Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap terus menuai sorotan. Tidak hanya menjadi perbincangan internal, gelombang keluhan ASN juga ramai bermunculan di media sosial.
Sejumlah ASN mempertanyakan skema pembayaran yang dinilai tidak utuh, bahkan menyoroti prioritas pencairan komponen THR ASN di Kota Tasikmalaya ini.
“Kenapa TPP 50 persen dulu dibanding THR gaji? Jangan sampai hanya untuk kepentingan pejabat,” tulis salah satu komentar yang beredar.
Keluhan lain juga menunjukkan kebingungan di lapangan. Beberapa ASN mengaku belum menerima THR gaji secara penuh, sementara sebagian hanya mendapatkan komponen tertentu.
Fenomena ini memunculkan tekanan tersendiri, mengingat THR ini merupakan hak yang sangat dinantikan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H ini.
Pernyataan Pemkot: Menjaga stabilitas fiskal.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, sebelumnya menyatakan bahwa kas daerah sebenarnya tersedia. Namun, pemerintah memilih tidak gegabah dalam mengeluarkan anggaran demi menjaga stabilitas fiskal.
Pada saat itu, Viman Alfarizi Ramadhan menyatakan bahwa pemerintah kota saat ini masih merumuskan skema pembayaran THR ASN Kota Tasikmalaya dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah secara menyeluruh.
“Insyaallah tidak dalam waktu yang lama keputusannya akan ada. Kita sedang merumuskan strategi dengan berbagai kondisi fiskal yang ada,” ujar Viman usai menghadiri Musrenbang sektoral di lingkungan Diskominfo, Jumat (6/3/2026).
Pernyataan tersebut seolah memberi pesan bahwa kondisi keuangan masih terkendali. Namun, fakta di lapangan menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.
Namun dalam kesempatan dan waktu yang lain, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh, menjelaskan kebutuhan anggaran untuk pembayaran THR ASN di lingkungan Pemkot Tasikmalaya mencapai sekitar Rp40 miliar. Sementara itu, kas daerah yang saat ini tersedia hanya sekitar Rp24 miliar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menerapkan strategi pembayaran bertahap agar kewajiban terhadap para pegawai tetap dapat dipenuhi.
Selain keterbatasan kas, transfer dana dari pemerintah pusat pada bulan ini juga belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembiayaan THR.
“Kebutuhan THR sekitar Rp40 miliar. Namun kas yang tersedia saat ini sekitar Rp24 miliar,” ujarnya.
Selisih sebesar Rp16 miliar merupakan angka yang signifikan, mengingat kebutuhan tersebut merupakan pos belanja rutin yang seharusnya telah direncanakan sejak awal dalam dokumen anggaran.
Dibandingkan Daerah Lain
Jika dibandingkan dengan daerah lain, kondisi di Tasikmalaya menjadi sorotan. Sejumlah pemerintah daerah diketahui telah menyiapkan anggaran dan mencairkan THR lebih cepat, bahkan secara penuh.
Misalnya, beberapa daerah di Indonesia sudah memastikan pembayaran THR tanpa skema bertahap, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten yang sejak awal telah mengalokasikan anggaran secara utuh dalam APBD mereka.
Secara nasional, pemerintah pusat bahkan telah menyalurkan THR dalam jumlah besar sejak awal Maret 2026, dengan total mencapai triliunan rupiah untuk ASN pusat.
Sementara itu, kondisi keterlambatan atau ketidakmampuan membayar THR juga tidak hanya terjadi di Tasikmalaya. Data terbaru menunjukkan ada sejumlah daerah yang menunda bahkan tidak memberikan THR karena keterbatasan anggaran.
Di antaranya, beberapa kasus tercatat seperti:
- Kota Medan (untuk PPPK tertentu) – www.jpnn.com
- Kabupaten Soppeng, Maros, dan Wajo (kategori pegawai tertentu) – bogor.pojoksatu.id
Meski demikian, perlu dicatat bahwa kasus-kasus tersebut umumnya terjadi pada kategori pegawai tertentu, bukan keseluruhan ASN seperti yang menjadi sorotan di Tasikmalaya.
Ironi Daerah: Tetangga Lebih Siap?
Di level regional, perbandingan dengan daerah terdekat seperti Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis menjadi menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.
Secara umum, daerah yang memiliki manajemen kas lebih stabil cenderung mampu mencairkan THR tepat waktu tanpa skema bertahap. Hal ini memperkuat anggapan bahwa persoalan di Kota Tasikmalaya bukan semata kebijakan, tetapi juga terkait kesiapan fiskal dan perencanaan anggaran.
Dampak ke Internal ASN
Keluhan mulai bermunculan, terutama di media sosial dan percakapan internal. Beberapa ASN mempertanyakan prioritas pembayaran, bahkan menyinggung potensi ketimpangan dalam kebijakan tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan THR tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga menyentuh kepercayaan internal birokrasi
Catatan Dari Polemik “THR ASN Kota Tasikmalaya”
Polemik mengenai THR di Kota Tasikmalaya menjadi sebuah catatan sejarah penting, dimana ini adalah kejadian pertama semenjak Pemerintah Kota Tasikmalaya berdiri, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa persoalan keuangan daerah tidak selalu terlihat dari angka besar APBD.
Situasi ini menempatkan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam sorotan serius. Di satu sisi, pemerintah beralasan menjaga stabilitas fiskal. Namun di sisi lain, ASN sebagai penerima hak justru merasakan dampak langsung dari keterbatasan kas daerah.
Kondisi ini pun membuka ruang evaluasi:
apakah perencanaan anggaran sudah cukup matang, atau justru terjadi persoalan dalam pengelolaan kas daerah? (4i)
