Menakar Efektivitas Birokrasi dan Kepemimpinan di Pemerintah Kota Tasikmalaya

kanaljabar.com, BERITA TASIKMALAYA Memasuki satu tahun terakhir masa kepemimpinan di Kota Tasikmalaya, berbagai catatan evaluatif mulai bermunculan dari sejumlah elemen masyarakat. Sorotan utama tertuju pada tata kelola birokrasi yang dinilai masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam koordinasi internal dan efektivitas pelaksanaan program strategis daerah.

Sejumlah isu penting di lingkungan Pemerintah Kota disebut belum berjalan maksimal. Kritik pun mengemuka terhadap kinerja Wali Kota, terutama dalam memastikan sinkronisasi kebijakan dan stabilitas internal pemerintahan. KNPI Kota Tasikmalaya secara terbuka menyoroti dugaan dominasi sekelompok pejabat dalam struktur strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sorotan ini mencuat setelah pernyataan Dhany Tardiwan Noor, dalam kapasitasnya sebagai Ketua KNPI Kota Tasikmalaya, dalam wawancaranya, Senin, 16 Februari 2026.

Komunikasi yang dinilai kurang efektif

Salah satu yang disoroti adalah pola komunikasi antar pimpinan yang disebut kerap disampaikan melalui ajudan atau sekretaris pribadi. Kondisi ini dinilai berisiko menimbulkan miskomunikasi serta memperlambat pengambilan keputusan strategis. “Dalam dinamika birokrasi yang kompleks, komunikasi langsung dan terbuka dianggap menjadi kunci untuk menjaga soliditas kepemimpinan”

Selain itu, muncul pula informasi bahwa agenda Wali Kota sempat dialihkan kepada Wakil Wali Kota, sehingga beberapa kegiatan pemerintahan menumpuk dalam waktu bersamaan. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas manajemen agenda serta pembagian peran dalam struktur kepemimpinan daerah.

Fokus dan selaras dalam pelayanan publik

Pengamat juga mengingatkan agar tidak terjadi “permainan catur” dalam tata kelola pemerintahan, istilah yang menggambarkan manuver internal yang berpotensi menimbulkan persepsi dinamika kurang sehat. Kepemimpinan daerah diharapkan berjalan selaras dan fokus pada pelayanan publik, bukan pada tarik-menarik kepentingan internal.

Lebih jauh, ditegaskan bahwa jalannya pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota semata. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas dan efektivitas organisasi. Sistem koordinasi dan tata kelola internal pun dipertanyakan, terutama menyangkut bagaimana Sekda menjalankan fungsi pengendalian, pembinaan, dan pengawasan lintas perangkat daerah.

Dominasi memicu kekhawatiran terhadap arah kebijakan

Sorotan lainnya tertuju pada adanya satu rumpun atau kelompok ASN yang dinilai cukup dominan di sejumlah perangkat daerah. Beberapa instansi yang disebut antara lain BKPSDM, Disporabudpar, Diskum Perindag, Satpol PP, Disnaker, Setwan, Bapenda, Disdik, Dishub, Asda 1, Asda 3, dan Kesbangpol. Bahkan, dari 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya, sembilan di antaranya disebut diisi oleh rumpun ASN tersebut.

Kondisi dominasi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi arah kebijakan serta realisasi program pemerintah daerah apabila tidak diimbangi dengan prinsip meritokrasi dan profesionalisme. Pemerintahan daerah yang sehat dituntut mampu menjaga keseimbangan komposisi SDM, mengedepankan kompetensi, serta memastikan rotasi jabatan berjalan secara objektif dan transparan.

Pada akhirnya, masyarakat berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat kembali fokus pada pelaksanaan program dan visi dalam RPJMD. Semangat mewujudkan “Harapan Baru Tasik Maju” diharapkan tidak sekadar menjadi slogan, tetapi benar-benar terealisasi melalui pelayanan publik yang optimal, tata kelola yang solid, serta kepemimpinan yang harmonis dan profesional. (4i)