Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Jabar » Diamnya Pemkot Picu Aksi Pedagang Pasar Cikurubuk

Diamnya Pemkot Picu Aksi Pedagang Pasar Cikurubuk

  • account_circle Redaktur Kanal Jabar
  • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
  • visibility 115
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYAKekecewaan Pedagang Pasar Cikurubuk terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya semakin menguat. Hampir tiga pekan setelah surat resmi disampaikan kepada Wali Kota Tasikmalaya, para pedagang mengaku belum menerima tanggapan dari pemerintah daerah.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran sekaligus kekecewaan di kalangan pedagang yang selama ini menggantungkan penghidupan dari aktivitas ekonomi di pasar tradisional terbesar di Kota Tasikmalaya tersebut.

Karena tidak adanya respons yang jelas, sejumlah pedagang bersama elemen masyarakat kini mulai menyiapkan aksi massa sebagai bentuk penyampaian aspirasi.


Sekitar 500 Massa Diperkirakan Ikut Aksi

Aksi tersebut direncanakan berlangsung pada Senin (9/3/2026) dan diperkirakan akan diikuti sekitar 500 orang.

Para peserta aksi berasal dari berbagai unsur masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk.

Forum tersebut dipimpin oleh ulama senior Tasikmalaya, KH Tb Miftah Fauzi, yang dikenal aktif memperjuangkan aspirasi pedagang pasar tradisional di daerah tersebut.

Rencana aksi ini menjadi langkah lanjutan setelah berbagai upaya komunikasi yang dilakukan para pedagang dinilai belum mendapat tanggapan dari pemerintah daerah.


Surat HIPPATAS Sudah Dikirim Sejak Februari

Sebelumnya, Perkumpulan Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya (HIPPATAS) telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah daerah pada 13 Februari 2026.

Surat tersebut ditujukan kepada Wali Kota Tasikmalaya serta sejumlah instansi lainnya, termasuk DPRD Kota Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya Kota, Kejaksaan Negeri, Kodim, Satpol PP, Dinas Koperasi UKM Perindag, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Lingkungan Hidup.

Melalui surat tersebut, Pedagang Pasar Cikurubuk meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya segera mengambil langkah kebijakan terkait sejumlah persoalan yang mereka hadapi di lingkungan pasar.

Namun hingga Jumat (6/3/2026), para pedagang mengaku belum menerima tanggapan resmi.

Bagi para pedagang, tidak adanya respons tersebut menimbulkan kesan bahwa aspirasi mereka belum menjadi perhatian serius pemerintah kota.


Forum Peduli Pedagang Dibentuk

Merespons situasi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat bersama para pedagang kemudian membentuk Forum Masyarakat Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk.

Forum ini menjadi wadah konsolidasi bagi berbagai elemen masyarakat yang menilai persoalan di Pasar Cikurubuk bukan hanya menyangkut pedagang semata, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Melalui forum tersebut, rencana aksi massa mulai disiapkan sebagai langkah untuk menyampaikan aspirasi Pedagang Pasar Cikurubuk secara langsung kepada pemerintah daerah.

Para pedagang berharap pemerintah kota bersedia membuka ruang dialog agar persoalan yang terjadi dapat segera menemukan solusi.


Pedagang Sebut Aksi Bukan untuk Konflik

Sejumlah pedagang yang ditemui di lingkungan Pasar Cikurubuk membenarkan adanya rencana aksi tersebut.

Menurut mereka, aksi tersebut bukan bertujuan menciptakan konflik, melainkan menjadi cara agar suara pedagang benar-benar didengar oleh pemerintah daerah.

Salah seorang pedagang mengatakan bahwa para pedagang sebelumnya telah menempuh jalur komunikasi resmi melalui surat yang dikirimkan oleh HIPPATAS.

Namun karena hingga kini belum ada jawaban, para Pedagang Pasar Cikurubuk akhirnya memutuskan untuk menyiapkan langkah aksi massa.


Pedagang: Kami Hanya Ingin Didengar

Seorang pedagang yang telah lama berjualan di Pasar Cikurubuk mengaku kecewa karena aspirasi pedagang belum mendapat respons.

Ia mengatakan bahwa Pasar Cikurubuk bukan sekadar tempat berdagang, tetapi menjadi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga.

“Surat sudah kami kirim sejak pertengahan Februari, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Kami hanya ingin didengar,” ujarnya.

Para pedagang berharap pemerintah daerah segera membuka komunikasi agar persoalan di pasar tradisional tersebut tidak terus berlarut.

Bagi mereka, dialog yang terbuka dianggap sebagai langkah terbaik untuk mencari solusi bersama. (red)

  • Penulis: Redaktur Kanal Jabar

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menakar Efektivitas Birokrasi dan Kepemimpinan di Pemerintah Kota Tasikmalaya

    Menakar Efektivitas Birokrasi dan Kepemimpinan di Pemerintah Kota Tasikmalaya

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Admin Kanal Jabar
    • visibility 98
    • 0Komentar

    kanaljabar.com, BERITA TASIKMALAYA Memasuki satu tahun terakhir masa kepemimpinan di Kota Tasikmalaya, berbagai catatan evaluatif mulai bermunculan dari sejumlah elemen masyarakat. Sorotan utama tertuju pada tata kelola birokrasi yang dinilai masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam koordinasi internal dan efektivitas pelaksanaan program strategis daerah. Sejumlah isu penting di lingkungan Pemerintah Kota disebut belum berjalan maksimal. Kritik […]

  • Terkadang Prestasi Tak Cukup Mengalahkan Kemiskinan

    Terkadang Prestasi Tak Cukup Mengalahkan Kemiskinan

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle Redaktur Kanal Jabar
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA Siang hari, ia duduk rapi di bangku kelas. Nilainya tinggi. Ranking dua. Guru mengenalnya sebagai anak yang rajin dan cepat memahami pelajaran. Namun ketika malam turun di Kota Tasikmalaya, realitas berbicara lain. Ia berdiri di trotoar pusat kota, menengadahkan tangan demi beberapa lembar rupiah. Namanya Nisa. Dan kisahnya membuka kembali perdebatan […]

  • Kota Tasikmalaya: Keluhan ASN Memuncak, THR  Dibayar Bertahap

    Kota Tasikmalaya: Keluhan ASN Memuncak, THR Dibayar Bertahap

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle Redaktur Kanal Jabar
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap terus menuai sorotan. Tidak hanya menjadi perbincangan internal, gelombang keluhan ASN juga ramai bermunculan di media sosial. Sejumlah ASN mempertanyakan skema pembayaran yang dinilai tidak utuh, bahkan menyoroti prioritas pencairan komponen THR ASN di […]

  • Belanja Ratusan Miliar Tanpa BAST, Pemkot Tasikmalaya Diminta Transparan

    Belanja Ratusan Miliar Tanpa BAST, Pemkot Tasikmalaya Diminta Transparan

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Redaktur Kanal Jabar
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Komunitas Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif (SWAKKA) menilai realisasi belanja daerah senilai lebih dari Rp145 miliar belum didukung laporan serah terima atau Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sah. Sekretaris SWAKKA, Asep Ishak, mengatakan ketiadaan BAST atas belanja yang telah direalisasikan […]

  • Warga Soroti Kebijakan DPRD Tasikmalaya, Mengenai Tunjangan Anggota

    Warga Soroti Kebijakan DPRD Tasikmalaya, Mengenai Tunjangan Anggota

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Redaktur Kanal Jabar
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Langkah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis memotong tunjangan DPRD bukan kebijakan populer. Tidak ada panggung, tidak ada klaim pencitraan. Namun justru di situlah kekuatannya. Di tengah tekanan fiskal, dua daerah ini menyentuh pos anggaran yang selama ini dianggap sensitif secara politik. Kebijakan DPRD Kab Ciamis dan Kota Banjar Di Kota […]

  • Indikasi Korupsi Revitalisasi PLUT Tasikmalaya, Tender Seolah Formalitas?

    Indikasi Korupsi Revitalisasi PLUT Tasikmalaya, Tender Seolah Formalitas?

    • calendar_month Rabu, 24 Des 2025
    • account_circle Redaktur Kanal Jabar
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Revitalisasi Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Tasikmalaya sejak awal dirancang sebagai wujud keberpihakan negara terhadap koperasi dan pelaku UMKM. Gedung ini diharapkan menjadi pusat pendampingan usaha, akses pasar, hingga penguatan kapasitas manajerial pelaku ekonomi kecil. Namun, hasil penelusuran redaksi terhadap dokumen audit resmi negara, data pengadaan elektronik, serta […]

expand_less