Upah Rendah, Ekonomi Tumbuh: Pelajaran dari Vietnam untuk Ciamis

kanaljabar.com. BERITA CIAMIS. Sehari setelah artikel tentang anugerah, upah, dan integritas Ciamis terbit, redaksi menerima satu pesan WhatsApp. Singkat. Tanpa salam pembuka. Tanpa nada menggurui.

“Berapa UMK Vietnam yang sekarang menuju negara industri?”

Baca juga: Ciamis 2025: Bertabur Anugerah, UMK Terlemah, Integritas?

Pesan itu datang dari seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Tidak defensif. Tidak pula menyangkal data. Justru seperti ajakan berdiskusi. Redaksi pun terpancing untuk mengecek.

Hasilnya, jujur saja, mengejutkan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Vietnam Briefing, Vietnam mulai 1 Januari 2026 menetapkan upah minimum dengan membagi wilayahnya ke dalam empat zona ekonomi. Wilayah paling maju—mencakup Hanoi dan Ho Chi Minh City—memiliki UMK sekitar US$201,84. Wilayah berikutnya US$179,8, lalu US$157,37, dan wilayah paling agraris hanya US$140,64.

Jika dikonversi, rentang UMK Vietnam berada di kisaran Rp2,35 juta hingga Rp3,37 juta. Angka ini bahkan masih berada di bawah UMK tertinggi Indonesia yang hampir menyentuh Rp6 juta. Bahkan UMK terendah Indonesia pun nyaris sejajar dengan wilayah terbawah Vietnam.

Padahal, dunia tak bisa menyangkal, ekonomi Vietnam hari ini sedang melaju kencang.

Upah Bukan Satu-Satunya Mesin Pertumbuhan
Pada kuartal III 2025, ekonomi Vietnam tumbuh 8,23%—jauh di atas Indonesia yang berada di kisaran 5%. Di tengah tekanan global dan tarif dagang tinggi dari Amerika Serikat, Vietnam justru mampu menjaga momentumnya. Pertumbuhan naik, inflasi terkendali, dan investasi tetap masuk.

Di sinilah pesan singkat itu mulai terasa relevansinya.

Dalam komunikasi lanjutan, pejabat Ciamis tersebut menjelaskan bahwa UMK tidak bisa dibaca sebagai angka tunggal. Ia terkait dengan banyak variabel: inflasi daerah, struktur ekonomi, produktivitas tenaga kerja, hingga strategi menarik investasi.

UMK yang tinggi, katanya, belum tentu membuat hidup lebih nyaman. Jika inflasi ikut naik, daya beli justru tergerus. Sebaliknya, UMK yang lebih rendah tetapi disertai harga pangan stabil dan biaya hidup terjangkau bisa menciptakan keseimbangan yang lebih sehat.

Pandangan ini sejalan dengan teori ekonomi regional. Kesejahteraan pekerja tidak ditentukan oleh nominal upah semata, melainkan oleh rasio antara upah dan biaya hidup. Ketika upah naik lebih cepat daripada produktivitas, dampaknya sering berujung pada inflasi, penurunan daya saing usaha, bahkan relokasi industri.

Bagi daerah agraris seperti Kabupaten Ciamis, persoalannya bahkan jadi berlapis. Ciamis bukan daerah industri padat modal. Ia adalah pemasok pangan. Jika UMK dipatok terlalu tinggi tanpa basis industri yang kuat, biaya produksi pangan ikut naik. Dan ini yang bahaya, efeknya akan menjalar ke daerah lain. Harga kebutuhan pokok terdorong naik. Ujung-ujungnya, dunia usaha dipastikan bakal terkapar, karena dipaksa menanggung beban di luar batas kemampuan.

Pada titik itu, keseimbangan ekonomi negeri ini akan runtuh.

Vietnam memilih jalan berbeda. Upah dijaga tetap kompetitif, sementara negara memastikan kepastian hukum, stabilitas harga, dan infrastruktur produksi. Investor merasa aman, tenaga kerja terserap, dan pertumbuhan bergerak cepat.

Membaca UMK dengan Kepala Dingin
Dari sini, satu pelajaran penting muncul: UMK rendah tidak otomatis berarti ekonomi lemah. Yang menentukan adalah apakah kebijakan itu berada dalam keseimbangan yang tepat.

Ciamis memang masuk jajaran UMK terendah nasional. Fakta itu tidak dibantah. Namun Ciamis juga mencatat prestasi lain: stabilitas sosial, biaya hidup relatif terjaga, dan—sebagaimana ditulis sebelumnya—tingkat integritas pemerintahan tertinggi di Jawa Barat.

Berita ini pada akhirnya mencerminkan satu hal: redaksi menerima masukan yang sangat berharga. Bahwa diskusi tentang UMK tidak seharusnya berhenti pada adu tinggi angka. Ia harus dibaca bersama struktur ekonomi, karakter daerah, dan arah kebijakan jangka panjang.

Pesan singkat dari Pejabat Ciamis itu tidak mengubah fakta. Tapi ia memperluas cara membaca fakta.

Dan mungkin, di situlah letak kematangan sebuah daerah: ketika pejabatnya terbiasa membuka diri dan berdiskusi.(Sus)