Rupiah Tertekan Dolar AS, Program MBG Dinilai Bebani Ekonomi Nasional

Kanaljabar, OPINI – Beban ekonomi nasional saat ini terasa makin berat menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus. Dari faktor eksternal, penguatan dolar AS yang dipicu ketidakpastian dan ketegangan geopolitik global membuat nilai tukar rupiah berada dalam posisi tertekan.

Dampaknya tidak hanya terlihat pada pasar keuangan, tetapi juga merambah sektor riil. Kenaikan biaya impor bahan baku industri, energi, dan pangan pada akhirnya mendorong peningkatan harga barang dan kebutuhan pokok. Situasi ini berpotensi memperlemah daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga.

Program MBG dan Beban Fiskal Pemerintah

Di tengah kondisi beban ekonomi nasional yang berat tersebut, pemerintah tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.

Untuk menjaga keberlanjutan program, dilakukan berbagai penyesuaian fiskal, mulai dari realokasi anggaran hingga optimalisasi sumber pendapatan negara. Namun, kebijakan tersebut dinilai memunculkan konsekuensi ekonomi baru.

Di satu sisi, masyarakat menghadapi beban pajak yang meningkat. Di sisi lain, sejumlah sektor industri dan BUMN yang mengalami tekanan biaya produksi berpotensi menyesuaikan harga produk maupun bahan baku. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menghadapi tekanan ganda, yakni dari kenaikan beban fiskal sekaligus meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari.

Sorotan terhadap Tata Kelola Badan Gizi Nasional

Situasi menjadi semakin sensitif setelah muncul berbagai sorotan publik terkait dugaan ketidakefisienan anggaran pada Badan Gizi Nasional. Meskipun masih memerlukan proses verifikasi dan pengawasan lebih lanjut, isu tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas tata kelola program berskala besar seperti MBG.

Apabila terdapat celah kebocoran anggaran, maka tujuan mulia program berisiko tidak tercapai secara optimal. Selain berpotensi merugikan keuangan negara, kondisi tersebut juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Program sosial pada prinsipnya harus mampu memberikan perlindungan kepada kelompok rentan tanpa menciptakan tekanan ekonomi baru yang lebih luas bagi masyarakat.

Perlunya Evaluasi dan Penataan Ulang Program MBG

Penghentian total Program MBG bukanlah satu-satunya solusi. Namun, evaluasi menyeluruh dan penataan ulang program menjadi langkah yang layak dipertimbangkan.

Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah melakukan audit independen terhadap pengelolaan program serta memperkuat sistem pengadaan dan pengawasan. Hasil audit tersebut perlu dipublikasikan secara transparan agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara.

Selain itu, cakupan program dapat difokuskan pada wilayah prioritas seperti daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), kawasan dengan prevalensi stunting tinggi, serta keluarga miskin ekstrem. Dengan sasaran yang lebih spesifik, efektivitas program dapat ditingkatkan sekaligus mengurangi tekanan terhadap APBN.

Alternatif Pembiayaan untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif agar beban program tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Optimalisasi efisiensi belanja kementerian non-prioritas, pemanfaatan dana CSR perusahaan, serta penguatan peran lembaga filantropi dan Baznas dapat menjadi pilihan pendukung pembiayaan.

Pendekatan tersebut memungkinkan APBN berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pendanaan. Dengan demikian, risiko tekanan terhadap ekonomi nasional, kenaikan harga, maupun penurunan daya beli masyarakat dapat diminimalkan.

Di sisi lain, pengelolaan program yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi lokal juga berpotensi menciptakan manfaat tambahan bagi masyarakat sekitar, termasuk membuka peluang usaha dan memperkuat aktivitas ekonomi daerah.

Niat Baik Harus Diiringi Tata Kelola yang Baik

Program MBG merupakan kebijakan yang lahir dari tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia. Namun, dalam situasi ketika rupiah tertekan, harga kebutuhan pokok meningkat, dan ruang fiskal semakin terbatas, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh niat baik semata.

Tata kelola yang transparan, pengawasan yang ketat, serta perhitungan beban ekonomi yang adil menjadi faktor penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat tanpa menambah tekanan terhadap ekonomi nasional. Dengan demikian, tujuan pembangunan sumber daya manusia dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara luas. (gmp/red) 

Galih Mauladin Putra – Kader HMI Tasikmalaya