Kanal Jabar

Kategori: Berita Jabar

  • Upah Rendah, Ekonomi Tumbuh: Pelajaran dari Vietnam untuk Ciamis

    Upah Rendah, Ekonomi Tumbuh: Pelajaran dari Vietnam untuk Ciamis

    kanaljabar.com. BERITA CIAMIS. Sehari setelah artikel tentang anugerah, upah, dan integritas Ciamis terbit, redaksi menerima satu pesan WhatsApp. Singkat. Tanpa salam pembuka. Tanpa nada menggurui.

    “Berapa UMK Vietnam yang sekarang menuju negara industri?”

    Baca juga: Ciamis 2025: Bertabur Anugerah, UMK Terlemah, Integritas?

    Pesan itu datang dari seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Tidak defensif. Tidak pula menyangkal data. Justru seperti ajakan berdiskusi. Redaksi pun terpancing untuk mengecek.

    Hasilnya, jujur saja, mengejutkan.

    Berdasarkan data yang dipublikasikan Vietnam Briefing, Vietnam mulai 1 Januari 2026 menetapkan upah minimum dengan membagi wilayahnya ke dalam empat zona ekonomi. Wilayah paling maju—mencakup Hanoi dan Ho Chi Minh City—memiliki UMK sekitar US$201,84. Wilayah berikutnya US$179,8, lalu US$157,37, dan wilayah paling agraris hanya US$140,64.

    Jika dikonversi, rentang UMK Vietnam berada di kisaran Rp2,35 juta hingga Rp3,37 juta. Angka ini bahkan masih berada di bawah UMK tertinggi Indonesia yang hampir menyentuh Rp6 juta. Bahkan UMK terendah Indonesia pun nyaris sejajar dengan wilayah terbawah Vietnam.

    Padahal, dunia tak bisa menyangkal, ekonomi Vietnam hari ini sedang melaju kencang.

    Upah Bukan Satu-Satunya Mesin Pertumbuhan
    Pada kuartal III 2025, ekonomi Vietnam tumbuh 8,23%—jauh di atas Indonesia yang berada di kisaran 5%. Di tengah tekanan global dan tarif dagang tinggi dari Amerika Serikat, Vietnam justru mampu menjaga momentumnya. Pertumbuhan naik, inflasi terkendali, dan investasi tetap masuk.

    Di sinilah pesan singkat itu mulai terasa relevansinya.

    Dalam komunikasi lanjutan, pejabat Ciamis tersebut menjelaskan bahwa UMK tidak bisa dibaca sebagai angka tunggal. Ia terkait dengan banyak variabel: inflasi daerah, struktur ekonomi, produktivitas tenaga kerja, hingga strategi menarik investasi.

    UMK yang tinggi, katanya, belum tentu membuat hidup lebih nyaman. Jika inflasi ikut naik, daya beli justru tergerus. Sebaliknya, UMK yang lebih rendah tetapi disertai harga pangan stabil dan biaya hidup terjangkau bisa menciptakan keseimbangan yang lebih sehat.

    Pandangan ini sejalan dengan teori ekonomi regional. Kesejahteraan pekerja tidak ditentukan oleh nominal upah semata, melainkan oleh rasio antara upah dan biaya hidup. Ketika upah naik lebih cepat daripada produktivitas, dampaknya sering berujung pada inflasi, penurunan daya saing usaha, bahkan relokasi industri.

    Bagi daerah agraris seperti Kabupaten Ciamis, persoalannya bahkan jadi berlapis. Ciamis bukan daerah industri padat modal. Ia adalah pemasok pangan. Jika UMK dipatok terlalu tinggi tanpa basis industri yang kuat, biaya produksi pangan ikut naik. Dan ini yang bahaya, efeknya akan menjalar ke daerah lain. Harga kebutuhan pokok terdorong naik. Ujung-ujungnya, dunia usaha dipastikan bakal terkapar, karena dipaksa menanggung beban di luar batas kemampuan.

    Pada titik itu, keseimbangan ekonomi negeri ini akan runtuh.

    Vietnam memilih jalan berbeda. Upah dijaga tetap kompetitif, sementara negara memastikan kepastian hukum, stabilitas harga, dan infrastruktur produksi. Investor merasa aman, tenaga kerja terserap, dan pertumbuhan bergerak cepat.

    Membaca UMK dengan Kepala Dingin
    Dari sini, satu pelajaran penting muncul: UMK rendah tidak otomatis berarti ekonomi lemah. Yang menentukan adalah apakah kebijakan itu berada dalam keseimbangan yang tepat.

    Ciamis memang masuk jajaran UMK terendah nasional. Fakta itu tidak dibantah. Namun Ciamis juga mencatat prestasi lain: stabilitas sosial, biaya hidup relatif terjaga, dan—sebagaimana ditulis sebelumnya—tingkat integritas pemerintahan tertinggi di Jawa Barat.

    Berita ini pada akhirnya mencerminkan satu hal: redaksi menerima masukan yang sangat berharga. Bahwa diskusi tentang UMK tidak seharusnya berhenti pada adu tinggi angka. Ia harus dibaca bersama struktur ekonomi, karakter daerah, dan arah kebijakan jangka panjang.

    Pesan singkat dari Pejabat Ciamis itu tidak mengubah fakta. Tapi ia memperluas cara membaca fakta.

    Dan mungkin, di situlah letak kematangan sebuah daerah: ketika pejabatnya terbiasa membuka diri dan berdiskusi.(Sus)

  • Indikasi Korupsi Revitalisasi PLUT Tasikmalaya, Tender Seolah Formalitas?

    Indikasi Korupsi Revitalisasi PLUT Tasikmalaya, Tender Seolah Formalitas?

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Revitalisasi Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Tasikmalaya sejak awal dirancang sebagai wujud keberpihakan negara terhadap koperasi dan pelaku UMKM. Gedung ini diharapkan menjadi pusat pendampingan usaha, akses pasar, hingga penguatan kapasitas manajerial pelaku ekonomi kecil. Namun, hasil penelusuran redaksi terhadap dokumen audit resmi negara, data pengadaan elektronik, serta pemeriksaan fisik di lapangan justru mengungkap indikasi korupsi yang serius dalam proyek bernilai lebih dari Rp3,4 miliar tersebut.

    Proyek revitalisasi PLUT ini dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dengan CV LJ sebagai pemenang tender. Sementara itu, CV AT tercatat sebagai peserta tender lain. Kedua perusahaan ini kemudian menjadi titik awal terkuaknya dugaan penyimpangan yang tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk pola sistematis sejak tahap perencanaan, tender, hingga pelaksanaan pekerjaan.

    Persekongkolan Horizontal: Persaingan yang Dipertanyakan

    Indikasi persekongkolan horizontal antarpenyedia menjadi salah satu temuan paling mencolok. Data pengadaan menunjukkan bahwa CV LJ dan CV AT mengunggah dokumen penawaran dari alamat IP yang sama, dalam waktu yang berdekatan. Dalam sistem pengadaan elektronik, kesamaan alamat IP bukanlah hal sepele karena berfungsi sebagai identitas digital pengguna.

    Fakta ini diperkuat dengan temuan administratif lain. Alamat pimpinan kedua perusahaan tercatat identik, disusul kesamaan tiga personel non-manajerial yang dicantumkan dalam dokumen penawaran. Personel tersebut memiliki peran dan latar belakang yang sama persis, sesuatu yang jarang terjadi dalam tender yang benar-benar kompetitif.

    Lebih jauh, relasi personal juga terungkap. Direktur CV AT merupakan anak kandung Direktur CV LJ. Hubungan keluarga langsung ini menempatkan kedua perusahaan dalam kategori “satu kendali (one control)” menurut prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Situasi ini menegaskan bahwa persaingan tender berpotensi hanya menjadi formalitas administratif, bukan mekanisme seleksi terbaik bagi negara.

    Aroma Persekongkolan Vertikal hingga Kerugian Negara

    Indikasi korupsi tidak berhenti pada relasi antarpenyedia. Dugaan persekongkolan vertikal mulai tercium ketika nilai penawaran pemenang nyaris menempel pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selisih yang sangat tipis ini memunculkan dugaan akses terhadap informasi strategis internal proyek.

    Audit forensik dokumen juga menemukan kemiripan struktur dan metadata antara dokumen perencanaan proyek dengan dokumen penawaran pemenang. Metadata—yang mencakup penulis dokumen dan waktu pembuatan—menjadi petunjuk penting adanya kemungkinan aliran informasi dari internal pengadaan kepada penyedia.

    Masalah berlanjut pada tahap kualifikasi dan pelaksanaan. CV LJ mencantumkan personel manajerial dengan klaim pengalaman tertentu yang tidak dapat dibuktikan. Di lapangan, personel bersertifikat yang disyaratkan kontrak tidak sepenuhnya ditempatkan. Pekerjaan dijalankan oleh tenaga pengganti tanpa sertifikat kompetensi dan tanpa persetujuan resmi.

    Dalam konteks ini, peran Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi sorotan. Seluruh indikator—kesamaan IP address, personel, hubungan keluarga, hingga ketidaksesuaian pelaksanaan—terekam dalam sistem dan dokumen tender. Namun proses tetap berjalan, pemenang tetap ditetapkan, dan pembayaran tetap dilakukan.

    Pemeriksaan fisik akhirnya menemukan kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah item dengan nilai lebih dari Rp233 juta. Hingga kini, sebagian besar kerugian negara tersebut belum sepenuhnya dipulihkan. Kasus revitalisasi PLUT Tasikmalaya pun meninggalkan pertanyaan besar: indikasi korupsi ini akan berhenti sebagai temuan audit, atau berlanjut ke penegakan hukum? (red)

  • Dugaan Pelanggaran, Audiensi Dibuka Kejanggalan Justru Mengemuka

    Dugaan Pelanggaran, Audiensi Dibuka Kejanggalan Justru Mengemuka

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Musyawarah yang semula diharapkan menjadi ruang klarifikasi justru berubah menjadi panggung terbukanya berbagai kejanggalan proyek. Hal itu terjadi dalam audiensi publik yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Selasa (23/12/2025), terkait proyek Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cikalang 2 senilai Rp5,6 miliar di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, program Inpres Tahap III.

    Audiensi tersebut dihadiri oleh Forum Pemerhati Anggaran dan Kebijakan, perwakilan BBWS Citanduy, PSDA Provinsi Jawa Barat Wilayah Citanduy, PUPR Kota Tasikmalaya, konsultan pengawas, serta subkontraktor. Namun, satu pihak penting justru tidak hadir, yakni PT Hutama Karya (Persero) sebagai pelaksana utama proyek.

    Absennya pelaksana proyek menjadi sorotan tajam, mengingat sebagian besar persoalan yang dipertanyakan berkaitan langsung dengan pekerjaan teknis di lapangan.

    Progres Lambat dan Pekerjaan Tanpa Gambar Teknis

    Forum membeberkan sedikitnya lima persoalan krusial. Salah satunya adalah durasi kontrak proyek yang dinilai tidak realistis, hanya 59 hari kerja, sementara saat audiensi digelar, progres fisik disebut baru mencapai sekitar 70 persen, padahal proyek merupakan kontrak tahun tunggal.

    Lebih serius dari sekadar keterlambatan, Forum menemukan dugaan pekerjaan tanpa gambar teknis. Sejumlah pekerja dan kepala tukang di lapangan mengaku tidak dibekali gambar kerja sebagai acuan. Bahkan, ketika ditanya soal ukuran pondasi—lebar, tinggi, hingga kedalaman—jawaban yang diterima justru tidak jelas dan mengambang.

    Forum menilai kondisi tersebut berbahaya, karena pekerjaan konstruksi tanpa gambar teknis berpotensi dikerjakan asal jadi. Dalam konteks proyek yang dibiayai uang negara, persoalan ini dinilai bukan hanya teknis, tetapi juga menyangkut akuntabilitas dan etika penggunaan anggaran publik.

    Pengawasan Dipertanyakan, Akses Informasi Tertutup

    Masalah pengawasan turut menjadi sorotan. Konsultan pengawas mengakui baru mulai bekerja sekitar satu bulan setelah pekerjaan berjalan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: siapa yang menyetujui shop drawing dan bertanggung jawab atas pekerjaan selama satu bulan pertama tersebut?

    Ketiadaan direksi keet di lokasi utama proyek Cikalang 2 juga menambah daftar tanda tanya. BBWS Citanduy beralasan direksi keet dipusatkan di Kota Banjar karena pekerjaan tersebar di 13 titik. Namun, Forum mempertanyakan efektivitas pengawasan harian jika kantor proyek tidak berada di lokasi pekerjaan utama.

    Forum juga mengeluhkan sulitnya mengakses dokumen publik, khususnya gambar kerja. Permintaan informasi dinilai berbelit dan saling lempar kewenangan, padahal berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, masyarakat berhak melakukan pengawasan partisipatif.

    Sempadan Irigasi dan Dampak Sosial Belum Tuntas

    Selain persoalan teknis, ketidakjelasan sempadan Irigasi Cikalang 2 turut disorot. Masalah ini dinilai berdampak langsung pada warga, termasuk soal aset yang terdampak, lahan tergerus, dan pohon yang hilang. Hingga kini, kewenangan antara BBWS Citanduy dan Pemerintah Kota Tasikmalaya dinilai belum tegas.

    Hingga audiensi berakhir, Forum menyimpulkan bahwa berbagai temuan lapangan tidak terbantahkan, namun juga tidak dijawab secara substansial. Forum menyatakan akan membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum dan Pemerintah Pusat.

    Sementara itu, warga masih menunggu keterbukaan, kejelasan, dan irigasi yang dibangun tanpa mengorbankan kepercayaan publik.

  • Melawan Hoaks dari Desa, Roni Imroni Raih Sorot News Golden Award 2025

    Melawan Hoaks dari Desa, Roni Imroni Raih Sorot News Golden Award 2025

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran berita hoaks menjadi tantangan serius bagi masyarakat, termasuk di daerah. Di Kabupaten Tasikmalaya, upaya melawan hoaks tidak selalu hadir melalui kampanye besar, melainkan tumbuh dari penguatan literasi digital di tingkat desa. Atas konsistensinya membangun komunikasi publik yang sehat dan memberdayakan masyarakat dalam menghadapi disinformasi, Roni Imroni, S.Sos, MM, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, dianugerahi Sorot News Golden Award 2025 dalam kategori Tokoh Literasi Digital, Komunikasi Publik, dan Pemberdayaan Informasi Masyarakat, sebuah pengakuan atas upayanya memperkuat literasi informasi dari desa.

    Kabupaten Tasikmalaya, dengan wilayah yang cukup luas dan tentunya memiliki warga dengan karakter yang beragam, menjadi tantangan tersendiri dalam urusan informasi publik. Di wilayah, informasi hoaks ini begitu masive menyebar dengan cepat tanpa sempat diverifikasi. Berbagai isu dan berita seperti: Isu kesehatan, kabar politik, hingga informasi yang memicu kecemasan sosial mudah menyebar melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat. Roni membaca persoalan ini bukan sebagai kesalahan masyarakat, melainkan sebagai celah literasi yang perlu diperkuat.

    Perolehan Sorot News Golden Award 2025 bagi ASN Tasikmalaya ini, tidak hanya sebagai prestasi personal semata. Roni menegaskan bahwa apa yang ia jalankan merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak: jajaran Dishubkominfo, pegiat Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), insan pers, hingga warga desa yang bersedia belajar dan berubah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan daerah yang memberi ruang bagi inovasi dan kerja lintas sektor.

    Membangun Kepercayaan Publik melalui Literasi Digital

    Untuk mendapatkan kepercayaan publik, Roni mengandalkan pendekatan seremonial, Roni mendorong penguatan literasi digital yang bersifat praktis. Melalui pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat, warga dilatih mengenali ciri hoaks, memeriksa sumber, dan memahami etika berbagi informasi. KIM diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sekadar perpanjangan tangan birokrasi.

    Dalam berbagai kesempatan, Roni menekankan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek informasi. Artinya, warga bukan hanya penerima pesan, tetapi juga pelaku yang berperan aktif menjaga kualitas ruang publik. Pendekatan ini pelan-pelan membuahkan hasil. Di sejumlah desa, anggota KIM mulai berperan sebagai penyaring informasi, bahkan jurnalis warga yang menyebarkan konten positif dan berbasis data.

    Penguatan literasi digital ini juga menjadi jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi warga tersalurkan, sementara informasi kebijakan dapat disampaikan secara lebih utuh dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, peran ASN Tasikmalaya tidak lagi sekadar administratif, melainkan fasilitator dialog publik.

    Penghargaan yang diberikan oleh Sorot News menilai pendekatan tersebut sebagai praktik baik yang layak diapresiasi dan direplikasi. Pengakuan nasional ini sekaligus menempatkan Tasikmalaya sebagai daerah yang serius membangun ketahanan informasi masyarakat.

    Peran dan tantangan ASN menghadapi Arus Disinformasi

    Bagi Roni, menerima penghargaan justru menambah beban tanggung jawab. Ia menyebutnya sebagai pengingat untuk terus konsisten memperkuat literasi digital hingga ke tingkat akar rumput. Kisah ini menunjukkan bahwa peran ASN Tasikmalaya dapat melampaui rutinitas birokrasi. Di tengah derasnya disinformasi, ada kerja yang bertumpu pada pendidikan publik, kolaborasi, dan kepercayaan. Perlawanan terhadap hoaks tidak selalu harus gaduh. Ia bisa tumbuh dari ruang-ruang desa, dari dialog yang sabar, dan dari komitmen untuk menjaga ruang publik tetap sehat.

    Penghargaan nasional yang diterima Roni Imroni menjadi penanda bahwa upaya semacam ini memiliki arti. Bukan hanya bagi satu individu, tetapi bagi daerah yang ingin membangun masyarakat melek informasi sebagai fondasi kemajuan bersama.

  • Revitalisasi Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya: Apa yang Sebenarnya Berubah di Sekolah?

    Revitalisasi Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya: Apa yang Sebenarnya Berubah di Sekolah?

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi perhatian publik. Bukan karena polemik angka kelulusan atau perdebatan kebijakan, melainkan karena dampaknya yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada puncak peringatan HUT PGRI ke-80 tingkat Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah meresmikan Program Revitalisasi Pendidikan, sebuah langkah strategis untuk menjawab persoalan mendasar dunia pendidikan.

    Acara peresmian digelar di Lapangan Kecamatan Manonjaya, dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Atip Latipulhayat, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, serta Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi. Kehadiran pejabat pusat dan daerah menegaskan bahwa revitalisasi pendidikan ini merupakan bagian dari sinergi kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah.

    Namun bagi warga, makna utama program ini bukan terletak pada seremoni atau daftar tamu kehormatan, melainkan pada perubahan nyata yang akan dirasakan anak-anak di sekolah.

    Menjawab Masalah Klasik Infrastruktur Sekolah

    Selama bertahun-tahun, pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya kerap dihadapkan pada persoalan infrastruktur. Ruang kelas dengan atap bocor, lantai rusak, serta fasilitas sanitasi yang tidak layak masih ditemukan di sejumlah sekolah, terutama di wilayah pinggiran. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan belajar, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan siswa.

    Melalui program revitalisasi pendidikan, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak. Bupati Tasikmalaya menegaskan bahwa penguatan sektor pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Pernyataan tersebut menjadi relevan ketika diwujudkan dalam program yang menyentuh kebutuhan paling dasar sekolah.

    Bagi orang tua, sekolah yang aman berarti rasa tenang saat melepas anak belajar. Tidak ada lagi kekhawatiran anak belajar dalam kondisi gedung yang rawan. Sementara bagi guru, lingkungan belajar yang nyaman memberi ruang untuk fokus mengajar, bukan sibuk mengatasi persoalan teknis bangunan.

    Dari Pendidikan Usia Dini hingga Pemerataan Wilayah

    Salah satu pesan penting dari peluncuran revitalisasi pendidikan terlihat saat rombongan pejabat meninjau TK Mawar di Desa Cihaur. Kunjungan ini menegaskan bahwa program revitalisasi tidak hanya menyasar sekolah besar atau kawasan perkotaan, tetapi juga dimulai dari pendidikan usia dini di desa.

    Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung kebijakan nasional. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pemerataan kualitas pendidikan benar-benar terwujud, bukan sekadar slogan.

    Bagi masyarakat, keberhasilan revitalisasi pendidikan akan diukur dari sejauh mana sekolah-sekolah di kecamatan dan desa memperoleh perlakuan yang setara dengan sekolah di pusat kota. Harapannya sederhana: anak-anak di Manonjaya, Cihaur, dan wilayah lainnya memiliki kesempatan belajar yang sama, sejak usia dini hingga jenjang lebih tinggi.

    Pada akhirnya, revitalisasi pendidikan bukan hanya tentang memperbaiki gedung sekolah. Program ini membawa harapan baru bagi guru sebagai aktor utama peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta bagi generasi muda Tasikmalaya yang masa depannya sedang dibentuk di ruang-ruang kelas tersebut.

    Jika dijalankan secara konsisten dan diawasi dengan baik, dampaknya akan dinilai langsung oleh warga. Sebab pendidikan yang baik tidak memerlukan banyak pidato—cukup hadir dalam bentuk sekolah yang layak, guru yang didukung, dan anak-anak yang pulang dengan cerita belajar, bukan keluhan. (red)

  • BPK Soroti Belanja Hibah Kota Tasikmalaya, Hampir Rp100 Miliar Salah Klasifikasi

    BPK Soroti Belanja Hibah Kota Tasikmalaya, Hampir Rp100 Miliar Salah Klasifikasi

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 mengungkap persoalan serius dalam tata kelola belanja daerah. Auditor negara menemukan adanya belanja senilai hampir Rp100 miliar yang secara substansi seharusnya dikategorikan sebagai belanja hibah, namun justru dicatat dalam pos belanja lain yang mekanisme pengawasannya relatif lebih longgar.

    Dalam laporan tersebut, BPK mencatat total kesalahan penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa mencapai Rp120,39 miliar. Dari jumlah itu, sebesar Rp98,21 miliar merupakan kegiatan yang memenuhi karakteristik belanja hibah, tetapi tidak dianggarkan melalui mekanisme hibah sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan daerah.

    Pendistribusian Belanja Hibah Miliki Prosedur Ketat

    Belanja hibah dikenal sebagai salah satu jenis belanja yang paling ketat pengaturannya. Penyalurannya mensyaratkan proposal calon penerima, proses verifikasi, serta penetapan melalui surat keputusan kepala daerah. Karena karakteristiknya yang rawan disalahgunakan, belanja hibah kerap menjadi sorotan publik dan aparat pengawasan.

    Namun BPK menemukan bahwa sebagian besar kegiatan tersebut justru dicatat sebagai Belanja Barang Pakai Habis serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat. Padahal, kegiatan yang dibiayai bukan bersifat konsumtif atau jangka pendek.

    BPK merinci bahwa belanja salah klasifikasi itu mencakup berbagai pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur publik dengan manfaat lebih dari 12 bulan. Di antaranya pembangunan drainase, tembok penahan tanah, jalan lingkungan, sarana air bersih, MCK, posyandu, hingga penataan lingkungan permukiman.

    Secara prinsip akuntansi pemerintahan, belanja dengan manfaat jangka panjang tidak lazim dicatat sebagai barang habis pakai. BPK bahkan menegaskan bahwa belanja tersebut seharusnya dianggarkan melalui belanja hibah, atau alternatif lain seperti belanja modal dan belanja pemeliharaan apabila asetnya dicatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD).

    Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa kegiatan infrastruktur dan fasilitas publik justru ditempatkan pada pos belanja yang lebih longgar mekanisme pengawasannya?

    Persoalan tersebut kian mengemuka karena BPK juga mencatat bahwa penganggaran itu tidak dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran, meski substansi kegiatannya tidak sesuai dengan klasifikasi belanja yang digunakan. Artinya, ketidaksesuaian ini telah terjadi sejak tahap perencanaan hingga realisasi.

    Peran TAPD dan Kepala SKPD dalam Perencanaan dan Realisasi Anggaran

    Dalam tata kelola keuangan daerah, kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala SKPD. Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sementara TAPD berperan menyaring, memverifikasi, dan memastikan kesesuaian klasifikasi belanja dengan aturan.

    BPK memang tidak menyimpulkan adanya kerugian keuangan daerah. Namun, besarnya nilai temuan, keseragaman jenis kegiatan, dan pola yang berulang membuat temuan ini sulit dipandang sebagai kesalahan administratif semata. Publik pun wajar mempertanyakan apakah ini sekadar kekeliruan teknis, atau ada pola penganggaran yang secara sistematis memilih jalur dengan pengawasan lebih longgar (red)

  • Anggaran Seret, Tasikmalaya Juara 1 TPID Award 2025 dan Berpeluang Raup Puluhan Miliar

    Anggaran Seret, Tasikmalaya Juara 1 TPID Award 2025 dan Berpeluang Raup Puluhan Miliar

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Di saat banyak daerah harus memutar otak akibat kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Kabupaten Tasikmalaya justru menerima kabar menggembirakan. Di tengah kondisi fiskal yang ketat, Kabupaten Tasikmalaya dinobatkan sebagai Juara 1 TPID Awards 2025 untuk kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi, sebuah capaian nasional yang membuka peluang hadiah puluhan miliar rupiah.

    Penghargaan ini datang pada momentum yang krusial.

    Sejumlah daerah saat ini sedang “mengencangkan ikat pinggang” karena pemangkasan TKD yang dilakukan pemerintah pusat sebagai langkah penyesuaian fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan pemotongan tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi pada pertengahan kuartal II-2026. Namun, hingga evaluasi dilakukan, daerah-daerah harus beradaptasi dengan ruang fiskal yang lebih sempit.

    Dalam situasi itulah, kemenangan Tasikmalaya di ajang TPID Award menjadi semacam “oksigen” baru. Hadiah yang diperebutkan dalam dua ajang nasional—TPID Award dan Champions Digital—mencapai total Rp786 miliar. Meski nominal pasti untuk tiap daerah belum diumumkan, posisi juara pertama membuka peluang Tasikmalaya memperoleh porsi hadiah terbesar.

    TPID Award merupakan ajang nasional yang menilai kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

    Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertugas untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Kabupaten Tasikmalaya sebelumnya bersaing dengan empat daerah lain sebagai nominator, yakni Kabupaten Tanah Datar, Kutai Kartanegara, Minahasa, dan Lombok Timur. Dari lima nominator tersebut, Tasikmalaya berhasil keluar sebagai yang terbaik.

    Prestasi ini mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dijalankan pemerintah daerah. Mulai dari penguatan distribusi pangan, koordinasi lintas sektor, hingga respons cepat terhadap potensi gejolak harga dinilai berjalan konsisten dan berdampak nyata. Pemerintah pusat menilai Tasikmalaya mampu menjaga stabilitas ekonomi daerahnya di tengah dinamika ekonomi nasional.

    Bagi Tasikmalaya, capaian ini bukan sekadar simbol prestise. Dalam beberapa bulan terakhir, tekanan fiskal akibat pemangkasan TKD membuat pemerintah daerah harus menunda sejumlah program dan memfokuskan belanja pada kebutuhan prioritas. Karena itu, potensi hadiah puluhan miliar rupiah dari TPID Award menjadi harapan baru untuk memperkuat program strategis daerah.

    Dana penghargaan tersebut, jika terealisasi, umumnya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan efisiensi layanan publik. Lebih dari itu, kemenangan ini juga memunculkan optimisme di tengah masyarakat bahwa kerja teknis pemerintah daerah—yang kerap luput dari sorotan—ternyata mampu menghasilkan dampak konkret dan diakui secara nasional.

    Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, melalui unggahan di akun Instagram resminya, menegaskan bahwa capaian ini harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih konsisten. Ia berharap prestasi tersebut tidak berhenti sebagai seremoni semata. “Semoga bisa terus dijaga agar kemenangan ini bertahan. Ketersediaan pangan untuk Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga tingkat nasional harus tetap kuat dan terjaga,” ujarnya.

    Di tengah keterbatasan anggaran, prestasi TPID Award ini menjadi bukti bahwa kinerja yang solid dan terukur tetap bisa menghadirkan peluang besar bagi daerah. (red)

  • Sampah Menumpuk di Pasar Pancasila, Dinas LH Dinilai Lamban

    Sampah Menumpuk di Pasar Pancasila, Dinas LH Dinilai Lamban

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Penumpukan sampah selama lima hari di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Pancasila, Kota Tasikmalaya, memicu keluhan luas dari warga dan pedagang. Tumpukan sampah meluber hingga ke kios dan badan jalan, disertai bau menyengat yang mengganggu aktivitas ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Ironisnya, respons resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) baru muncul setelah kondisi tersebut ramai diberitakan media.

    Budi, warga sekitar yang juga membuka usaha tambal ban dan warung kopi di dekat TPS, mengaku kesal. Ia mengatakan retribusi sampah tetap dibayarkan setiap hari, namun pengangkutan justru terhenti berhari-hari. “Baunya parah, apalagi setelah hujan. Sampah meluber ke mana-mana,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

    Ketidakjelasan informasi membuat warga semakin frustrasi. Menurut Budi, alasan penumpukan berubah-ubah, mulai dari armada mogok hingga kabar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir didemo. “Kami di bawah cuma bisa nerima dampaknya, tapi tidak pernah dapat penjelasan pasti,” katanya.

    Respons Lamban Picu Kritik Publik

    Lambannya respons Dinas LH memantik kritik dari pengamat sosial dan pemerintahan Albadar Institute, Diki Samani. Ia mempertanyakan pola komunikasi dan kesiapsiagaan organisasi perangkat daerah (SKPD) dalam menangani persoalan publik.

    “Kenapa harus menunggu viral dulu baru bicara? Padahal ini persoalan harian yang bisa diprediksi,” kata Diki. Menurutnya, penumpukan sampah selama lima hari bukan kejadian sepele karena berdampak langsung pada kesehatan dan aktivitas ekonomi warga.

    Diki menilai lemahnya penanganan menunjukkan absennya protokol darurat. Ia menekankan bahwa kota yang telah berusia lebih dari dua dekade seharusnya memiliki skema cadangan, termasuk armada pengangkut pengganti. “Kalau satu armada mogok, lalu sistem lumpuh total, itu tanda manajemen yang rapuh,” ujarnya.

    Penjelasan Dinas LH Dinilai Terlambat

    Di lapangan, petugas TPS turut menjadi sasaran keluhan. Ade Kurnia, petugas TPS Pasar Pancasila, mengaku setiap hari menerima protes warga. “Kami juga ingin cepat beres, tapi keterbatasan armada membuat penanganan tersendat,” katanya.

    Kepala Dinas LH Kota Tasikmalaya, Sandi Lesmana, akhirnya memberikan klarifikasi. Ia mengakui penumpukan sampah disebabkan kerusakan armada pengangkut. “Mobilnya trouble dan baru satu armada yang bisa beroperasi kembali. Kami juga akan turunkan alat berat untuk percepatan,” ujarnya.

    Namun bagi Diki Samani, penjelasan tersebut bersifat reaktif dan datang terlambat. Menurutnya, persoalan utama bukan semata kerusakan armada, melainkan ketidaksiapan sistem dalam merespons krisis kecil yang berdampak besar bagi warga.

    Kini, warga dan pedagang Pasar Pancasila berharap langkah konkret segera dilakukan agar TPS kembali bersih dan aktivitas pasar normal. Mereka juga berharap pemerintah daerah tidak lagi menunggu sorotan media untuk bertindak ketika persoalan publik muncul. (red)

  • Rekening Ratusan Penerima Bansos di Kota Banjar Diblokir, Ini Alasanya!

    Rekening Ratusan Penerima Bansos di Kota Banjar Diblokir, Ini Alasanya!

    kanaljabar.com. BERITABANJAR. Pemerintah Kota Banjar mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyalahgunaan bantuan sosial. Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, memastikan bahwa sebanyak 167 rekening penerima bantuan sosial telah diblokir karena terindikasi terafiliasi dengan aktivitas judi online. Ia menyebut tindakan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar bansos Kota Banjar benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk kebutuhan dasar masyarakat.

    Menurut Wali Kota Banjar, pemblokiran tersebut merupakan langkah preventif. “Kami harus memastikan bantuan benar-benar dipakai untuk kebutuhan hidup warga, bukan untuk hal-hal yang berlawanan dengan hukum,” ujarnya. Meski begitu, ia mengakui belum memiliki kepastian apakah rekening yang diblokir tersebut digunakan langsung oleh pemiliknya atau disalahgunakan oleh pihak lain.

    Langkah tersebut disampaikannya saat kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai untuk Pemenuhan Kebutuhan Pangan Alokasi Juli sampai Desember, program yang masuk dalam inisiatif strategis Banjar Berdaya Bantu. Kegiatan berlangsung pada Jumat, 21 November 2025, dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah.

    Penyaluran Bansos Kota Banjar Tahap 2
    Dalam kesempatan itu, Wali Kota Banjar juga mengumumkan penyaluran bantuan sosial tahap 2 untuk alokasi Juli hingga Desember. Total bantuan mencapai Rp629.400.000, yang diberikan kepada 2.098 penerima manfaat. Bantuan tersebut dicairkan dalam bentuk tunai agar lebih mudah digunakan oleh warga penerima.

    Penyerahan simbolis dilaksanakan di dua lokasi. Di GOR Desa Mekarharja, bantuan disalurkan untuk warga Desa Mekarharja dan Desa Raharja dengan jumlah penerima masing-masing 88 dan 44 orang. Sementara itu, penyerahan bagi warga Desa Cibeureum dan sebagian warga Raharja dilakukan di GOR Desa Cibeureum, Kota Banjar. Dua titik ini dipilih untuk memudahkan akses warga dari wilayah berbeda sehingga proses penyaluran berjalan lebih tertib dan terarah.

    Wali Kota Banjar menegaskan bahwa meskipun ada pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, bantuan sosial bagi warga berpenghasilan rendah tetap akan diupayakan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan program bansos Kota Banjar agar masyarakat yang membutuhkan tidak terbebani. Ia juga memberi imbauan agar dana bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan utama, yaitu kebutuhan pangan keluarga.

    Ia mendorong warga penerima manfaat untuk membelanjakan bantuan tersebut di warung-warung sekitar rumah. Selain memudahkan akses belanja, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan pelaku UMKM lokal. “Belanjakan di warung terdekat. Kalau warung tetangga ramai, ekonomi lingkungan ikut bergerak,” ucapnya.

    Komitmen Pemerintah Perkuat Pengawasan Bansos
    Di akhir kegiatan, Wali Kota Banjar kembali menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyaluran bansos Kota Banjar. Pemblokiran rekening yang terindikasi terlibat judi online disebutnya sebagai peringatan bagi siapa pun yang mencoba menyalahgunakan fasilitas bantuan.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banjar, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta Kepala Dinas Sosial P3A Kota Banjar. Pemerintah berharap seluruh rangkaian penyaluran bantuan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan(Sus)

  • Dorong Kreativitas Generasi Digital, Pelatihan Konten Meriahkan HUT Tasikmalaya ke-24

    Dorong Kreativitas Generasi Digital, Pelatihan Konten Meriahkan HUT Tasikmalaya ke-24

    kanaljabar.com. BERITA TASIKMALAYA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tasikmalaya ke-24, Pemerintah Kota Tasikmalaya menghadirkan berbagai kegiatan kreatif, salah satunya pelatihan pembuatan konten positif dan anti-hoaks bagi santri serta siswa madrasah. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menumbuhkan generasi muda yang cerdas digital dan produktif di ruang maya.

    Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan sejumlah madrasah. Melalui workshop konten digital ini, para peserta dibekali kemampuan tidak hanya dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga dalam menangkal penyebaran informasi palsu di masyarakat.

    Dalam sesi pelatihan, santri dan siswa belajar menggali ide kreatif, menulis naskah, hingga memproduksi konten digital yang menarik dan bermanfaat. Mereka juga mendapatkan materi tentang verifikasi fakta, etika berkomunikasi di media sosial, serta strategi menyebarkan pesan positif. Diharapkan, para peserta dapat menjadi duta digital muda yang membawa nilai santun dan edukatif di dunia maya.

    Program ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Tasikmalaya dalam membangun budaya digital yang sehat. Melalui pelatihan yang berkesinambungan, pemerintah berharap generasi muda Tasikmalaya mampu menjadi pelopor perubahan positif di ruang digital.

    Semarak HUT dengan Budaya dan Kebersamaan

    Selain pelatihan literasi digital, peringatan HUT Kota Tasikmalaya ke-24 juga dimeriahkan dengan kegiatan budaya bertajuk Raksa Budaya Santun. Acara ini digelar di berbagai kelurahan mulai 11 hingga 30 Oktober 2025 dengan tujuan mempererat silaturahmi warga sekaligus menampilkan kekayaan budaya lokal.

    Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, turut menghadiri pembukaan kegiatan di Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari. Dalam kesempatan tersebut, warga menampilkan beragam kesenian tradisional seperti pencak silat, musik daerah, serta pameran produk UMKM. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi, mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan warga Kota Tasikmalaya.

    Adapun puncak peringatan HUT Kota Tasikmalaya ke-24 dijadwalkan berlangsung pada 25–26 Oktober 2025 di kawasan Eks Terminal Cilembang. Lokasi ini dipilih karena strategis dan mampu menampung ribuan pengunjung. Berbagai agenda telah disiapkan, mulai dari karnaval budaya, festival kuliner, parade seni, hingga hiburan rakyat.

    Tasik Santun Menuju Era Digital

    Tema “Tasik Santun” yang diusung pada peringatan tahun ini menegaskan bahwa kemajuan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari karakter dan perilaku warganya. Pelatihan konten digital menjadi salah satu sarana untuk menanamkan nilai kesantunan dan literasi di ruang digital.

    Melalui program tersebut, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan digital yang sehat, inklusif, dan edukatif. Santri serta siswa madrasah diharapkan dapat berperan sebagai pelopor penyebaran informasi positif sekaligus memahami tanggung jawab moral di balik setiap unggahan.

    Dengan rangkaian kegiatan edukatif dan partisipatif, peringatan HUT Kota Tasikmalaya ke-24 tidak sekadar menjadi perayaan tahunan, melainkan momentum refleksi dan penguatan identitas Tasikmalaya sebagai kota yang santun, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.(ai)