Kanal Jabar

Kategori: Berita Jabar

  • SWAKKA Resmi Berdiri, Perkuat Komunitas Media Priangan Timur

    SWAKKA Resmi Berdiri, Perkuat Komunitas Media Priangan Timur

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Sejumlah perwakilan media online di wilayah Priangan Timur menyepakati pembentukan sebuah komunitas baru bernama SWAKKA. Kesepakatan tersebut lahir setelah diskusi intensif yang digelar di Kota Tasikmalaya, Rabu (5/11/2025).

    SWAKKA merupakan akronim dari “Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif”. Istilah sawala diambil dari bahasa Sunda yang berarti musyawarah atau ruang bertukar pikiran. Nama ini dipilih untuk mencerminkan semangat keterbukaan, dialog, dan kebersamaan yang menjadi fondasi komunitas tersebut. SWAKKA mengusung tagline “Membangun Solidaritas yang Berdampak.”

    Komunitas ini dibentuk sebagai respons atas kegelisahan bersama para pelaku media lokal terhadap cepatnya perubahan ekosistem media digital. Di tengah keterbatasan sumber daya, kolaborasi dipandang sebagai jalan strategis untuk memperkuat posisi media daerah.

    Berangkat dari Kegelisahan Media Lokal

    Mukhlis, pengelola portaloka.id sekaligus salah satu inisiator SWAKKA, menjelaskan bahwa gagasan pembentukan komunitas ini berawal dari obrolan informal antar redaksi. Diskusi yang awalnya berlangsung ringan itu kemudian berkembang menjadi pembahasan serius dan akhirnya disepakati dalam pertemuan tatap muka.

    “Awalnya dari obrolan teman-teman di portaloka.id, lintaspriangan.com, dan kanalberita.com. Dari situ muncul kesadaran bahwa kita punya tantangan yang sama, lalu dibahas lebih serius,” ujar Mukhlis.

    Menurutnya, realitas media lokal di daerah menunjukkan adanya ketimpangan penguasaan kemampuan. Ada media yang kuat secara teknis IT dan pengelolaan website, namun masih membutuhkan penguatan di aspek jurnalistik. Sebaliknya, ada media yang produktif secara konten, tetapi belum optimal dalam digital marketing seperti SEO dan pengelolaan SERP.

    Kondisi tersebut mendorong lahirnya kesadaran bahwa kolaborasi antarmedia bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.

    Kolaborasi sebagai Strategi Bertahan

    Mukhlis menilai, selama ini media lokal kerap berjalan sendiri-sendiri dengan kapasitas yang terbatas. Padahal, jika jejaring dibangun secara kolektif, potensi yang dimiliki masing-masing media bisa saling melengkapi.

    “Kita ingin media di daerah punya ruang untuk saling belajar. Dunia digital bergerak cepat, jadi kita juga harus bergerak bersama. Dengan SWAKKA, kekuatan yang berbeda-beda itu bisa saling menopang,” katanya.

    Fokus Program Awal SWAKKA

    SWAKKA menetapkan tiga fokus kegiatan utama pada tahap awal. Pertama, Media Insight Forum, yakni forum diskusi dan literasi seputar jurnalistik, media digital, dan teknologi informasi. Kedua, Support Exchange, sebagai wadah berbagi data, kajian, serta dukungan teknis antaranggota. Ketiga, Collaborative Publishing Project, berupa penerbitan kolaboratif lintas media dengan isu atau tema bersama.

    Melalui program tersebut, komunitas media Priangan ini diharapkan menjadi ruang tumbuh bersama bagi wartawan dan konten kreator. SWAKKA tidak dimaksudkan sebagai sekadar tempat berkumpul, melainkan sebagai ekosistem kolaboratif yang mendorong karya jurnalistik dan konten kreatif yang relevan serta berdampak bagi publik.

    “SWAKKA lahir dari semangat kebersamaan. Kita mulai dari Priangan Timur, tapi semangatnya tidak berhenti di sini,” kata Mukhlis.

    Hingga saat ini, sekitar sepuluh media online di wilayah Priangan Timur telah menyatakan kesiapan untuk bergabung. Dalam waktu dekat, SWAKKA juga berencana melakukan sosialisasi kepada para konten kreator lokal agar terlibat dalam kegiatan komunitas. (red)

  • Ribuan Sekolah Rusak Tasikmalaya, peran DPRD Disorot

    Ribuan Sekolah Rusak Tasikmalaya, peran DPRD Disorot

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Kondisi dunia pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya sedang tidak baik-baik saja. Data resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat mencatat lebih dari 1.062 sekolah dasar (SD) dan 268 sekolah menengah pertama (SMP) mengalami kerusakan dengan tingkat beragam. Dari jumlah itu, 1.613 ruang kelas rusak berat, lebih dari 3.000 rusak sedang, dan sekitar 2.000 ruang lainnya rusak ringan.

    Di sejumlah kecamatan, kerusakan tersebut sudah melampaui batas toleransi. Beberapa sekolah bahkan tidak lagi layak digunakan. Siswa terpaksa belajar di teras, ruang guru, hingga di luar gedung sekolah. Ironisnya, kondisi ini bukan terjadi baru-baru ini, melainkan sudah berlangsung bertahun-tahun.

    Salah satu contoh yang kerap disebut adalah SDN Curugtelu. Selama hampir dua tahun, siswa di sekolah tersebut harus belajar di luar ruangan karena bangunan kelas nyaris roboh. Potret ini menjadi gambaran nyata wajah pendidikan di Tasikmalaya: anak-anak belajar dalam keterbatasan, sementara gedung sekolah terus menua tanpa kepastian perbaikan.

    Bupati Akui Keterbatasan Anggaran

    Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, mengakui persoalan sekolah rusak merupakan pekerjaan rumah besar yang tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Ia menyebut pemerintah daerah telah melakukan perbaikan secara bertahap melalui APBD serta bantuan dari pemerintah pusat.

    “Tahun ini ada sekitar 53 sekolah yang mendapat bantuan pusat dan 150 sekolah dari APBD kabupaten,” ujar Cecep, seperti dikutip dari sejumlah media. Namun, ia menegaskan bahwa kerusakan tersebut merupakan akumulasi masalah lama, jauh sebelum masa kepemimpinannya.

    Dengan kondisi APBD yang terbatas, Cecep memperkirakan butuh waktu lebih dari 20 tahun untuk menuntaskan seluruh perbaikan jika pola bertahap terus dipertahankan. Karena itu, Pemkab Tasikmalaya terus berupaya mengakses bantuan dari pemerintah pusat.

    Pernyataan tersebut dinilai realistis, tetapi di sisi lain memunculkan pertanyaan publik: mengapa persoalan sekolah rusak dibiarkan menahun tanpa terobosan kebijakan yang lebih sistemik?

    DPRD Dinilai Gagal Kawal Hak Dasar Pendidikan

    Kritik tajam datang dari Diki Samani, Direktur Albadar Institute. Menurutnya, maraknya sekolah rusak Tasikmalaya tidak bisa semata-mata dibebankan pada keterbatasan anggaran daerah.

    “Ini bukan masalah tiba-tiba. Kerusakan fisik sekolah mayoritas karena faktor waktu. Ini potret akumulasi kelalaian, dan DPRD ikut bertanggung jawab karena gagal mengawal hak dasar rakyat,” tegas Diki.

    Ia menilai, DPRD sebenarnya memiliki ruang besar untuk berkontribusi melalui skema pokok pikiran (pokir). “Kalau satu anggota DPRD punya niat, bisa bantu rehabilitasi 5 sampai 10 sekolah per tahun. Dengan 50 anggota, ratusan sekolah bisa tertangani. Tapi itu tidak terjadi,” ujarnya.

    Diki juga menyoroti transparansi dana pokir yang nilainya bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri arah dan realisasi anggaran tersebut.

    “Publik berhak tahu. Jangan sampai di tengah ribuan sekolah rusak, dana pokir justru habis untuk kegiatan yang tidak prioritas,” katanya.

    Menurut Diki, selama pokir diperlakukan seolah jatah personal, kebutuhan mendesak seperti rehabilitasi sekolah akan terus tersingkir karena dianggap tidak menarik secara politik.

    Saatnya Tanggung Jawab, Bukan Sekadar Narasi

    Ribuan sekolah rusak di Tasikmalaya bukan sekadar angka statistik yang dingin di atas kertas laporan. Di balik tembok retak, atap bocor, dan ruang kelas yang nyaris roboh, ada anak-anak yang dipaksa belajar dalam kondisi tidak layak. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal masa depan generasi yang sedang dipertaruhkan.

    Ketika eksekutif terus beralasan soal keterbatasan anggaran, DPRD seharusnya tampil sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pengamat yang lantang mengkritik. Fungsi pengawasan dan penganggaran tidak boleh berhenti di ruang rapat atau panggung politik. Ada ruang kelas yang menunggu diperbaiki, ada siswa yang menunggu kepedulian nyata. Jika DPRD benar-benar menjalankan mandat rakyat, maka prioritas anggaran harus berbicara lebih keras daripada narasi politik. Sebab di tengah sekolah rusak yang dibiarkan menahun, publik berhak bertanya: di mana keberpihakan para wakil rakyat selama ini? (red)

  • Tol Getaci Dorong Efisiensi Perjalanan Pangandaran–Jakarta

    Tol Getaci Dorong Efisiensi Perjalanan Pangandaran–Jakarta

    kanaljabar.com BERITA PANGANDARAN Bagi warga pesisir selatan Jawa Barat bersiap menyambut lompatan besar dalam mobilitas. Jika Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) benar-benar beroperasi sesuai rencana, waktu tempuh dari Jakarta menuju Kabupaten Pangandaran diproyeksikan hanya sekitar empat jam.

    Tol Getaci merupakan proyek infrastruktur ambisius yang menghubungkan dua provinsi sekaligus, yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nama Getaci diambil dari kependekan rutenya: Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap. Dengan panjang total mencapai 206,65 kilometer, tol ini digadang-gadang menjadi salah satu ruas tol terpanjang di Indonesia.

    Proyek tersebut terbagi ke dalam empat seksi, yaitu Seksi 1 Gedebage–Garut Utara sepanjang 45,20 kilometer, Seksi 2 Garut Utara–Tasikmalaya 50,32 kilometer, Seksi 3 Tasikmalaya–Patimuan 76,78 kilometer, serta Seksi 4 Patimuan–Cilacap 34,35 kilometer. Dari sisi pendanaan, total kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp56 triliun. Tol Getaci juga telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, sehingga memperoleh prioritas dari pemerintah pusat.

    Meski berstatus PSN, pembangunan Tol Getaci masih menghadapi sejumlah tantangan. Pembebasan lahan yang berjalan lambat serta penyesuaian skema investasi menjadi kendala utama. Pemerintah bahkan sempat meninjau ulang konsesi proyek dan mempertimbangkan pembangunan tahap awal hanya sampai Tasikmalaya. Kendati demikian, optimisme publik tetap tinggi karena tol ini diyakini akan menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Jawa Barat, termasuk Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran.

    Manfaat Tol Getaci akan terasa signifikan setelah beroperasi penuh. Waktu tempuh Jakarta–Pangandaran yang saat ini berkisar delapan hingga sembilan jam diprediksi dapat dipangkas hingga sekitar empat jam. Jalur selatan yang selama ini identik dengan kemacetan dan jalan berkelok akan tergantikan oleh akses tol yang lebih cepat dan efisien.

    Dari Bandung, perjalanan menuju Pangandaran juga diperkirakan hanya memakan waktu sekitar dua jam. Dengan jarak Jakarta–Pangandaran sekitar 330 kilometer dan kecepatan rata-rata kendaraan di tol mencapai 90 kilometer per jam, estimasi perjalanan empat jam dinilai realistis. Sementara itu, jarak Bandung–Pangandaran sekitar 160 kilometer dapat ditempuh dalam waktu dua jam.

    Bagi masyarakat setempat, Tol Getaci bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol harapan baru. Jalan tol ini tidak hanya memendekkan jarak geografis, tetapi juga mendekatkan wilayah selatan Jawa Barat ke pusat-pusat ekonomi utama. Jika sebelumnya Pangandaran kerap dianggap terpencil karena akses yang panjang dan berliku, kehadiran Tol Getaci akan menjadikannya bagian integral dari arus utama pembangunan Jawa Barat.

    Dengan demikian, Tol Getaci bukan hanya soal beton dan aspal, melainkan tentang konektivitas dan masa depan. Jika proyek ini terealisasi sesuai target, pantai-pantai Pangandaran tak lagi terasa sejauh “sehari perjalanan”, melainkan cukup empat jam dari ibu kota—sebuah perubahan besar yang berpotensi memperpanjang harapan kemajuan kawasan selatan Jawa Barat. (ai)

  • Bencana Longsor Mengganas di Cigalongtang, Jalan Penghubung Empat Desa Terputus

    Bencana Longsor Mengganas di Cigalongtang, Jalan Penghubung Empat Desa Terputus

    kanaljabar.com BERITA TASIKMALAYA Longsor besar menutup jalan utama penghubung sejumlah desa menuju Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi di Kampung Maleer, Desa Pusparaja, Kecamatan Cigalontang, ini membuat akses vital warga dari empat desa lumpuh total.

    Material longsor berupa tanah, bebatuan, dan pohon tumbang menimbun badan jalan kabupaten yang selama ini menjadi jalur utama warga Desa Pusparaja, Puspamukti, Nangtang, dan Cigalontang. Akibatnya, ribuan warga terpaksa mencari jalur alternatif dengan jarak tempuh yang jauh lebih panjang.

    “Biasanya kami hanya butuh sekitar 30 menit ke Singaparna. Sekarang bisa lebih dari satu jam karena harus memutar,” ujar Asep, warga setempat, Senin (29/9/2025).

    Selain menguras waktu, kondisi ini juga menambah biaya transportasi harian warga. Jalur alternatif yang sempit dan berkelok turut meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.

    Hujan Deras Picu Longsor

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya menyebut longsor dipicu hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir. Struktur tanah perbukitan yang labil membuat kawasan itu rawan longsor, terutama saat musim hujan.

    Kekhawatiran warga pun meningkat. Mereka takut longsor susulan terjadi jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.

    BPBD bersama TNI dan Polri telah mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membersihkan material longsoran. Namun, tebalnya timbunan tanah dan panjang ruas jalan yang tertutup membuat proses evakuasi berjalan lambat. Hingga Senin sore, akses jalan masih belum bisa dilalui kendaraan roda empat.

    Aktivitas Warga Terganggu

    Terputusnya akses jalan berdampak luas pada kehidupan warga. Sejumlah pelajar terpaksa berangkat lebih pagi dan tetap terlambat tiba di sekolah. Warga yang membutuhkan layanan kesehatan harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mencapai puskesmas. Aktivitas ekonomi pun ikut tersendat karena distribusi barang dan hasil pertanian terhambat.

    Warga Desak Solusi Jangka Panjang

    Tokoh masyarakat menilai longsor di Cigalontang bukan kejadian baru. Hampir setiap musim hujan, jalan kabupaten di wilayah tersebut kerap tertutup longsoran tanah.

    “Ini sudah sering terjadi. Kami berharap ada solusi permanen, seperti penguatan tebing atau jalur alternatif resmi, agar akses warga tidak selalu lumpuh,” kata seorang tokoh desa.

    Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana susulan. Aparat desa diminta siaga dan segera melaporkan jika muncul tanda-tanda pergerakan tanah di sekitar permukiman dan jalan utama. (ai)

  • Panduan Wajib Pajak: Jadwal Samsat Keliling Ciamis September 2025

    Panduan Wajib Pajak: Jadwal Samsat Keliling Ciamis September 2025

    kanaljabar.com BERITA CIAMIS Kabar baik buat warga Ciamis! Urusan bayar pajak kendaraan kini makin praktis tanpa harus antre panjang di kantor Samsat induk. Lewat layanan Samsat Keliling (Samling), masyarakat bisa mengurus pembayaran pajak kendaraan tepat waktu di berbagai titik strategis selama September 2025.

    Layanan Samsat Keliling hadir untuk memudahkan warga dalam pembayaran PKB, SWDKLLJ, serta pengesahan STNK. Jadi, cukup datang ke lokasi terdekat sesuai jadwal, urusan administrasi kendaraan pun beres dengan cepat.

    Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi @samsat_ciamis, layanan Samling di Ciamis dibagi menjadi beberapa armada, yakni 2 HI-ACE, 3 GrandMax, dan 1 Bus. Berikut jadwal lengkapnya:

    🚐 Jadwal Samsat Keliling Ciamis September 2025 – 2 HI-ACE

    • Senin
      • 08.00–11.00 WIB: Terminal Cisaga
      • 12.00–14.00 WIB: Depan Kantor BNN
    • Selasa: 08.00–13.00 WIB – Area P2B Cihaurbeuti
    • Rabu: 08.00–13.00 WIB – Area Pasar Pamarican
    • Kamis
      • 08.00–11.00 WIB: Pasar Kalapasawit Lakbok
      • 12.00–14.00 WIB: Depan Kantor BNN
    • Jumat: 08.00–13.00 WIB – Pasar Sindangkasih
    • Sabtu: 08.00–11.00 WIB – Depan Kantor BNN
    • Minggu: 07.30–11.00 WIB – Area Sirkuit BMX Ciamis

    🚐 Samling 3 GrandMax

    • Senin: 08.00–13.00 WIB – BUMDes Panumbangan
    • Selasa: 08.00–13.00 WIB – Halaman Kantor Desa Panjalu
    • Rabu
      • 08.00–11.00 WIB: BJB Rajadesa
      • 12.00–14.00 WIB: Kampus Unigal
    • Kamis
      • 08.00–11.00 WIB: BUMDes Sukadana
      • 12.00–14.00 WIB: Kampus Unigal
    • Jumat
      • 08.00–11.00 WIB: Pasar Panawangan
      • 12.00–14.00 WIB: Kampus Unigal
    • Sabtu: 08.00–11.00 WIB – Area P2B Cihaurbeuti

    🚌 Samling 1 Bus

    • Senin: 08.00–13.00 WIB – Pasar Sindangkasih
    • Selasa
      • 08.00–11.00 WIB: Kampus Unigal
      • 12.00–14.00 WIB: Depan Kantor BNN
    • Rabu: 08.00–14.00 WIB – Depan Kantor BNN
    • Kamis: 08.00–13.00 WIB – Area P2B Cihaurbeuti
    • Jumat: 08.00–14.00 WIB – Depan Kantor BNN
    • Sabtu: 08.00–11.00 WIB – Kampus Unigal
    • Minggu: 07.30–11.00 WIB – Area Parkir Kantor Samsat Induk

    ⚠️ Catatan Penting:
    Warga diimbau untuk selalu memantau akun Instagram @samsat_ciamis, karena jadwal dan lokasi layanan dapat berubah sewaktu-waktu.

    Dengan mengetahui Jadwal Samsat Keliling Ciamis September 2025, masyarakat bisa lebih mudah merencanakan waktu pembayaran pajak kendaraan—lebih cepat, efisien, dan pastinya bebas ribet.(ai)

  • Revitalisasi Jembatan Cirahong: Penguat Konektivitas Dua Kabupaten

    Revitalisasi Jembatan Cirahong: Penguat Konektivitas Dua Kabupaten

    kanaljabar.com BERITA CIAMIS Di tepian Sungai Citanduy, air mengalir tenang di antara tebing-tebing yang menghijau. Di atasnya, bentang besi berwarna kusam memanjang: Jembatan Cirahong, sebuah peninggalan era kolonial Belanda yang selama lebih dari satu abad menjadi saksi lalu-lalang kehidupan. Di bawah rangka baja itu, warga Ciamis dan Tasikmalaya bertukar senyum; hasil bumi berpindah tangan, dan cerita-cerita lama menyeberang dari satu tepian ke tepian lainnya.

    Namun waktu memiliki caranya sendiri untuk menguji ketangguhan. Usia jembatan yang telah melampaui satu abad, ditambah keterbatasan daya dukung, memaksa akses kendaraan roda empat ditutup. Sejak saat itu, jalur vital ini kehilangan sebagian denyutnya. Mobil-mobil yang dahulu melintas kini harus memutar lebih jauh, sementara warga hanya bisa berharap hadirnya jalan baru yang mampu mengembalikan keterhubungan seperti sediakala.

    Harapan itu kini mulai menjelma. Pemerintah pusat, bersama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, memulai langkah besar: membangun jembatan baru yang bukan sekadar lintasan, melainkan simbol kebangkitan konektivitas di selatan Jawa Barat.

    Dari Mimpi Panjang ke Meja Perencanaan

    Rencana pembangunan Jembatan Cirahong bukanlah gagasan yang lahir tiba-tiba. Sejak lama, pemerintah daerah dan masyarakat memimpikan hadirnya kembali jalur yang aman dan nyaman di titik ini. Mimpi tersebut memperoleh momentum ketika pemerintah pusat menetapkan proyek ini sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan.

    Di atas kertas, proyek ini tidak hanya bertujuan memperbaiki konektivitas antarwilayah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar penggerak ekonomi selatan Jawa Barat. Dalam prosesnya, Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya berbagi peran dan tanggung jawab.

    “Kita telah melalui proses yang cukup panjang. Pada tahun 2022, Kabupaten Tasikmalaya memulai Feasibility Study untuk menguji kelayakan teknis, sosial, dan ekonomi. Dua tahun kemudian, Kabupaten Ciamis menuntaskan penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang merinci seluruh aspek teknis pembangunan,” ujar Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya.

    Lahan dan Tanggung Jawab

    Sebelum baja dan beton disusun, ada persoalan mendasar yang harus diselesaikan: pembebasan lahan. Total kebutuhan lahan mencapai sekitar 46 ribu meter persegi di Desa Panyingkiran dan Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis. Sekitar 19.555 meter persegi merupakan aset Kementerian Perhubungan melalui PT KAI Daop 2 Bandung, yang akan dimanfaatkan melalui skema kerja sama pemanfaatan barang milik negara. Sisanya, sekitar 26.450 meter persegi, adalah lahan milik warga, termasuk 4.553 meter persegi untuk pelebaran jalan menuju jembatan.

    Saat ini, proses telah memasuki tahap penilaian harga tanah (appraisal), setelah sebelumnya dilakukan penetapan lokasi (Penlok) dan sosialisasi kepada masyarakat. Bagi pemerintah daerah, tahap ini menjadi kunci, karena kelancaran pembebasan lahan akan sangat menentukan mulusnya pelaksanaan konstruksi di tahap berikutnya.

    Bukan Sekadar Lintasan

    Menurut Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Ciamis, Dr. H. Taufik Gumelar, S.T., M.M., jembatan baru nantinya akan menjadi jalur utama pergerakan orang dan barang. Kehadirannya diharapkan memangkas waktu tempuh serta membuka akses lebih luas bagi perdagangan dan pariwisata.

    Lebih dari itu, bentang jembatan di atas Sungai Citanduy juga dirancang menjadi magnet wisata baru, yang memadukan panorama alam dengan konstruksi modern. Efeknya diharapkan mengalir ke berbagai sektor—dari warung kecil, penginapan, hingga transportasi lokal—menciptakan multiplier effect yang menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar.

    Menunggu dengan Doa dan Optimisme

    Di balik seluruh perhitungan teknis, tersimpan harapan yang tak bisa diukur dengan angka.
    “Kami memohon doa agar seluruh proses pelepasan tanah dapat berjalan lancar, aman, dan tepat waktu, atas izin dan rida Allah,” ujar H. Taufik.

    Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Jembatan Cirahong yang baru kelak akan menjadi lebih dari sekadar infrastruktur. Ia akan menjadi penanda bahwa kerja sama lintas wilayah dan kesabaran panjang mampu menjembatani masa lalu dengan masa depan—menghubungkan bukan hanya dua kabupaten, tetapi juga ribuan asa yang menunggu di kedua tepinya.(ai)

  • Arah Baru Pembangunan! Ini 7 Program Prioritas Kota Tasikmalaya

    Arah Baru Pembangunan! Ini 7 Program Prioritas Kota Tasikmalaya

    kanaljabar.com BERITA TASIKMALAYA Pemerintah Kota Tasikmalaya resmi meluncurkan tujuh program prioritas pembangunan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Program tersebut diperkenalkan langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kota yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

    Tujuh program prioritas ini mencakup sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, pelayanan publik, hingga pelestarian lingkungan. Menariknya, pelaksanaan seluruh program dirancang dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis pembangunan.

    Dalam wawancara eksklusif, Wali Kota Viman menegaskan bahwa seluruh program telah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Tasikmalaya dan siap diimplementasikan secara bertahap.

    “Ketujuh program prioritas ini bukan sekadar dokumen politik, tetapi peta jalan nyata pembangunan Kota Tasikmalaya. Kami ingin masyarakat terlibat langsung agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujar Viman.

    Tujuh Program Prioritas Tasikmalaya

    Adapun tujuh program unggulan yang akan menjadi fokus pembangunan Kota Tasikmalaya selama lima tahun ke depan, antara lain:

    Tasik Pintar
    Berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, program ini meliputi perbaikan fasilitas sekolah, pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta bantuan pendidikan bagi siswa miskin agar tidak putus sekolah.

    Tasik Religius
    Program ini bertujuan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat melalui peningkatan kegiatan keagamaan, sebagai fondasi pembentukan karakter yang berakhlak dan beretika.

    Tasik PELAK (Pertumbuhan Ekonomi Lokal dan Kewilayahan)
    Untuk menggerakkan ekonomi daerah, Pemkot akan mendorong pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja baru, serta menarik investasi ke berbagai wilayah Kota Tasikmalaya.

    Tasik Melayani
    Pelayanan publik akan ditingkatkan melalui digitalisasi agar lebih cepat, transparan, dan efisien. Di sisi lain, optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan daerah juga menjadi perhatian utama.

    Tasik Nyaman
    Program ini menyasar perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan rusak, penyediaan air bersih, serta pembenahan sistem saluran air limbah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan layak huni.

    Tasik Resik
    Fokus pada pelestarian lingkungan, Tasik Resik akan memperbaiki sistem pengelolaan sampah dan memperbanyak ruang terbuka hijau agar kota semakin asri dan nyaman.

    Tasik Gemas (Gerakan Masyarakat Sehat)
    Melalui program ini, pemerintah berupaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat hidup lebih sehat dan produktif.

    Menurut Viman, ketujuh program tersebut merupakan jawaban konkret atas kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

    “Pembangunan harus menyentuh kebutuhan dasar, memberdayakan ekonomi warga, memperkuat nilai spiritual, sekaligus mempercantik wajah kota,” jelasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam menyukseskan seluruh agenda pembangunan.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, semua ini hanya akan menjadi rencana di atas kertas,” tegas Viman.

    Dengan pendekatan pembangunan yang menyeluruh dan partisipatif, program prioritas Tasikmalaya diharapkan mampu menjadi motor penggerak transformasi kota menuju masa depan yang lebih inklusif, kompetitif, dan manusiawi.

  • Beras Bantuan Hadir untuk 155 Ribu Warga, Pemkab Ciamis dan Bulog Bergerak Bersama

    Beras Bantuan Hadir untuk 155 Ribu Warga, Pemkab Ciamis dan Bulog Bergerak Bersama

    kanaljabar.com BERITA CIAMIS Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama Perum Bulog Kancab Ciamis mematangkan persiapan penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) berupa beras bagi 155.779 penerima manfaat yang tersebar di 27 kecamatan dan 265 desa.

    Program ini merupakan penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Bulog sebagai upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya kelompok rentan, di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan.

    Setiap penerima manfaat akan memperoleh total 20 kilogram beras medium, masing-masing 10 kilogram untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025.

    Kepala Bulog Kancab Ciamis, Dadan Irawan, menegaskan bahwa proses distribusi dilakukan secara terencana, akurat, dan tepat sasaran. Ia memastikan stok beras di gudang Bulog dalam kondisi aman, armada logistik siap digunakan, serta sistem distribusi telah didukung teknologi informasi guna meminimalkan kendala di lapangan.

    “Distribusi kami laksanakan sesuai standar operasional Bapanas dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujar Dadan saat rapat koordinasi bersama Pemkab Ciamis, Kamis (17/07/2025).

    Menurutnya, bantuan pangan ini bukan sekadar pengiriman logistik, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas akses pangan yang layak.

    “Di masa yang tidak mudah seperti sekarang, bantuan ini sangat dinantikan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

    Program Banpang ini sejalan dengan visi Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, dalam mewujudkan Ciamis yang maju dan berkelanjutan, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

    Dadan juga mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Ciamis serta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari camat, kepala desa, hingga petugas distribusi di lapangan yang turut menyukseskan program ini.

    Adapun jadwal penyaluran di masing-masing wilayah akan diumumkan secara resmi melalui pemerintah desa dan saluran informasi publik. Masyarakat penerima manfaat diimbau untuk terus memantau informasi serta menyiapkan dokumen yang diperlukan saat pengambilan bantuan.

    “Harapannya, bantuan ini tidak hanya meringankan beban warga, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan di Ciamis,” jelas Dadan.

    Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Setda Ciamis, Amin, turut mengapresiasi kesiapan Bulog Kancab Ciamis dalam menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras kepada 155.779 penerima manfaat.

    Ia mengajak seluruh pihak di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa untuk bersama-sama memastikan program ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Kami berharap bantuan pangan ini dapat berjalan optimal, berdampak nyata pada stabilitas pasokan dan harga, serta menjaga daya beli masyarakat,” pungkasnya.

  • Empat Tambang Ilegal Berhasil Dibongkar Polres Tasikmalaya Kota

    Empat Tambang Ilegal Berhasil Dibongkar Polres Tasikmalaya Kota

    kanaljabar.com BERITA TASIKMALAYA Keberadaan tambang ilegal yang merusak lingkungan kembali menjadi sorotan. Polres Tasikmalaya Kota menunjukkan keseriusannya dengan membongkar empat kasus tambang ilegal yang beroperasi di wilayah hukumnya. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen kepolisian dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

    Pengungkapan tersebut dilakukan pada Kamis, 5 Juni 2025. Empat lokasi tambang yang dibongkar tersebar di beberapa titik dan melibatkan aktivitas penambangan pasir serta emas. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama antara kepolisian dan masyarakat yang semakin peduli terhadap dampak buruk tambang ilegal.

    Tiga Tambang Pasir Ilegal, Satu Tambang Emas Langgar Izin

    Dari empat kasus yang terungkap, tiga di antaranya merupakan tambang pasir yang beroperasi tanpa izin resmi. Aktivitas ini dinilai meresahkan warga karena menimbulkan kerusakan lingkungan, mulai dari rusaknya aliran sungai hingga ancaman longsor.

    Sementara itu, satu kasus lainnya adalah tambang emas yang sebenarnya telah mengantongi izin. Namun, dalam praktiknya, lokasi penambangan justru berada di luar wilayah yang telah ditetapkan dalam izin tersebut, sehingga tetap dinyatakan melanggar aturan.

    Dua Tersangka Diamankan

    Dalam penanganan kasus ini, polisi telah mengamankan dua orang tersangka dari penambangan pasir ilegal. Keduanya kini ditahan di Rumah Tahanan Mapolres Tasikmalaya Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

    Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, menyebut pelanggaran wilayah pada tambang emas berizin tetap berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius. “Jika dibiarkan, kerusakan lingkungan bisa semakin meluas,” ujarnya.

    Ancaman Nyata bagi Lingkungan

    Tambang ilegal dikenal sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. Penambangan pasir secara liar dapat menghilangkan lapisan tanah subur dan merusak ekosistem sungai. Sementara penambangan emas berisiko mencemari lingkungan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya.

    Para pemerhati lingkungan menilai praktik semacam ini tidak hanya merugikan alam, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sekitar, terutama petani dan nelayan yang bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat.

    Polisi Imbau Peran Aktif Masyarakat

    Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi, menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya.

    “Kami berkomitmen menindak tegas tambang ilegal. Peran masyarakat sangat penting agar praktik seperti ini tidak terus berulang,” tegasnya.

    Upaya pemberantasan tambang ilegal ini diharapkan mampu menekan kerusakan lingkungan sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku lainnya. Polres Tasikmalaya Kota berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga sumber daya alam agar dimanfaatkan secara bijak dan sesuai aturan. (ai)

  • Pemkab Ciamis Rilis SE Terkait Pelaksanaan Idul Adha 1446 H

    Pemkab Ciamis Rilis SE Terkait Pelaksanaan Idul Adha 1446 H

    kanaljabar.com BERITA CIAMIS Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 H yang jatuh pada Juni 2025, Pemerintah Kabupaten Ciamis mengambil langkah tegas untuk menjaga lingkungan. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 600.4.15/1.045-DPRKPLH.03/2025, Pemkab mengimbau masyarakat agar merayakan Idul Adha tanpa menggunakan kantong plastik.

    Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 04 Tahun 2025 serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

    Momentum yang bertepatan

    Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, menekankan bahwa momen Idul Adha tahun ini bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang mengusung tema global #Ending Plastic Pollution atau Mengakhiri Polusi Plastik.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif mengurangi sampah plastik, terutama saat pembagian daging kurban,” ujarnya dalam surat edaran yang ditandatangani 26 Mei 2025.

    Dalam edaran tersebut, panitia kurban diminta untuk tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai. Sebagai gantinya, masyarakat diimbau membawa wadah sendiri yang bisa digunakan berulang kali. Alternatif ramah lingkungan yang dianjurkan antara lain daun pisang, daun jati, besek bambu, atau wadah lain yang mudah terurai.

    Ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah

    Selain itu, panitia juga diminta menyediakan tempat sampah terpilah dan fasilitas pengelolaan sampah di lokasi salat Id dan pembagian daging kurban. Tim khusus untuk menangani sampah dan memberikan edukasi kepada masyarakat juga akan disiapkan. Pelaksanaan kegiatan harus dilaporkan melalui tautan https://bit.ly/IdulAdhaCiamis2025 paling lambat 27 Juni 2025.

    Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis, Aris Taufik Abadi, turut mengingatkan masyarakat untuk membawa wadah sendiri saat menerima daging kurban dan menjaga kebersihan area salat.

    “Semoga semangat berkurban tidak hanya membawa berkah bagi sesama, tetapi juga menjadi langkah kecil untuk menjaga bumi,” tambah Bupati Herdiat.

    Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Ciamis dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan. (ai)