Kanal Jabar, BERITA NASIONAL – Kebijakan WFH bagi ASN selama satu hari dalam sepekan yang akan diterapkan usai Lebaran 2026 kini memasuki tahap finalisasi. Pemerintah mengklaim langkah ini sebagai strategi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak global.
Namun di balik narasi efisiensi energi, muncul pertanyaan krusial: siapa sebenarnya yang diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung dampaknya?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan kebijakan tetap berjalan meski aturan teknis masih disusun.
“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan,” ujarnya.
Kebijakan ini berlaku bagi ASN dan diimbau untuk diikuti sektor swasta, dengan pengecualian layanan publik yang tetap beroperasi normal.
Dibalik Ambisi Hemat BBM
Jika ditarik lebih jauh, kebijakan WFH bagi ASN tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari tekanan global—harga minyak yang menembus US$100 per barel akibat konflik geopolitik.
Dalam konteks itu, pemerintah membutuhkan langkah cepat untuk menahan laju konsumsi energi domestik.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bahkan telah mengungkap estimasi awal penghematan.
“Ada hitungan kasar, sekitar 20 persen,” ujarnya.
Namun, angka tersebut masih jauh dari kata pasti. Pengalaman menunjukkan, efektivitas kebijakan semacam ini sangat bergantung pada perilaku masyarakat di lapangan.
Siapa yang Diuntungkan?
Di atas kertas, ada pihak-pihak yang berpotensi mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan ini.
Pemerintah, misalnya, berpeluang menekan beban subsidi energi jika mobilitas benar-benar berkurang. Dalam situasi fiskal yang tertekan, ini menjadi keuntungan strategis.
Di sisi lain, sebagian pekerja kantoran juga mendapat ruang fleksibilitas. Pengeluaran transportasi berkurang, waktu perjalanan bisa dihemat, dan ritme kerja menjadi lebih longgar—setidaknya satu hari dalam sepekan.
Namun, manfaat ini tidak merata. Dan di sinilah persoalan mulai muncul.
Siapa yang Dirugikan?
Begitu mobilitas menurun, dampaknya langsung terasa di sektor ekonomi berbasis keramaian.
Pelaku UMKM di sekitar perkantoran—warung makan, pedagang kaki lima, hingga jasa harian—berisiko kehilangan pelanggan tetap.
Penurunan satu hari aktivitas mungkin terdengar kecil, tetapi dalam skala besar, dampaknya bisa signifikan terhadap pendapatan harian.
Efek serupa juga menghantam sektor transportasi. Ojek online dan angkutan harian yang selama ini hidup dari mobilitas pekerja akan menghadapi penurunan permintaan.
Bahkan, sektor manufaktur pun tidak sepenuhnya aman. Jika kebijakan diterapkan tanpa fleksibilitas, produktivitas bisa ikut tergerus.
Celah Kebijakan: Dari WFH ke WFE
Masalah tidak berhenti di dampak ekonomi. Ada persoalan yang lebih mendasar: disiplin pelaksanaan.
Tanpa pengawasan, kebijakan WFH bagi ASN berpotensi melenceng dari tujuan awal. WFH bisa berubah menjadi Work From Everywhere (WFE).
Alih-alih bekerja dari rumah, sebagian pekerja bisa memanfaatkan momen ini untuk bepergian atau memperpanjang akhir pekan.
Jika itu terjadi, penghematan BBM yang diharapkan justru tidak akan tercapai.
Berbeda dengan masa pandemi Covid-19, saat itu ada faktor pembatas yang kuat. Kini, variabel tersebut praktis tidak ada.
