Kanal Jabar

Kategori: Berita Jabar

  • Persiapan Lebaran 2026: Kadishubkominfo Tasikmalaya Cek Stasiun Rajapolah

    Persiapan Lebaran 2026: Kadishubkominfo Tasikmalaya Cek Stasiun Rajapolah

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Menjelang arus mudik dan mobilitas masyarakat dalam rangka persiapan Lebaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) melakukan peninjauan langsung ke Stasiun Rajapolah.

    Kepala Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya, Rahayu Jamiat Abdullah, melakukan kunjungan kerja untuk memastikan kesiapan layanan naik turun penumpang Kereta Api Serayu di stasiun tersebut, Jumat (13/03/2026).

    Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif pemerintah daerah dalam memastikan sarana dan prasarana transportasi publik dapat melayani masyarakat secara optimal, khususnya menjelang momentum mudik Lebaran yang diprediksi akan mengalami peningkatan mobilitas penumpang.

    Memastikan Kesiapan Sarana dan Pelayanan

    Dalam kunjungannya, Kadishubkominfo meninjau sejumlah fasilitas pendukung pelayanan penumpang di Stasiun Rajapolah. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kondisi area peron, akses keluar masuk penumpang, serta kesiapan fasilitas umum yang menunjang kenyamanan pengguna jasa kereta api.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik sekaligus memastikan masyarakat dapat menggunakan moda transportasi kereta api dengan aman, nyaman, dan tertib.

    Menurut Rahayu, kesiapan fasilitas transportasi merupakan faktor penting dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat, terutama pada masa persiapan Lebaran 2026 yang biasanya diiringi dengan peningkatan jumlah penumpang secara signifikan.

    Dorong Konektivitas Wilayah

    Kabar baik bagi warga Kabupaten Tasikmalaya, bahwa mulai 14 Maret 2026, Kereta Api Serayu resmi berhenti di Stasiun Rajapolah Tasikmalaya, sehingga masyarakat kini memiliki akses transportasi kereta api yang lebih dekat tanpa harus menuju stasiun yang lebih jauh.

    Informasi tersebut disampaikan melalui sosialisasi yang menegaskan bahwa pemberhentian kereta di Stasiun Rajapolah Tasikmalaya bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya bagi warga wilayah utara Kabupaten Tasikmalaya seperti Rajapolah, Jamanis, Sukahening, hingga Cisayong.

    Dengan adanya pemberhentian Kereta Api Serayu di Stasiun Rajapolah Tasikmalaya, warga kini dapat naik dan turun kereta api dari stasiun yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.Layanan naik turun penumpang Kereta Api Serayu di Stasiun Rajapolah diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi konektivitas transportasi masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya.

    Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat memiliki alternatif moda transportasi yang lebih efisien dan terjangkau untuk melakukan perjalanan ke berbagai daerah, terutama menuju kota-kota besar di Pulau Jawa.

    Selain itu, keberadaan layanan kereta api juga dinilai dapat membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalur darat, khususnya pada periode mudik dan balik Lebaran.

    Kolaborasi Pemerintah Daerah

    Dalam kegiatan peninjauan tersebut, Kadishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya turut didampingi oleh Camat Rajapolah serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Dishubkominfo, termasuk Kepala Bidang Angkutan dan Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP).

    Kolaborasi antar unsur pemerintah daerah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan kesiapan transportasi publik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

    Pemerintah daerah berharap, melalui berbagai langkah persiapan yang dilakukan sejak dini, pelayanan transportasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, terutama dalam menghadapi lonjakan mobilitas pada momentum persiapan Lebaran 2026.

    Dengan kesiapan sarana transportasi yang memadai, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman, nyaman, dan lancar. (red)

  • Pererat Ukhuwah di Bulan Suci, KAHMI Tasikmalaya Adakan Buka Bersama

    Pererat Ukhuwah di Bulan Suci, KAHMI Tasikmalaya Adakan Buka Bersama

    kanaljabar.com, BERITA TASIKMAYA Majlis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tasikmalaya menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama pada Sabtu, 14 Maret 2026. Acara yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan tersebut dilaksanakan di kediaman Asep Sopari Al-Ayubi, yang juga menjabat sebagai Presidium KAHMI sekaligus Wakil Bupati Tasikmalaya. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para alumni HMI untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta memperdalam makna ibadah di bulan suci Ramadan.

    Suasana Keakraban yang Menyatu Antar Generasi

    Sejak sore hari, para alumni HMI dan tamu undangan mulai berdatangan. Suasana kekeluargaan sangat terasa ketika para peserta saling menyapa, berbincang, dan berbagi cerita mengenai berbagai aktivitas serta kontribusi mereka di tengah masyarakat. Pertemuan ini tidak hanya sekadar agenda buka puasa bersama, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat ikatan emosional antaralumni yang selama ini telah terbangun melalui perjalanan panjang organisasi.

    Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menegaskan bahwa silaturahmi merupakan salah satu nilai penting yang harus terus dijaga oleh seluruh keluarga besar HMI dan KAHMI. Menurutnya, hubungan persaudaraan yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan organisasi serta kontribusinya terhadap masy

    Pentingnya Penguatan Nilai-Nilai Ukhuwah

    Ia menyampaikan bahwa silaturahmi bukan hanya sekadar pertemuan fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga ukhuwah, memperkuat kepercayaan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Organisasi yang besar, menurutnya, tidak hanya ditopang oleh struktur formal semata, tetapi juga oleh kuatnya ikatan batin di antara para anggotanya.

    “Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk menjaga ukhuwah dan marwah organisasi. Dari sinilah kita bisa terus saling menguatkan, berbagi gagasan, serta membangun sinergi demi kebaikan bersama,” ungkapnya di hadapan para peserta yang hadir.

    Ia juga menambahkan bahwa para alumni HMI memiliki peran strategis di berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik dalam pemerintahan, pendidikan, sosial, maupun keagamaan. Oleh karena itu, menjaga komunikasi dan kebersamaan antaralumni menjadi hal yang sangat penting agar kontribusi tersebut dapat terus berkembang secara positif.

    Proses Spiritual Yang Membentuk Kepribadian dan Ketakwaan

    Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan oleh KH. Irvan Hilmi, Lc., M.Ag., yang dikenal sebagai Ketua Yayasan Pesantren Cintawana. Dalam penyampaiannya, ia mengajak seluruh peserta untuk merenungkan kembali makna mendalam dari ibadah saum di bulan Ramadan.

    Menurutnya, puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi merupakan proses spiritual yang bertujuan membentuk pribadi yang lebih bertakwa, sabar, dan penuh kepekaan sosial. Ramadan, lanjutnya, adalah momentum untuk membersihkan hati, memperbaiki hubungan dengan sesama, serta memperkuat hubungan dengan Allah SWT.

    Ia menjelaskan bahwa puasa sejatinya melatih manusia untuk mengendalikan diri, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran. Ketika seseorang mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik, maka ia sedang membangun kualitas diri yang lebih baik pula.

    KH. Irvan Hilmi juga menekankan pentingnya memanfaatkan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan. Ia mengingatkan bahwa bulan suci ini adalah waktu yang penuh keberkahan, di mana setiap amal ibadah dilipatgandakan pahalanya.

    “Ramadan adalah madrasah spiritual bagi umat Islam. Di bulan inilah kita belajar tentang kesabaran, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama,” ujarnya.

    Ia juga mengajak para alumni HMI untuk terus menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat, sejalan dengan semangat keislaman dan keindonesiaan yang selama ini menjadi karakter perjuangan HMI.

    Menjelang waktu berbuka, suasana semakin khidmat ketika seluruh peserta bersama-sama memanjatkan doa. Setelah adzan magrib berkumandang, para hadirin menikmati hidangan berbuka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan dan kehangatan.

    Hymne HMI Bergema di Akhir Rangkaian Acara

    Kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama ini kemudian ditutup dengan pagelaran seni yang menghadirkan para kreator seni yang tergabung dalam wadah LSMI. Pagelaran tersebut dipimpin oleh Cepi Sultoni, yang bersama para seniman lainnya menampilkan sejumlah lagu perjuangan yang sarat makna dan semangat kebangsaan.

    Penampilan tersebut berhasil menghadirkan suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Lagu-lagu perjuangan yang dibawakan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengingatkan kembali nilai-nilai idealisme yang selama ini melekat dalam perjalanan organisasi.

    Sebagai penutup, para seniman juga membawakan hymne HMI yang dinyanyikan bersama oleh seluruh peserta yang hadir. Momen tersebut menjadi simbol kuatnya ikatan emosional dan semangat persaudaraan di antara para alumni HMI.

    Acara silaturahmi dan buka puasa bersama ini pun berakhir dengan penuh kesan. Selain menjadi ajang mempererat ukhuwah, kegiatan ini juga memberikan ruang refleksi bagi para alumni untuk kembali mengingat nilai-nilai perjuangan yang menjadi dasar perjalanan organisasi.

    Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan semangat kebersamaan dan solidaritas antaralumni HMI di Tasikmalaya dapat terus terjaga. Silaturahmi yang terbangun bukan hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga menjadi energi positif untuk terus berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. (4i)

  • Mudik 2026: Tasikmalaya Gelar Apel Operasi Ketupat, Ribuan Personel Disiagakan

    Mudik 2026: Tasikmalaya Gelar Apel Operasi Ketupat, Ribuan Personel Disiagakan

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Apel tersebut dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Roni Ahmad Sahroni yang mewakili Bupati Tasikmalaya.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah awal aparat pemerintah dan keamanan dalam memastikan kesiapan personel, sarana, serta strategi pengamanan menjelang arus mudik dan balik Lebaran.

    Operasi Ketupat 2026 Libatkan Ribuan Personel

    Dalam amanat Kapolri yang dibacakan saat apel, disampaikan bahwa Operasi Ketupat 2026 merupakan operasi terpusat yang digelar secara nasional selama 13 hari.

    Operasi ini berlangsung mulai 13 hingga 25 Maret 2026 dan melibatkan sebanyak 161.243 personel gabungan di seluruh Indonesia.

    Operasi tersebut bertujuan menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran masyarakat selama menjalankan aktivitas ibadah maupun perjalanan mudik dan arus balik Lebaran.

    Pelaksanaan operasi ini juga menjadi bagian penting dari persiapan mudik Lebaran Tasikmalaya yang diperkirakan akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat.

    Puncak Arus Mudik Diprediksi Terjadi Pertengahan Maret

    Berdasarkan prediksi yang disampaikan dalam apel tersebut, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada:

    • 14–15 Maret 2026
    • 18–19 Maret 2026

    Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada:

    • 24–25 Maret 2026
    • 28–29 Maret 2026

    Prediksi ini menjadi dasar bagi aparat untuk memperkuat strategi pengamanan serta pengaturan lalu lintas selama periode mudik Lebaran.

    Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan Disiapkan

    Untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama masa mudik, Polri bersama instansi terkait menyiapkan berbagai fasilitas pelayanan.

    Di antaranya:

    • pos pengamanan
    • pos pelayanan
    • pos terpadu

    Pos-pos tersebut akan ditempatkan di berbagai titik strategis guna memastikan perjalanan masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran dapat berjalan lancar dan aman.

    Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung persiapan mudik Lebaran khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya agar masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan rasa aman dan nyaman.

    Apel Gelar Pasukan Cek Kesiapan Personel

    Apel gelar pasukan juga menjadi sarana pengecekan kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana yang akan digunakan selama Operasi Ketupat 2026.

    Selain itu, kegiatan ini mencerminkan komitmen sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan berbagai unsur masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif selama periode mudik Lebaran.

    Sejumlah pejabat daerah, unsur TNI-Polri, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tamu undangan lainnya turut hadir dalam kegiatan tersebut.

    Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai memperkuat persiapan mudik Lebaran Tasikmalaya melalui pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 yang digelar di Lapangan Hitam Mapolres Tasikmalaya, Kamis (12/3/2026).

    Apel tersebut dipimpin oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Roni Ahmad Sahroni yang mewakili Bupati Tasikmalaya.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah awal aparat pemerintah dan keamanan dalam memastikan kesiapan personel, sarana, serta strategi pengamanan menjelang arus mudik dan balik Lebaran.

    Operasi Ketupat 2026 Libatkan Ribuan Personel

    Dalam amanat Kapolri yang dibacakan saat apel, disampaikan bahwa Operasi Ketupat 2026 merupakan operasi terpusat yang digelar secara nasional selama 13 hari.

    Operasi ini berlangsung mulai 13 hingga 25 Maret 2026 dan melibatkan sebanyak 161.243 personel gabungan di seluruh Indonesia.

    Operasi tersebut bertujuan menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran masyarakat selama menjalankan aktivitas ibadah maupun perjalanan mudik dan arus balik Lebaran.

    Pelaksanaan operasi ini juga menjadi bagian penting dari persiapan mudik Lebaran Tasikmalaya yang diperkirakan akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat.

    Puncak Arus Mudik Diprediksi Terjadi Pertengahan Maret

    Berdasarkan prediksi yang disampaikan dalam apel tersebut, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada:

    • 14–15 Maret 2026
    • 18–19 Maret 2026

    Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada:

    • 24–25 Maret 2026
    • 28–29 Maret 2026

    Prediksi ini menjadi dasar bagi aparat untuk memperkuat strategi pengamanan serta pengaturan lalu lintas selama periode mudik Lebaran.

    Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan Disiapkan

    Untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama masa mudik, Polri bersama instansi terkait menyiapkan berbagai fasilitas pelayanan.

    Di antaranya:

    • pos pengamanan
    • pos pelayanan
    • pos terpadu

    Pos-pos tersebut akan ditempatkan di berbagai titik strategis guna memastikan perjalanan masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran dapat berjalan lancar dan aman.

    Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung persiapan mudik Lebaran Tasikmalaya agar masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan rasa aman dan nyaman.

    Apel Gelar Pasukan Cek Kesiapan Personel

    Apel gelar pasukan juga menjadi sarana pengecekan kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana yang akan digunakan selama Operasi Ketupat 2026.

    Selain itu, kegiatan ini mencerminkan komitmen sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan berbagai unsur masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif selama periode mudik Lebaran.

    Sejumlah pejabat daerah, unsur TNI-Polri, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tamu undangan lainnya turut hadir dalam kegiatan tersebut. (red)

  • Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pengadaan Sarung Rp841 Juta di Tasikmalaya Dipertanyakan

    Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pengadaan Sarung Rp841 Juta di Tasikmalaya Dipertanyakan

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Kebijakan pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran dalam APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2026 menuai sorotan dari kalangan mahasiswa. Program yang nilainya mencapai sekitar Rp841 juta dinilai memunculkan pertanyaan publik mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah.

    Kritik tersebut disampaikan oleh Perhimpunan Mahasiswa Independen Tasikmalaya (PAMIT) yang menilai pengeluaran tersebut muncul di saat pemerintah daerah menyebut kondisi fiskal sedang terbatas.

    Mahasiswa mempertanyakan alasan munculnya program pengadaan sarung dalam jumlah besar, sementara berbagai kebutuhan pembangunan daerah masih memerlukan perhatian.

    Total Anggaran Pengadaan Sarung Capai Rp841 Juta

    Berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan pemerintah daerah, anggaran pengadaan sarung tersebar di beberapa perangkat daerah.

    Di antaranya:

    • Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tasikmalaya: sekitar Rp527 juta
    • Kecamatan Kawalu: sekitar Rp189 juta
    • Kecamatan Cihideung: sekitar Rp124 juta

    Jika dijumlahkan, total anggaran program tersebut mencapai sekitar Rp841 juta.

    Besarnya nilai anggaran tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena muncul di tengah berbagai persoalan masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik.

    Pemerintah Sebut Program untuk Tokoh Masyarakat

    Dalam audiensi antara mahasiswa dan pemerintah daerah pada 11 Maret 2026, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa pengadaan sarung tersebut diprioritaskan untuk tokoh masyarakat.

    Namun penjelasan tersebut tidak serta-merta meredam kritik.

    Ketua PAMIT Ujang Amin mengatakan kebijakan pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran berpotensi menimbulkan persepsi adanya distorsi prioritas dalam pengelolaan APBD.

    Menurutnya, anggaran publik seharusnya difokuskan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat luas.

    “Ketika pemerintah menyatakan kondisi fiskal terbatas dan sejumlah program pembangunan harus menyesuaikan anggaran, publik tentu berhak mempertanyakan mengapa muncul pengadaan sarung ratusan juta rupiah untuk kelompok tertentu,” ujar Ujang.

    Transparansi dan Dasar Kebijakan Dipertanyakan

    Selain soal prioritas anggaran, mahasiswa juga menyoroti aspek transparansi program tersebut.

    PAMIT menilai hingga saat ini belum ada penjelasan yang rinci mengenai beberapa hal penting, seperti:

    • dasar kebijakan pengadaan sarung
    • jumlah penerima program
    • kriteria tokoh masyarakat yang menerima
    • mekanisme distribusi program

    Tanpa penjelasan yang jelas, kebijakan pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran berpotensi menimbulkan persepsi bahwa sebagian belanja daerah masih diarahkan pada program yang bersifat simbolik.

    “APBD bukan instrumen untuk membangun kedekatan dengan kelompok tertentu. APBD seharusnya menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” kata Ujang.

    Mahasiswa Minta Klarifikasi Terbuka

    Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, PAMIT telah mengirimkan surat resmi permintaan klarifikasi kepada sejumlah instansi pemerintah daerah.

    Surat tersebut ditujukan kepada:

    • Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tasikmalaya
    • Kecamatan Kawalu
    • Kecamatan Cihideung

    Mahasiswa meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai kebijakan pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran, termasuk dasar perencanaan dan mekanisme distribusi program.

    Mahasiswa Kawal Transparansi APBD

    PAMIT menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

    Menurut Ujang Amin, jika Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak mampu menjelaskan kebijakan tersebut secara rasional kepada publik, maka wajar jika muncul pertanyaan terkait sensitivitas kebijakan fiskal terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Jika pemerintah tidak mampu menjelaskan kebijakan ini secara rasional kepada publik, maka masyarakat tentu berhak mempertanyakan arah pengelolaan APBD,” ujarnya.

    PAMIT memastikan akan terus mengawal polemik pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran sebagai bagian dari komitmen mahasiswa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. (4i)

  • Mudik Lebaran 2026, RSUD KHZ Musthafa Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

    Mudik Lebaran 2026, RSUD KHZ Musthafa Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Menjelang periode libur panjang dan cuti bersama Lebaran 1447 Hijriah, RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya memastikan bahwa pelayanan selama Idul Fitri tetap berjalan optimal bagi masyarakat.

    Manajemen rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tersebut telah menyiapkan sejumlah strategi operasional untuk memastikan pelayanan selama Idul Fitri di RSUD KHZ Musthafa tetap tersedia, khususnya bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis secara berkelanjutan.

    Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan selama masa mudik dan libur Lebaran.

    Poli Khusus Tetap Dibuka Selama Libur Lebaran

    Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD KHZ Musthafa, dr. Leni Mulyani, mengatakan bahwa pelayanan selama Idul Fitri tidak akan ditutup sepenuhnya.

    Sebagai solusi, rumah sakit akan mengoperasikan satu poli rawat jalan khusus yang melayani berbagai kebutuhan kesehatan secara terpadu.

    “RSUD KHZ Musthafa tetap membuka satu poli khusus selama masa libur, baik sebelum maupun setelah Lebaran. Ini penting agar pasien yang membutuhkan kontrol rutin tetap dapat terlayani,” ujar dr. Leni Mulyani, Selasa (10/3/2026).

    Menurutnya, pelayanan selama Idul Fitri di RSUD KHZ Musthafa terutama diperuntukkan bagi pasien yang membutuhkan pemantauan medis rutin, seperti:

    • pasien pasca operasi
    • penderita penyakit kronis
    • pasien yang membutuhkan suplai obat secara berkala

    Dengan tetap beroperasinya poli khusus tersebut, rumah sakit berharap pelayanan selama Idul Fitri tetap dapat menjamin kesinambungan pengobatan pasien.

    Sistem “Tim Bayangan” Disiapkan di IGD

    Selain membuka poli rawat jalan terbatas, RSUD KHZ Musthafa juga memperkuat pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

    Untuk mengantisipasi lonjakan pasien selama musim mudik, rumah sakit menerapkan sistem “Tim Bayangan.”

    Dalam skema ini, RSUD KHZ Musthafa menyiapkan satu tim medis tambahan yang bersiaga di luar tiga tim utama yang bertugas dalam sistem tiga shift harian.

    Tim cadangan tersebut akan dimobilisasi apabila terjadi peningkatan jumlah pasien yang signifikan selama pelayanan selama Idul Fitri berlangsung.

    Langkah ini dinilai penting mengingat periode Lebaran sering kali diikuti peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas, gangguan kesehatan akibat perjalanan jauh, hingga kondisi darurat lainnya.

    RSUD KHZ Musthafa Tingkatkan Kapasitas Tempat Tidur

    Selain fokus pada pelayanan selama Idul Fitri, RSUD KHZ Musthafa juga tengah menyiapkan pengembangan fasilitas kesehatan jangka panjang.

    Pada tahun 2026, kapasitas tempat tidur di rumah sakit ini ditargetkan meningkat dari 248 unit menjadi 270 unit.

    Bahkan pada tahun 2027, jumlah tersebut diproyeksikan kembali bertambah hingga mencapai 300 tempat tidur.

    Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

    Optimalisasi Teknologi Medis Modern

    Tidak hanya menambah kapasitas fisik, RSUD KHZ Musthafa juga terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi medis modern.

    Beberapa peralatan diagnostik yang kini dimaksimalkan antara lain:

    • CT Scan
    • Mamografi
    • Panoramik

    Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi diagnosa serta mempercepat proses penanganan pasien di RSUD KHZ Musthafa.

    Dengan dukungan teknologi medis yang semakin lengkap, pelayanan selama Idul Fitri di RSUD KHZ Musthafa diharapkan tetap berjalan dengan standar pelayanan yang optimal.

    Kondisi Keuangan RSUD KHZ Musthafa Semakin Stabil

    Di sisi lain, kondisi operasional RSUD KHZ Musthafa juga diprediksi semakin stabil setelah adanya dukungan finansial dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

    Kepala Bagian Tata Usaha RSUD KHZ Musthafa, Wiwin Winaningsih, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pelunasan piutang Jamkesda sebesar Rp23,4 miliar pada akhir Februari 2026.

    Dana tersebut dialokasikan untuk beberapa kebutuhan penting rumah sakit, antara lain:

    • Rp20 miliar untuk pelunasan utang perbankan di Bank BJB
    • Rp3,4 miliar untuk pengadaan obat-obatan dan oksigen medis

    Saat ini, sisa kewajiban Jamkesda yang masih tercatat di RSUD KHZ Musthafa tinggal sekitar Rp8 miliar.

    Pelayanan Kesehatan Warga Tasikmalaya Diharapkan Semakin Optimal

    Dengan kondisi keuangan yang semakin sehat serta peningkatan fasilitas pelayanan, manajemen RSUD KHZ Musthafa optimistis kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya akan terus meningkat.

    Berbagai langkah yang dilakukan, mulai dari penguatan sistem pelayanan selama Idul Fitri, peningkatan kapasitas tempat tidur, hingga optimalisasi teknologi medis, menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah.

    Manajemen berharap RSUD KHZ Musthafa dapat terus menjadi pusat layanan kesehatan yang andal bagi masyarakat Tasikmalaya, baik pada hari-hari biasa maupun saat periode penting seperti pelayanan selama Idul Fitri. (red)

  • Ramadhan Penuh Kepedulian, DPRD Gerindra Tasikmalaya Bagi 600 Takjil

    Ramadhan Penuh Kepedulian, DPRD Gerindra Tasikmalaya Bagi 600 Takjil

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Momentum bulan suci Ramadhan dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat. Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Gerindra berbagi takjil kepada warga dan pengguna jalan yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

    Kegiatan tersebut digelar pada Senin, 9 Maret 2026, di depan Kantor DPC Partai Gerindra Kota Tasikmalaya.

    Sebanyak 600 paket takjil dibagikan kepada masyarakat yang melintas di kawasan tersebut, mulai dari pengendara sepeda motor, pengemudi mobil, hingga pejalan kaki yang sedang ngabuburit.

    Aksi sosial ini menjadi salah satu bentuk kepedulian para wakil rakyat kepada masyarakat, khususnya di bulan Ramadhan yang identik dengan semangat berbagi.

    Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Turun Langsung ke Jalan

    Kegiatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Gerindra berbagi takjil diikuti oleh sejumlah anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Tasikmalaya.

    Mereka adalah:

    • H. Aslim, S.H., M.Si.
    • Hj. Evi Silviani, S.I.P.
    • H. Kuntara Harjasuparna, S.E.

    H. Aslim yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tasikmalaya terlihat turun langsung ke jalan bersama para kader Partai Gerindra untuk membagikan takjil kepada masyarakat.

    Dalam kegiatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Gerindra berbagi takjil, para legislator tidak hanya menyerahkan paket makanan, tetapi juga menyapa warga yang melintas dan berbincang dengan masyarakat sekitar.

    Kehadiran langsung para wakil rakyat tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang berada di lokasi.

    Agenda Sosial Gerindra Kota Tasikmalaya Setiap Ramadhan

    Menurut H. Aslim, kegiatan ini merupakan agenda sosial yang rutin dilaksanakan setiap bulan Ramadhan.

    Ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen kader Partai Gerindra untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

    “Di bulan Ramadhan ini kami ingin lebih banyak hadir di tengah masyarakat. Selain berbagi takjil, ini juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dengan warga,” kata Aslim.

    Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari arahan DPD Partai Gerindra Jawa Barat agar para kader dan anggota legislatif meningkatkan kegiatan sosial selama bulan suci Ramadhan.

    Antusiasme Warga Sambut Pembagian Takjil

    Kegiatan berbagi takjil ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat.

    Warga yang melintas terlihat antusias menerima paket takjil yang dibagikan. Tidak sedikit pula warga yang berhenti sejenak untuk menyapa para anggota DPRD yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

    Elsa (33), warga Kecamatan Tawang, mengaku mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut.

    Menurutnya, kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat memiliki makna tersendiri.

    “Masyarakat tidak selalu berorientasi pada nilai materi. Takjil ini mungkin sederhana, tapi kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat itu yang lebih penting,” ujarnya.

    Bentuk Kepedulian kepada Masyarakat Kecil

    Hal serupa juga disampaikan Asep (51), warga Paseh, Kota Tasikmalaya. Ia mengaku bersyukur dapat menerima takjil dari kegiatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Gerindra berbagi takjil tersebut.

    Menurutnya, bagi sebagian masyarakat kecil, membeli makanan untuk berbuka puasa tidak selalu mudah.

    “Jangankan buat jajan takjil, untuk makan buka dan sahur saja kadang harus berusaha keras. Alhamdulillah hari ini ada takjil dari Pa Haji Aslim. Haturnuhun,” ujarnya.

    Kegiatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Gerindra berbagi takjil tersebut tidak hanya menjadi ajang berbagi makanan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat.

    Momentum Kebersamaan di Bulan Ramadhan

    Kegiatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Gerindra berbagi takjil berlangsung dengan tertib dan penuh keakraban.

    Suasana kebersamaan terlihat ketika para anggota DPRD bersama kader partai turun langsung ke jalan membagikan takjil kepada masyarakat yang melintas.

    Momentum ini menjadi salah satu contoh bagaimana kegiatan sosial di bulan Ramadhan dapat memperkuat hubungan antara pemimpin daerah dan masyarakat.

    Dengan kegiatan seperti ini, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Gerindra berbagi takjil diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. (red)

  • 300 Pedagang Turun Jalan, Demo di Pasar Cikurubuk Soroti Dugaan Pelanggaran Izin

    300 Pedagang Turun Jalan, Demo di Pasar Cikurubuk Soroti Dugaan Pelanggaran Izin

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Aksi Demo di Pasar Cikurubuk berlangsung di kawasan Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Senin (9/3/2026). Sekitar 300 pedagang bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pasar Cikurubuk turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan kepada pemerintah daerah.

    Aksi tersebut dipicu oleh dugaan pelanggaran izin usaha yang dilakukan oleh Toko Sen Sen. Para pedagang menilai aktivitas usaha toko tersebut tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

    Aksi ini dipimpin oleh sejumlah tokoh masyarakat, di antaranya Ketua Forum Masyarakat Peduli Pasar Cikurubuk KH Miftah Fauzi serta LSM Sajalur (Satria Jaga Lembur) yang dipimpin H Nanang Nurjamil.

    Sekitar pukul 10.15 WIB, demonstrasi secara resmi dimulai dengan orasi pembuka dari Cep Hilmi, mantan Ketua HMI Tasikmalaya yang bertindak sebagai koordinator lapangan.

    Ratusan massa kemudian berkumpul di depan toko yang menjadi sasaran aksi untuk menyampaikan tuntutan mereka.

    Aksi Demo di Pasar Cikurubuk Dijaga Ketat Aparat

    Aksi Demo di Pasar Cikurubuk berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian.

    Sekitar 100 personel dari Polres Tasikmalaya Kota diterjunkan untuk memastikan situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.

    Massa aksi menyampaikan aspirasi secara bergantian melalui orasi. Mereka menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

    Dalam aksi tersebut, massa juga sempat meneriakkan tuntutan agar Wali Kota Tasikmalaya turun langsung menemui para pedagang.

    “Ari keur hayang kadieu wae, ari geus jadi euweuh!” teriak salah seorang pedagang di tengah aksi.

    Pernyataan tersebut menggambarkan kekecewaan pedagang terhadap lambannya respons pemerintah dalam menangani persoalan yang mereka rasakan sudah berlangsung cukup lama.

    Pedagang Soroti Dugaan Pelanggaran Izin Usaha

    Dalam aksi Demo di Pasar Cikurubuk, pedagang menyoroti dugaan pelanggaran izin usaha yang dilakukan oleh Toko Sen Sen.

    Menurut mereka, usaha tersebut memiliki izin sebagai pedagang grosir atau perdagangan besar.

    Namun dalam praktiknya, toko tersebut juga melayani pembelian secara eceran kepada konsumen.

    Kondisi tersebut dinilai merugikan pedagang kecil yang selama ini menggantungkan penghasilan dari penjualan ritel di pasar.

    Seorang perwakilan pedagang dari kalangan ibu-ibu menyampaikan bahwa tuntutan mereka sebenarnya sederhana: pedagang grosir diminta menjalankan usaha sesuai izin yang dimiliki.

    “Sanes ti pasar nyandak artos, tapi ti bumi nyandak artos kangge bekel tuang di pasar,” ujarnya.

    Ungkapan tersebut menggambarkan kondisi pedagang kecil yang harus membawa uang dari rumah untuk bekal makan karena penghasilan yang semakin menurun.

    Pemkot Tasikmalaya Ungkap Sejumlah Temuan

    Menanggapi aksi Demo di Pasar Cikurubuk, sejumlah pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya hadir menemui massa aksi.

    Dialog antara pemerintah dan pedagang dikoordinir oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan H Hanafi, S.H., M.H.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas KUMKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Tasikmalaya Sofian Zainal menjelaskan bahwa berdasarkan data perizinan, usaha tersebut memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kode KBLI 46412.

    Kode tersebut merupakan klasifikasi untuk perdagangan besar pakaian, yang mencakup kegiatan distribusi atau grosir pakaian jadi serta berbagai aksesoris.

    Namun dari hasil pengawasan di lapangan, ditemukan bahwa toko tersebut juga melakukan penjualan secara eceran kepada konsumen.

    Jika temuan tersebut terbukti benar, maka aktivitas tersebut dinilai tidak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

    Dugaan Pelanggaran Bangunan Ikut Terungkap

    Selain persoalan izin usaha, pemerintah juga menemukan indikasi pelanggaran pada bangunan yang digunakan oleh usaha tersebut.

    Kepala Dinas PUPR Kota Tasikmalaya Hendra Budiman menjelaskan bahwa bangunan tersebut memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan pada tahun 2017.

    Namun hasil survei terbaru pada tahun 2025 menemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen izin dan kondisi bangunan di lapangan.

    Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya bagian bangunan yang berdiri di atas saluran air.

    Selain itu, bangunan tersebut juga belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang merupakan syarat penting untuk memastikan bangunan aman digunakan oleh masyarakat.

    Pemkot Siapkan Sanksi Administratif

    Berdasarkan berbagai temuan tersebut, pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran secara administratif.

    Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya berencana mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada pihak pemilik usaha.

    Surat tersebut di antaranya berisi perintah untuk menghentikan sementara aktivitas tertentu, termasuk larangan melakukan penjualan secara eceran.

    Kebijakan tersebut rencananya akan berlaku hingga 19 Maret 2026, sambil menunggu proses verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen perizinan serta temuan di lapangan.

    Para pedagang berharap hasil dari Demo di Pasar Cikurubuk ini dapat menjadi titik awal bagi pemerintah untuk menegakkan aturan dan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil di lingkungan pasar. (red)

  • Parkir Liar Kota Tasikmalaya Menjamur Saat Ramadhan, Ganggu Aktivitas Ngabuburit

    Parkir Liar Kota Tasikmalaya Menjamur Saat Ramadhan, Ganggu Aktivitas Ngabuburit

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Fenomena Parkir Liar Kota Tasikmalaya kembali mencuat selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Sejumlah titik keramaian di pusat kota dipenuhi kendaraan yang diparkir sembarangan, terutama pada sore hari saat masyarakat memadati area publik untuk ngabuburit.

    Kondisi ini menuai keluhan dari warga karena dinilai mengganggu kenyamanan serta berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama.

    Beberapa kawasan yang menjadi sorotan di antaranya area sekitar Tugu Lapangan Alun-alun Kota Tasikmalaya hingga pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi masyarakat menjelang waktu berbuka puasa.

    Kawasan JB Depan Tugu Alun-Alun Jadi Titik Parkir Liar

    Salah satu lokasi yang paling ramai dipadati kendaraan adalah kawasan JB di depan Tugu Lapangan Alun-alun Kota Tasikmalaya.

    Area tersebut selama Ramadhan memang menjadi salah satu tempat favorit warga untuk bersantai sambil menunggu waktu berbuka puasa.

    Namun meningkatnya jumlah pengunjung juga diikuti dengan maraknya praktik Parkir Liar Kota Tasikmalaya yang memanfaatkan badan jalan maupun area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir.

    Akibatnya, sejumlah kendaraan terlihat terparkir di pinggir jalan tanpa pengaturan yang jelas sehingga mempersempit ruang lalu lintas.

    Rendi, salah seorang pengunjung, mengaku kondisi tersebut hampir selalu terjadi setiap bulan Ramadhan.

    “Setiap Ramadhan parkir liar selalu menjamur. Bukan hanya di kawasan JB, di Jalan Nagawangi juga sama,” ujarnya.

    Parkir Liar Terjadi di Beberapa Titik Keramaian Kota

    Berdasarkan pantauan di lapangan, praktik Parkir Liar Kota Tasikmalaya tidak hanya terjadi di satu lokasi.

    Beberapa kawasan lain yang juga mengalami kondisi serupa antara lain:

    • Jalan Nagawangi
    • Area pusat perbelanjaan Ramayana
    • Sejumlah ruas jalan di sekitar pusat kota

    Pada jam-jam tertentu, terutama menjelang waktu berbuka puasa, kawasan tersebut dipadati kendaraan yang diparkir tanpa pengaturan resmi.

    Selain menimbulkan kesan semrawut, kondisi ini juga berpotensi menyebabkan kemacetan serta mengganggu akses kendaraan lain yang melintas.

    Warga Harapkan Penataan Parkir yang Lebih Profesional

    Keluhan terkait Parkir Liar Kota Tasikmalaya juga disampaikan oleh salah seorang warga yang sempat berkeliling kota pada sore hari untuk mencari tempat ngabuburit.

    Ia mengatakan situasi parkir di beberapa titik terlihat tidak terkelola dengan baik karena banyak kendaraan diparkir tanpa pengawasan petugas resmi.

    Menurutnya, keberadaan petugas parkir yang jelas dan berseragam dapat membantu menciptakan ketertiban serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

    “Sebaiknya ada petugas parkir resmi yang berseragam supaya terlihat lebih profesional dan masyarakat juga merasa lebih aman,” katanya.

    Penataan parkir yang baik dinilai tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga membantu menjaga kelancaran lalu lintas di kawasan perkotaan.

    Potensi Kemacetan dan Gangguan Lalu Lintas

    Selain mengganggu estetika kota, maraknya Parkir Liar Kota Tasikmalaya juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah lain.

    Salah satunya adalah kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di ruas jalan yang sebenarnya tidak memiliki ruang parkir memadai.

    Ketika kendaraan diparkir di badan jalan, ruang gerak kendaraan lain menjadi terbatas sehingga arus lalu lintas melambat.

    Dalam kondisi tertentu, situasi tersebut bahkan dapat menghambat akses kendaraan darurat yang membutuhkan jalur cepat.

    Karena itu, penanganan parkir liar menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan tata kota, terutama pada periode Ramadhan ketika aktivitas masyarakat meningkat.

    Desakan Agar Pemerintah Bertindak

    Melihat kondisi yang terjadi, masyarakat berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan praktik Parkir Liar Kota Tasikmalaya.

    Penataan parkir dinilai perlu dilakukan secara lebih sistematis dengan melibatkan Dinas Perhubungan serta aparat terkait.

    Langkah yang diharapkan antara lain:

    • Penempatan petugas parkir resmi di titik keramaian
    • Penentuan zona parkir yang jelas
    • Penertiban kendaraan yang parkir di area terlarang

    Upaya tersebut dinilai penting agar aktivitas masyarakat selama Ramadhan tetap berjalan nyaman tanpa mengganggu ketertiban lalu lintas.

    Belum Ada Tanggapan Resmi dari Pemerintah

    Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya terkait maraknya praktik Parkir Liar Kota Tasikmalaya selama Ramadhan.

    Demikian pula dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya yang belum memberikan pernyataan mengenai langkah penanganan persoalan tersebut.

    Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah penataan yang lebih serius agar kawasan pusat kota tetap tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. (red)

  • Diamnya Pemkot Picu Aksi Pedagang Pasar Cikurubuk

    Diamnya Pemkot Picu Aksi Pedagang Pasar Cikurubuk

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Kekecewaan Pedagang Pasar Cikurubuk terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya semakin menguat. Hampir tiga pekan setelah surat resmi disampaikan kepada Wali Kota Tasikmalaya, para pedagang mengaku belum menerima tanggapan dari pemerintah daerah.

    Kondisi tersebut memicu kekhawatiran sekaligus kekecewaan di kalangan pedagang yang selama ini menggantungkan penghidupan dari aktivitas ekonomi di pasar tradisional terbesar di Kota Tasikmalaya tersebut.

    Karena tidak adanya respons yang jelas, sejumlah pedagang bersama elemen masyarakat kini mulai menyiapkan aksi massa sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

    Sekitar 500 Massa Diperkirakan Ikut Aksi

    Aksi tersebut direncanakan berlangsung pada Senin (9/3/2026) dan diperkirakan akan diikuti sekitar 500 orang.

    Para peserta aksi berasal dari berbagai unsur masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk.

    Forum tersebut dipimpin oleh ulama senior Tasikmalaya, KH Tb Miftah Fauzi, yang dikenal aktif memperjuangkan aspirasi pedagang pasar tradisional di daerah tersebut.

    Rencana aksi ini menjadi langkah lanjutan setelah berbagai upaya komunikasi yang dilakukan para pedagang dinilai belum mendapat tanggapan dari pemerintah daerah.

    Surat HIPPATAS Sudah Dikirim Sejak Februari

    Sebelumnya, Perkumpulan Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya (HIPPATAS) telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah daerah pada 13 Februari 2026.

    Surat tersebut ditujukan kepada Wali Kota Tasikmalaya serta sejumlah instansi lainnya, termasuk DPRD Kota Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya Kota, Kejaksaan Negeri, Kodim, Satpol PP, Dinas Koperasi UKM Perindag, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Lingkungan Hidup.

    Melalui surat tersebut, Pedagang Pasar Cikurubuk meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya segera mengambil langkah kebijakan terkait sejumlah persoalan yang mereka hadapi di lingkungan pasar.

    Namun hingga Jumat (6/3/2026), para pedagang mengaku belum menerima tanggapan resmi.

    Bagi para pedagang, tidak adanya respons tersebut menimbulkan kesan bahwa aspirasi mereka belum menjadi perhatian serius pemerintah kota.

    Forum Peduli Pedagang Dibentuk

    Merespons situasi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat bersama para pedagang kemudian membentuk Forum Masyarakat Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk.

    Forum ini menjadi wadah konsolidasi bagi berbagai elemen masyarakat yang menilai persoalan di Pasar Cikurubuk bukan hanya menyangkut pedagang semata, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

    Melalui forum tersebut, rencana aksi massa mulai disiapkan sebagai langkah untuk menyampaikan aspirasi Pedagang Pasar Cikurubuk secara langsung kepada pemerintah daerah.

    Para pedagang berharap pemerintah kota bersedia membuka ruang dialog agar persoalan yang terjadi dapat segera menemukan solusi.

    Pedagang Sebut Aksi Bukan untuk Konflik

    Sejumlah pedagang yang ditemui di lingkungan Pasar Cikurubuk membenarkan adanya rencana aksi tersebut.

    Menurut mereka, aksi tersebut bukan bertujuan menciptakan konflik, melainkan menjadi cara agar suara pedagang benar-benar didengar oleh pemerintah daerah.

    Salah seorang pedagang mengatakan bahwa para pedagang sebelumnya telah menempuh jalur komunikasi resmi melalui surat yang dikirimkan oleh HIPPATAS.

    Namun karena hingga kini belum ada jawaban, para Pedagang Pasar Cikurubuk akhirnya memutuskan untuk menyiapkan langkah aksi massa.

    Pedagang: Kami Hanya Ingin Didengar

    Seorang pedagang yang telah lama berjualan di Pasar Cikurubuk mengaku kecewa karena aspirasi pedagang belum mendapat respons.

    Ia mengatakan bahwa Pasar Cikurubuk bukan sekadar tempat berdagang, tetapi menjadi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga.

    “Surat sudah kami kirim sejak pertengahan Februari, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Kami hanya ingin didengar,” ujarnya.

    Para pedagang berharap pemerintah daerah segera membuka komunikasi agar persoalan di pasar tradisional tersebut tidak terus berlarut.

    Bagi mereka, dialog yang terbuka dianggap sebagai langkah terbaik untuk mencari solusi bersama. (red)

  • Air Tak Mengalir, Proyek Irigasi Cikalang Rp5,6 Miliar Dipertanyakan

    Air Tak Mengalir, Proyek Irigasi Cikalang Rp5,6 Miliar Dipertanyakan

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Kang Wahid, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek irigasi Cikalang setelah menerima laporan dari Forum Masyarakat Peduli Cikalang.

    Sidak tersebut dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus memastikan kondisi sebenarnya di lapangan terkait proyek normalisasi irigasi yang didanai oleh APBN sebesar Rp5,6 miliar melalui program penugasan khusus Instruksi Presiden (Inpres) Tahap III Tahun 2025.

    Dalam kunjungannya, Kang Wahid meninjau langsung kondisi saluran irigasi mulai dari bagian hulu hingga hilir.

    Air Justru Mengalir ke Arah Hulu

    Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan adanya persoalan serius pada konstruksi saluran dalam proyek irigasi Cikalang.

    Di kawasan BCKL Blok Gabug, Kang Wahid menemukan kondisi tidak lazim dimana air yang seharusnya mengalir ke hilir justru berbalik arah ke hulu.

    Hal tersebut mengindikasikan adanya kesalahan pada elevasi atau kemiringan saluran.

    Masalah semakin terlihat ketika bagian hilir yang dikerjakan oleh PSDA Citanduy UPTD Provinsi Jawa Barat justru memiliki elevasi lebih tinggi.

    Kondisi tersebut membuat aliran air hampir dipastikan tidak dapat mengalir dengan normal.

    Situasi ini memunculkan dugaan adanya miskomunikasi antara pihak PSDA PUPR Kota Tasikmalaya yang memiliki kewenangan terhadap irigasi Cikalang dengan PSDA UPTD Provinsi Jawa Barat serta BBWS Citanduy.

    Akibatnya, masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana sebenarnya perencanaan teknis dari proyek irigasi Cikalang tersebut sejak awal.

    Kualitas Pekerjaan Dipertanyakan

    Sejak awal pelaksanaan, proyek ini memang sudah menjadi sorotan publik.

    Sejumlah warga menilai kualitas pekerjaan dalam proyek irigasi Cikalang terlihat tidak maksimal dan diduga dikerjakan secara terburu-buru.

    Bahkan sempat beredar di media sosial dugaan bahwa pekerjaan proyek dilaksanakan tanpa gambar teknis yang jelas.

    Jika dugaan tersebut benar, maka hal itu menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah.

    Proyek ini sendiri dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero), perusahaan BUMN besar yang selama ini dikenal mengerjakan berbagai proyek strategis nasional.

    Pengawasan Proyek Diduga Tidak Maksimal

    Sorotan juga mengarah pada sistem pengawasan proyek.

    Konsultan supervisi diketahui baru menandatangani kontrak setelah proyek berjalan sekitar satu bulan.

    Artinya, pada fase awal pekerjaan proyek irigasi Cikalang, kegiatan konstruksi berlangsung tanpa pengawasan resmi.

    Padahal pengawasan proyek berada di bawah PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), yang juga merupakan perusahaan BUMN.

    Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa pengawasan proyek tidak berjalan secara optimal sehingga pekerjaan di lapangan tidak sepenuhnya mengikuti standar teknis yang seharusnya.

    Warga Mengaku Upah Belum Dibayar

    Permasalahan proyek ini tidak hanya terkait teknis konstruksi.

    Sejumlah warga yang bekerja di proyek tersebut mengaku hingga kini belum menerima pembayaran upah.

    Selain itu, beberapa penyedia jasa dan material juga dikabarkan belum mendapatkan pembayaran dari pihak terkait.

    Tidak hanya itu, warga juga menyebut adanya aset milik mereka yang mengalami kerusakan karena digunakan untuk kepentingan proyek namun hingga kini belum mendapatkan ganti rugi.

    Warga Segel Lokasi Proyek

    Kekecewaan warga akhirnya memuncak.

    Sebagai bentuk protes, warga melakukan penyegelan di lokasi proyek irigasi Cikalang dengan memasang spanduk bertuliskan:

    “Proyek Bermasalah Disegel Warga, Kontrak Bermasalah, Pekerjaan Buruk dan Upah Tidak Dibayar.”

    Aksi tersebut menjadi simbol protes masyarakat terhadap proyek yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar.

    DPRD Siap Bawa Persoalan ke Tingkat Pusat

    Menanggapi berbagai temuan tersebut, Kang Wahid menegaskan bahwa pihaknya akan membawa persoalan proyek irigasi Cikalang ke pembahasan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya.

    Ia juga membuka kemungkinan agar persoalan ini disampaikan ke pemerintah pusat mengingat proyek tersebut menggunakan dana APBN.

    Menurutnya, proyek yang dibiayai anggaran negara seharusnya menjadi stimulus pembangunan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

    Kang Wahid juga mengingatkan agar peran BUMN sebagai agen pembangunan tidak berubah menjadi sekadar penyerap anggaran tanpa memberikan hasil yang optimal.

    Jika pola seperti ini terus terjadi, maka BUMN yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi negara justru berpotensi menjadi beban bagi keuangan negara di masa depan. (red)