Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Langkah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis memotong tunjangan DPRD bukan kebijakan populer. Tidak ada panggung, tidak ada klaim pencitraan. Namun justru di situlah kekuatannya. Di tengah tekanan fiskal, dua daerah ini menyentuh pos anggaran yang selama ini dianggap sensitif secara politik.
Kebijakan DPRD Kab Ciamis dan Kota Banjar
Di Kota Banjar, pemangkasan tunjangan pimpinan DPRD menjadi sinyal bahwa krisis keuangan daerah tidak lagi dibebankan sepihak kepada ASN dan PPPK. Setelah aparatur sipil lebih dulu merasakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kini wakil rakyat diminta ikut berbagi beban. Kebijakan ini membuka ruang diskusi publik yang selama ini cenderung dihindari, yakni sejauh mana DPRD siap menanggung konsekuensi krisis fiskal.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 atas LKPD Kota Banjar Tahun Anggaran 2024, belanja gaji dan tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp16,05 miliar, dengan realisasi sekitar Rp14,65 miliar untuk 30 anggota DPRD. Angka tersebut menegaskan bahwa pos tunjangan DPRD bukanlah angka kecil, sehingga wajar jika menjadi perhatian publik ketika efisiensi anggaran digaungkan.
Sementara itu, Kabupaten Ciamis melangkah lebih jauh. Penurunan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dari kategori tinggi ke sedang dijadikan dasar untuk memangkas Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) anggota dan pimpinan DPRD. Anggota DPRD kini menerima Rp10,5 juta per bulan sebelum pajak, turun Rp4,2 juta. Pimpinan DPRD bahkan mengalami pemangkasan hingga Rp8,4 juta per bulan.
Kebijakan tersebut berlaku sejak Januari 2026 dan dilakukan bersamaan dengan pemotongan TPP ASN sebesar 10 persen. Artinya, kebijakan efisiensi tidak berhenti di lapisan bawah birokrasi, tetapi menyentuh elite politik daerah.
Harapan Masyarakat
Sekretaris SWAKKA, Asep Ishak, menilai keberanian Banjar dan Ciamis menjadi pengecualian di tengah banyak daerah yang memilih jalur aman. “Banyak daerah bicara efisiensi, tapi berhenti di perjalanan dinas atau pos yang tidak menyentuh langsung kenyamanan elit,” ujarnya.
Konteks ini membuat publik mulai melirik tunjangan anggota DPRD Tasikmalaya. Dengan tekanan fiskal yang juga dirasakan, muncul pertanyaan mendasar: apakah Tasikmalaya akan mengikuti semangat keteladanan fiskal, atau bertahan pada pola efisiensi yang tidak menyentuh jantung anggaran politik?
Asep menegaskan bahwa isu ini bukan soal meniru daerah lain, melainkan soal sikap moral dalam krisis. “Sense of crisis tidak diukur dari pernyataan, tapi dari keputusan,” katanya. (red)
