi Tidak Percaya

Menurut Khadapi, pengusungan tagar Mosi Tidak Percaya dipilih sebagai representasi keresahan kolektif terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dinilai belum menyentuh persoalan mendasar masyarakat.

Tagar tersebut, lanjut dia, juga dimaksudkan sebagai penanda bahwa kritik publik yang disuarakan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terorganisir.

Aksi ini, kata Khadapi, tidak terlepas dari rangkaian kritik publik yang sebelumnya muncul melalui aksi mahasiswa serta pemasangan spanduk bernada protes di sekitar Balai Kota Tasikmalaya.

Momentum Satu Tahun Kepemimpinan

Sapma PP menilai momentum satu tahun kepemimpinan kepala daerah menjadi waktu yang relevan untuk melakukan evaluasi publik. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya diketahui dilantik pada 20 Februari 2025.

Dalam pandangan Sapma PP, satu tahun merupakan rentang waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menilai arah kebijakan serta kinerja pemerintah daerah.

“Apa yang kami lakukan ini adalah bentuk tekanan moral dan politik agar suara publik mendapat perhatian serius,” kata Khadapi.

Isu yang Diusung dalam Aksi

Dalam aksi tersebut, Sapma PP mengusung grand isu bertajuk Tasik Usik: Tasikmalaya Darurat Kebijakan. Isu ini, menurut Khadapi, mencerminkan akumulasi kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum berpihak pada kepentingan publik secara luas.

Ia menyebut, kritik yang disampaikan tidak diarahkan secara personal, melainkan pada kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam beberapa hari terakhir, lanjut dia, Sapma PP Kota Tasikmalaya juga menerima sejumlah pesan melalui akun media sosial mereka dari warga yang menyatakan keinginan untuk ikut serta dalam aksi karena memiliki keresahan yang sama.

Ujian Respons Pemerintah Daerah

Menjelang genap satu tahun masa kepemimpinan, aksi ini dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi lokal. Sapma PP berharap pemerintah daerah dapat merespons kritik yang disampaikan secara terbuka dan terorganisir.

Khadapi menegaskan, mosi tidak percaya yang digaungkan melalui aksi tersebut dimaksudkan sebagai peringatan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sedang diuji.

“Ini bukan soal jumlah massa, tetapi soal tuntutan agar kebijakan dan komunikasi pemerintahan lebih responsif terhadap aspirasi warga,” kata dia. (red)