Kanal Jabar

Kategori: Berita Jabar

  • Milad ke-11 UMTAS, Muhammadiyah Dorong Penguatan Kualitas dan Ekspansi Prodi

    Milad ke-11 UMTAS, Muhammadiyah Dorong Penguatan Kualitas dan Ekspansi Prodi

    Kanal Jabar, Berita Tasikmalaya – Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) memasuki usia ke-11 tahun sebagai institusi pendidikan tinggi. Momentum milad ke-11 UMTAS dimaknai sebagai fase kematangan menuju penguatan kualitas akademik dan perluasan peran strategis kampus dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berkepribadian.

    Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Prof. Yadi Januar, dalam Sidang Terbuka Senat UMTAS yang digelar dalam rangka peringatan milad, dihadiri unsur pimpinan Muhammadiyah, akademisi, serta perwakilan pemerintah dan DPR RI.

    UMTAS Masuk Fase Pembangunan dan Peningkatan Kualitas

    Prof. Yadi Januar menegaskan bahwa karakter Muhammadiyah identik dengan etos kerja pendidikan yang modern, berkualitas, dan berkepribadian. Menurutnya, usia 11 tahun menempatkan UMTAS pada fase pembangunan dan peningkatan kualitas yang harus dijalani dengan semangat perjuangan dan keikhlasan beramal.

    “Seluruh sivitas akademika harus menyadari bahwa kampus harus bergerak lebih cepat, transparan, dan efektif. Penguatan mahasiswa berbasis keterampilan unggul, baik akademik maupun nonakademik, menjadi keharusan,” ujar Yadi.

    Ia juga menargetkan peningkatan jumlah mahasiswa dari sekitar 3.000 orang saat ini menjadi 5.000 mahasiswa pada tahun 2027. Selain itu, jumlah program studi juga diharapkan bertambah dari 15 menjadi minimal 20 program studi.

    “Semakin banyak program studi, maka semakin besar pula daya tarik dan kontribusi kampus bagi masyarakat,” tambahnya.

    Capaian Renstra dan Kinerja Riset UMTAS

    Rektor UMTAS, Neni Nuraeni, M.Kep., Ns., Sp.Kep.Mat, menyampaikan bahwa milad ke-11 UMTAS merupakan momentum reflektif yang bernilai strategis. Ia memaparkan sejumlah capaian dalam Rencana Strategis (Renstra) yang patut disyukuri.

    Di antaranya adalah penilaian integritas kampus yang baik, pengakuan sebagai salah satu kampus unggul di Tasikmalaya, serta peningkatan signifikan pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen.

    “Pada tahun ini, dana hibah riset eksternal yang berhasil diperoleh mencapai lebih dari Rp1,1 miliar,” ungkap Rektor.

    Ia menekankan bahwa hasil riset dosen tidak berhenti pada dokumen akademik, melainkan harus berdampak langsung bagi masyarakat. Beberapa hasil riset bahkan telah diwujudkan dalam bentuk produk nyata, seperti pakan ternak dan aplikasi digital yang tersedia di platform Play Store.

    Dukungan Pemangku Kepentingan

    Perayaan milad ke-11 UMTAS turut dihadiri anggota Komisi X DPR RI H. Ferdiansyah, unsur Majelis Litbang Dikti PP Muhammadiyah, LLDikti Wilayah IV Jawa Barat–Banten, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, serta PDM Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.

    Pemerintah Kota Tasikmalaya diwakili oleh Sekda Asep Goparullah bersama unsur Forkopimda, PD Aisyiyah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, serta jajaran Badan Pembina Harian dan sivitas akademika UMTAS.

    Sidang Terbuka Senat menjadi simbol komitmen UMTAS untuk terus berkembang sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul, berdaya saing, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. (red)

  • Warga Soroti Kebijakan DPRD Tasikmalaya, Mengenai Tunjangan Anggota

    Warga Soroti Kebijakan DPRD Tasikmalaya, Mengenai Tunjangan Anggota

    Kanal Jabar, BERITA TASIKMALAYA – Langkah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis memotong tunjangan DPRD bukan kebijakan populer. Tidak ada panggung, tidak ada klaim pencitraan. Namun justru di situlah kekuatannya. Di tengah tekanan fiskal, dua daerah ini menyentuh pos anggaran yang selama ini dianggap sensitif secara politik.

    Kebijakan DPRD Kab Ciamis dan Kota Banjar

    Di Kota Banjar, pemangkasan tunjangan pimpinan DPRD menjadi sinyal bahwa krisis keuangan daerah tidak lagi dibebankan sepihak kepada ASN dan PPPK. Setelah aparatur sipil lebih dulu merasakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kini wakil rakyat diminta ikut berbagi beban. Kebijakan ini membuka ruang diskusi publik yang selama ini cenderung dihindari, yakni sejauh mana DPRD siap menanggung konsekuensi krisis fiskal.

    Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 atas LKPD Kota Banjar Tahun Anggaran 2024, belanja gaji dan tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp16,05 miliar, dengan realisasi sekitar Rp14,65 miliar untuk 30 anggota DPRD. Angka tersebut menegaskan bahwa pos tunjangan DPRD bukanlah angka kecil, sehingga wajar jika menjadi perhatian publik ketika efisiensi anggaran digaungkan.

    Sementara itu, Kabupaten Ciamis melangkah lebih jauh. Penurunan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dari kategori tinggi ke sedang dijadikan dasar untuk memangkas Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) anggota dan pimpinan DPRD. Anggota DPRD kini menerima Rp10,5 juta per bulan sebelum pajak, turun Rp4,2 juta. Pimpinan DPRD bahkan mengalami pemangkasan hingga Rp8,4 juta per bulan.

    Kebijakan tersebut berlaku sejak Januari 2026 dan dilakukan bersamaan dengan pemotongan TPP ASN sebesar 10 persen. Artinya, kebijakan efisiensi tidak berhenti di lapisan bawah birokrasi, tetapi menyentuh elite politik daerah.

    Harapan Masyarakat

    Sekretaris SWAKKA, Asep Ishak, menilai keberanian Banjar dan Ciamis menjadi pengecualian di tengah banyak daerah yang memilih jalur aman. “Banyak daerah bicara efisiensi, tapi berhenti di perjalanan dinas atau pos yang tidak menyentuh langsung kenyamanan elit,” ujarnya.

    Konteks ini membuat publik mulai melirik tunjangan anggota DPRD Tasikmalaya. Dengan tekanan fiskal yang juga dirasakan, muncul pertanyaan mendasar: apakah Tasikmalaya akan mengikuti semangat keteladanan fiskal, atau bertahan pada pola efisiensi yang tidak menyentuh jantung anggaran politik?

    Asep menegaskan bahwa isu ini bukan soal meniru daerah lain, melainkan soal sikap moral dalam krisis. “Sense of crisis tidak diukur dari pernyataan, tapi dari keputusan,” katanya. (red)

  • Anak Tidak Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Jadi Prioritas, Pendataan Diperketat

    Anak Tidak Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Jadi Prioritas, Pendataan Diperketat

    Kanal Jabar, Berita Tasikmalaya – Persoalan anak tidak sekolah Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, menegaskan bahwa keberadaan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka administratif, melainkan sebagai indikator kegagalan sistem yang harus segera diperbaiki melalui kebijakan yang tepat sasaran.

    Penegasan tersebut disampaikan saat Wakil Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya, yang berlangsung di Aula Disdikbud, Rabu (21/1/2026). Dalam forum internal tersebut, ia secara khusus menyoroti pentingnya inventarisasi data ATS yang valid dan sesuai kondisi lapangan.

    Akurasi Pendataan Berpengaruh terhadap Arah Kebijakan

    Menurut Asep, selama ini persoalan anak tidak sekolah sering terhambat pada lemahnya pendataan. Akibatnya, kebijakan yang disusun kerap tidak menyentuh sasaran utama. Ia menegaskan bahwa data ATS harus disusun secara menyeluruh, terverifikasi, dan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi laporan rutin.

    “Pendataan Anak Tidak Sekolah harus dilakukan secara serius. Data itu harus benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, karena dari sanalah arah kebijakan pendidikan ditentukan,” tegasnya.

    Ia mengingatkan bahwa setiap anak yang tercecer dari sistem pendidikan formal merupakan kegagalan bersama. Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh menunggu laporan pasif, tetapi harus aktif menelusuri keberadaan anak-anak yang berisiko putus sekolah maupun yang sama sekali belum terdata.

    Kegiatan pembinaan ini dibuka oleh Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya, Edi Ruswandi Hidayatuloh, yang memperkenalkan jajaran struktural Disdikbud. Namun, Wakil Bupati langsung memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan penekanan substansi, menandakan bahwa isu anak tidak sekolah Kabupaten Tasikmalaya menjadi agenda prioritas pimpinan daerah.

    Dalam arahannya, Asep menilai bahwa penanganan ATS harus dimulai dari pemetaan yang detail, mulai dari faktor ekonomi, sosial, geografis, hingga persoalan keluarga. Ia mendorong Disdikbud untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, sekolah, serta unsur kewilayahan agar tidak ada anak yang luput dari pendataan.

    Data dan Intervensi Nyata di Lapangan

    Selain pendataan, Wakil Bupati juga menyinggung rencana penanganan lanjutan. Menurutnya, data ATS harus diikuti dengan intervensi nyata, seperti program pendidikan nonformal, kejar paket, fasilitasi kembali ke sekolah, hingga dukungan sosial bagi keluarga kurang mampu.

    Tak hanya fokus pada akses pendidikan, Asep juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan mental peserta didik. Ia menilai, tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya soal akademik, tetapi juga pembentukan sikap, etika, dan daya tahan mental anak dalam menghadapi perubahan sosial.

    “Sekolah harus mencetak anak-anak yang bukan hanya pintar, tetapi juga berkarakter dan kuat secara mental,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengingatkan seluruh pegawai Disdikbud agar menjaga marwah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ia menekankan bahwa aparatur pendidikan adalah wajah pelayanan publik, sehingga profesionalisme dan integritas menjadi keharusan.

    Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Tasikmalaya ingin menangani isu anak tidak sekolah Kabupaten Tasikmalaya secara lebih sistematis dan terarah. Pemerintah daerah berharap, melalui pendataan yang akurat, penguatan koordinasi lintas sektor, dan kebijakan intervensi yang tepat, tidak ada lagi anak yang kehilangan hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan. (red)

  • Di Teras Rumah Itu, Warga Garut Butuh Pertolongan dan Sisa Harapan

    Di Teras Rumah Itu, Warga Garut Butuh Pertolongan dan Sisa Harapan

    Kanal Jabar, Berita Garut – Di teras rumah sederhana di Garut selatan, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Pirmansyah dan Isoh Nurjanah duduk berdampingan. Tidak ada tamu. Tidak ada keramaian. Hanya sebuah ponsel yang merekam suara pelan seorang ayah yang nyaris kehilangan tenaga untuk terus bertahan.

    Pesan itu ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Bukan untuk mengeluh panjang, melainkan menyampaikan satu kenyataan: anak mereka sakit, dan mereka tidak lagi mampu berjuang sendiri.

    Sang suami bernama Pirmansyah, usianya diperkirakan sekitar 50 hingga 55 tahun. Ia duduk di samping istrinya, Isoh Nurjanah, yang sejak awal lebih banyak terdiam. Tatapannya kosong, seperti orang yang sudah terlalu sering berharap, lalu belajar menahan kecewa.

    Perjuangan yang Tidak Banyak Dilihat

    Selama bertahun-tahun, pasangan ini mencoba bertahan. Berobat ke berbagai tempat, mengandalkan penghasilan seadanya, sambil menjaga anak mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Pirmansyah tetap bekerja sebagai pasapon di sekolah menengah, meski sering kali harus memilih antara mencari nafkah atau mendampingi anak.

    Di titik inilah kisah warga garut butuh pertolongan menjadi nyata dan personal.

    Suara yang Disampaikan Orang Lain

    Dalam video berdurasi 1 menit 18 detik itu, Pirmansyah menjelaskan bahwa anak mereka saat ini mengalami gangguan kejiwaan. Sudah lama. Sudah dicoba berbagai cara. Sudah dibawa berobat ke sana kemari. Namun hingga hari ini, kondisi sang anak belum juga membaik.

    Video itu tidak mereka unggah sendiri. Seorang tetangga, yang tak tega melihat perjuangan mereka, mengirimkan rekaman tersebut ke media. Bahkan, video kedua yang memperlihatkan kondisi sang anak ikut disertakan, agar publik memahami bahwa ini bukan sekadar cerita sedih tanpa dasar.(disadur dari Lintas Priangan)

    Harapan yang Dititipkan

    Nama Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi disebut bukan sebagai jalan pintas, tetapi sebagai harapan terakhir. Sosok pemimpin yang dikenal kerap hadir di tengah warga ketika jalur formal terasa terlalu jauh dan berliku.

    Berita ini bukan tentang belas kasihan. Ini tentang mendengarkan, tentang kepedulian, tentang empati dengan memastikan bahwa suara dari teras rumah sederhana itu tidak berhenti di sana. (red)

  • Misi Khusus Wapres Gibran di Cipasung Tasikmalaya

    Misi Khusus Wapres Gibran di Cipasung Tasikmalaya

    Kanal Jabar, Berita Tasikmalaya – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (20/1/2026). Salah satu agenda utamanya adalah bersilaturahmi ke Pesantren Cipasung, pesantren besar yang memiliki pengaruh historis dan sosial kuat di wilayah Priangan Timur.Kunjungan Gibran di Cipasung Tasikmalaya ini menjadi perhatian luas, mengingat posisi Gibran sebagai wapres termuda dalam sejarah Indonesia serta peran strategis Pesantren Cipasung dalam dinamika keislaman dan kebangsaan di Jawa Barat.

    Silaturahmi Bernuansa Dialogis

    Agenda kunjungan dikemas dalam suasana kekeluargaan dan dialog terbuka. Santri, asatiz, serta pengurus pesantren terlibat langsung dalam rangkaian kegiatan.Meski bersifat silaturahmi, kunjungan ini tidak sekadar seremonial. Terdapat pesan kuat terkait masa depan pesantren di tengah arus transformasi digital yang kian pesat.

    Misi Digitalisasi Pesantren

    Ketua Panitia Kunjungan, Hj Neng Irma Ruhyati, mengungkapkan bahwa kunjungan ini membawa misi pengenalan kecerdasan buatan (AI) dan robotik di lingkungan pesantren. Bahkan, sebelum kunjungan Wapres, Tim Staf Khusus Wakil Presiden telah mengirim instruktur untuk melatih santri dan asatiz.“Mas Wapres ingin santri tidak tertinggal perkembangan teknologi. AI bukan ancaman, tapi alat bantu pembelajaran,” ujarnya.Lebih dari 200 santri mengikuti pelatihan AI, sementara 30 santri terpilih mengikuti kelas robotik. Materi mencakup aplikasi pembelajaran, pencatatan digital, hingga setoran hafalan Al-Qur’an berbasis AI.

    Menuju Pesantren Berbasis Teknologi

    Pada hari kunjungan, santri mempresentasikan hasil karya mereka di hadapan Gibran. Bantuan laptop dari Liberty Foundation turut diserahkan untuk mendukung keberlanjutan program.Kunjungan Gibran di Cipasung Tasikmalaya dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pesantren siap beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi. (red)

  • Bupati Tasikmalaya Luncurkan Program Satu Siswa Satu Pohon, Dorong Swasembada Pangan

    Bupati Tasikmalaya Luncurkan Program Satu Siswa Satu Pohon, Dorong Swasembada Pangan

    Kanal Jabar, Berita Tasikmalaya – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus memperkuat komitmen mewujudkan swasembada pangan Tasikmalaya melalui sektor pendidikan. Hal ini ditandai dengan peluncuran program Satu Siswa Satu Pohon yang dirangkaikan dengan swasembada pangan berbasis sekolah di Kecamatan Cikalong, Senin (19/1/2026).

    Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, secara langsung menghadiri kegiatan tersebut yang dipusatkan di halaman SDN Cijulangadeg. Program ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Tasikmalaya dan Yayasan Swatantra Pangan Nusantara (YSPN) sebagai langkah strategis membangun ketahanan pangan sejak usia dini.

    Sekolah Jadi Pilar Swasembada Pangan Tasikmalaya

    Dalam sambutannya, Bupati Cecep menegaskan bahwa sekolah memiliki peran penting sebagai pusat edukasi sekaligus praktik nyata dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Gerakan satu siswa satu pohon, menurutnya, bukan hanya simbol penghijauan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi keberlanjutan pangan.

    “Hari ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah pembiasaan agar anak-anak mencintai tanaman, mencintai alam, sekaligus memahami pentingnya kemandirian pangan,” ujar Cecep.

    Ia menyebutkan bahwa program ini selaras dengan Instruksi Bupati Tasikmalaya tentang Penghijauan dan Kelestarian Lingkungan Sekolah, sekaligus memperkuat agenda besar Tasik Hejo.

    Empat Sekolah Wilayah Selatan Jadi Percontohan

    Launching program dilakukan serentak di empat sekolah wilayah selatan Tasikmalaya, yakni SDN Cijulangadeg, SMPN 1 Cikalong, SMPN 2 Cikalong, dan SDN Kalapagenep. Keempat sekolah ini diproyeksikan menjadi model awal penerapan swasembada pangan berbasis sekolah.

    Melalui program ini, siswa tidak hanya menanam pohon, tetapi juga dibekali pemahaman tentang siklus pangan, stabilitas harga, serta pentingnya menjaga pasokan pangan lokal.

    Kolaborasi Multi Pihak Perkuat Program

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tasikmalaya, unsur Forkopimda, jajaran YSPN, perwakilan dunia usaha, hingga unsur Muspika Cikalong. Kehadiran berbagai pihak menandakan kuatnya dukungan terhadap program swasembada pangan Tasikmalaya yang berkelanjutan.

    Pemerintah daerah berharap, program ini dapat direplikasi di seluruh kecamatan sebagai bagian dari strategi besar ketahanan pangan daerah. (red)

  • Tasikmalaya di Simpang Pilkada: Elite vs Rakyat

    Tasikmalaya di Simpang Pilkada: Elite vs Rakyat

    kanaljabar.com. BERITA TASIKMALAYA.
    Di tingkat nasional, wacana Pilkada melalui DPRD sedang jadi perdebatan. Dan di Kota Tasikmalaya, suara sebagian elite politik mulai terdengar dengan alasan yang relatif seragam: pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai lebih efisien dan bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Di sisi lain, berbagai hasil survei nasional justeru menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Mayoritas warga Indonesia, termasuk pemilih partai-partai besar, justru masih menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Di sinilah menariknya cerita Parpol Kota Tasikmalaya, di panggung lokal, elitenya bicara efisiensi. Tapi di panggung nasional, data survei bicara soal partisipasi dan kepercayaan publik.


    Tiga Elite Parpol Kota Tasikmalaya Senada Soal Pilkada
    Pernyataan terbaru datang dari Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, yang juga kader Partai Gerindra. Dalam wawancara dengan Media Indonesia pada Jumat, 16 Januari 2026, Viman menyatakan setuju Pilkada tak langsung lewat DPRD dengan alasan efisiensi anggaran. Menurutnya, Pilkada langsung dalam kondisi fiskal sekarang menjadi beban APBD, sementara pemilihan melalui DPRD dinilai lebih efektif dari sisi pembiayaan.

    Dari sisi legislatif, masih di media yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Wahid, yang juga Ketua DPC PKB, meski lebih diplomatis, naum kecenderungannya sama seperti Wali Kota Viman. Wahid menilai pemilihan oleh DPRD memang lebih hemat dari sisi logistik dibanding Pilkada langsung, karena tahapan dan kebutuhan anggarannya jauh lebih kecil. Namun ia juga mengakui, Pilkada langsung telah melahirkan banyak kepala daerah berkinerja baik karena benar-benar dipilih rakyat, sembari mengingatkan adanya risiko politik uang di beberapa daerah.

    Suara yang lebih benderang terdengar dari Fraksi PKS di DPRD Kota Tasikmalaya. Ketua Fraksi PKS, H. Yadi Mulyadi, dalam sebuah Musrenbang di Kelurahan Cikalang pada Senin, 12 Januari 2026, dikutip Times Indonesia, menyebut bahwa “di daerah kami juga mendukung” wacana Pilkada melalui DPRD, meski tanpa penjelasan rinci cakupan wilayah dukungan tersebut.

    Artinya, setidaknya sudah ada tiga elite Parpol Kota Tasikmalaya yang sudah buka suara:

    Viman (Gerindra) – Wali Kota Tasikmalaya
    Wahid (PKB) – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya
    Yadi Mulyadi (PKS) – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tasikmalaya
    Ketiganya, dengan nuansa argumen yang relatif itu-itu saja, sama-sama memandang mekanisme Pilkada melalui DPRD sebagai opsi yang perlu dipertimbangkan, terutama atas nama efisiensi anggaran. Di level wacana, ini membuat Pilkada melalui DPRD Tasikmalaya tampak seperti arus yang mulai menguat di kalangan elite politik lokal, meskipun belum ada keputusan resmi di tingkat regulasi.

    Kedua, survei Litbang Kompas yang dipublikasikan 12 Januari 2026 memperkuat temuan tersebut. Dalam survei yang dilakukan melalui wawancara telepon pada 8–11 Desember 2025 terhadap 510 responden di 76 kota di 38 provinsi, dengan margin of error sekitar ±4,24 persen, hasilnya:

    77,3% responden menilai sistem paling cocok adalah Pilkada langsung.
    Hanya 5,6% responden yang memilih Pilkada melalui DPRD.
    15,2% menganggap tidak terlalu masalah apakah lewat DPRD atau langsung.
    Lebih jauh, Litbang Kompas juga mencatat mayoritas responden tidak percaya DPRD bila diberi kewenangan memilih kepala daerah. Sebanyak 78,1% responden menyatakan tidak percaya DPRD akan memilih kepala daerah secara jujur dan sesuai aspirasi masyarakat; yang percaya hanya sekitar 19%.

    Yang membuat cerita ini makin relevan untuk Tasikmalaya adalah temuan tentang basis pemilih partai. Litbang Kompas mencatat, mayoritas pemilih partai-partai yang mendorong atau membuka ruang diskusi Pilkada melalui DPRD justru menginginkan Pilkada tetap langsung. Pemilih Gerindra tercatat sekitar 65,9% mendukung Pilkada langsung, PKS sekitar 72,6%, dan PKB sekitar 76%, sementara pemilih partai lain seperti NasDem, PAN, Demokrat bahkan lebih dari 80% mendukung Pilkada langsung.

    Dengan kata lain, jika dilihat dari data survei, preferensi pemilih partai-partai tersebut masih condong ke mekanisme Pilkada langsung. Di tingkat nasional, wacana Pilkada melalui DPRD justru berhadapan dengan temuan bahwa sebagian besar warga masih ingin menggunakan hak pilihnya secara langsung, sekaligus menyimpan keraguan terhadap DPRD sebagai satu-satunya penentu kepala daerah.

    Di titik inilah Tasikmalaya menjadi potret kecil paradoks demokrasi Indonesia: elite Parpol Kota Tasikmalaya bicara atas nama efisiensi, sementara hasil riset nasional menunjukkan mayoritas publik, termasuk pemilih Gerindra, PKB, dan PKS sendiri, masih ingin kepala daerah dipilih langsung. Apakah wacana Pilkada melalui DPRD Tasikmalaya akan mengikuti selera elite atau justru diuji oleh suara pemilihnya sendiri, tampaknya akan menjadi bab penting berikutnya dalam dinamika politik lokal kota ini. (SUS)

  • Liburan Berujung Duka di Pamayangsari

    Liburan Berujung Duka di Pamayangsari

    kanaljabar.com. BERITA TASIKMALAYA Peristiwa tenggelam di Pamayangsari kembali menyisakan duka. Seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Ega ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang saat berenang di laut. Kejadian ini terjadi di kawasan Pantai Pamayangsari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (11/1/2026). Sejak kabar hilangnya korban beredar, pantai yang biasanya ramai oleh wisatawan mendadak berubah sunyi. Angin laut tetap berembus, ombak terus datang silih berganti, sementara keluarga dan warga menunggu kabar dengan harap cemas.

    Korban diketahui berenang seorang diri di sekitar bibir pantai. Beberapa warga sempat mengingatkan agar tidak turun ke laut karena gelombang sedang tinggi. Namun peringatan itu tak dihiraukan. Tak lama berselang, korban terseret arus dan menghilang dari permukaan. Laporan kejadian ini segera diteruskan ke pihak berwenang, memicu operasi pencarian yang melibatkan berbagai unsur SAR.

    Baca berita bencana Kabupaten Tasikmalaya:
    Peta Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya 5 Tahun ke Depan
    Kecamatan Paling Rawan Bencana di Kabupaten Tasikmalaya

    Pencarian masih berlanjut

    Pencarian Intensif oleh Tim SAR Gabungan
    Begitu laporan diterima, tim SAR gabungan langsung bergerak. Unsur yang terlibat terdiri dari Basarnas, BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Satpolairud, Balawista, TNI-Polri, hingga nelayan setempat. Pencarian dilakukan sejak pagi hingga sore hari dengan membagi personel ke dalam beberapa satuan tugas. Ada yang menyisir daratan sepanjang garis pantai, ada pula yang menyusuri perairan menggunakan perahu motor.

    Kepala Kantor SAR setempat menjelaskan bahwa area pencarian difokuskan pada titik terakhir korban terlihat atau last known position (LKP). Ombak yang cukup besar dan arus laut yang kuat menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan. Meski demikian, pencarian tidak dihentikan.

    Perjuangan berbuah hasil

    Upaya itu akhirnya membuahkan hasil. Menjelang sore hari, jasad korban ditemukan di kawasan Pantai Cemara Pangkalan, sekitar 15 kilometer dari lokasi awal korban dilaporkan tenggelam di Pamayangsari. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati sebelum korban dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup.

    Ombak Selatan dan Zona Larangan Berenang
    Pantai Pamayangsari dikenal memiliki karakter ombak khas pantai selatan Jawa yang kuat dan tidak mudah diprediksi. Pada waktu-waktu tertentu, gelombang dapat meninggi secara tiba-tiba, terutama saat cuaca kurang bersahabat. Oleh karena itu, di sejumlah titik telah ditetapkan zona larangan berenang. Papan peringatan pun terpasang, meski sering kali diabaikan oleh pengunjung.

    Lebih waspada dan berhati-hati

    Peristiwa tenggelam di Pamayangsari ini kembali menjadi pengingat bahwa keindahan pantai selatan menyimpan risiko yang tidak boleh diremehkan. Petugas Balawista mengimbau wisatawan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berbahaya.

    Baca berita bencana Kabupaten Tasikmalaya:
    Peta Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya 5 Tahun ke Depan
    Kecamatan Paling Rawan Bencana di Kabupaten Tasikmalaya

    Selain faktor alam, kurangnya pengawasan dan kebiasaan berenang seorang diri juga meningkatkan risiko kecelakaan laut. Dalam kasus ini, korban diketahui datang ke Pantai Pamayangsari tanpa pendamping. Hal ini menyulitkan upaya pertolongan cepat saat insiden terjadi.

    Duka Keluarga dan Imbauan untuk Wisatawan
    Kabar ditemukannya korban dalam kondisi meninggal dunia disambut isak tangis keluarga. Harapan untuk menemukan Ega dalam keadaan selamat pupus seiring datangnya informasi resmi dari tim SAR. Warga sekitar pun turut berbelasungkawa, mengingat korban dikenal sebagai pemuda yang ramah di lingkungannya.

    Pemerintah daerah dan aparat setempat kembali mengingatkan masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas di kawasan pantai, khususnya di Pamayangsari dan pantai-pantai lain di selatan Tasikmalaya. Edukasi keselamatan dinilai penting agar peristiwa serupa tidak terulang. Liburan seharusnya menjadi momen menyenangkan, bukan berubah menjadi tragedi.

    Peristiwa tenggelam di Pamayangsari ini menjadi catatan pahit bagi semua pihak. Di balik panorama laut yang memikat, tersimpan kekuatan alam yang menuntut rasa hormat. Kepatuhan pada aturan keselamatan bukan sekadar formalitas, melainkan benteng terakhir agar nyawa tidak kembali menjadi taruhannya. (Ai)

  • Longsor Papandayan: Aparat Turun Langsung Pastikan Pendaki Aman

    Longsor Papandayan: Aparat Turun Langsung Pastikan Pendaki Aman

    kanaljabar.com. BERITA GARUT. Kawasan Gunung Papandayan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, diterjang longsor pada Kamis sore, 8 Januari 2026. Material longsor berupa tanah dan batu dilaporkan menutup jalur pendakian yang mengarah ke kawasan perkemahan Pondok Saladah dan Gober Hut, dua titik favorit para pendaki. Menyikapi kejadian tersebut, aparat kepolisian bersama petugas terkait langsung turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada pendaki yang terdampak serta menjamin keselamatan, Kapolsek Cisurupan, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Masrokan, mengatakan pihaknya segera melakukan pengecekan setelah menerima laporan adanya longsor di jalur pendakian Gunung Papandayan. “Kami sudah melakukan pengecekan lokasi longsor dan dipastikan tidak ada pendaki yang menjadi korban. Kondisi saat ini aman, namun jalur di sekitar longsoran belum bisa dilalui,” kata Masrokan saat ditemui usai meninjau lokasi, Jumat, 9 Januari 2026.

    Kejadian longsor yang tiba-tiba

    Menurut Masrokan, longsor diketahui terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Tebing dengan ketinggian kurang lebih 100 meter mengalami runtuhan, sehingga material longsor menutup jalur pendakian dengan lebar sekitar 100 meter persegi. Jalur tersebut merupakan akses utama yang biasa digunakan pendaki menuju Pondok Saladah, termasuk jalur yang kerap dilalui kendaraan bermotor hingga batas tertentu.

    Setelah memastikan tidak ada korban, petugas gabungan langsung melakukan upaya penanganan awal. Evakuasi material longsoran dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan sekitar 100 orang. Unsur yang terlibat antara lain personel Polsek Cisurupan, Komando Rayon Militer (Koramil) 1115 Cisurupan, petugas Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah V Kabupaten Garut, pengelola Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Papandayan, serta masyarakat setempat.

    “Evakuasi dilakukan secara manual dan bertahap. Fokus kami saat ini adalah membuka akses dan memastikan jalur tidak membahayakan pendaki,” ujar Masrokan. Ia menambahkan, kondisi tanah di sekitar lokasi longsor masih labil sehingga berpotensi terjadi longsor susulan, terutama jika turun hujan.

    Oleh karena itu, aparat mengimbau para pendaki dan wisatawan untuk tidak mendekati maupun melintasi area longsoran. Pendaki yang hendak menuju Pondok Saladah disarankan menggunakan jalur alternatif yang dinilai lebih aman, sembari menunggu proses penanganan selesai dan kondisi benar-benar stabil.

    Evaluasi dan evakuasi

    Selain melakukan evakuasi, aparat juga meningkatkan patroli di kawasan Gunung Papandayan. Petugas secara aktif mengingatkan pengunjung agar selalu waspada, mematuhi rambu dan arahan petugas, serta mengutamakan keselamatan selama beraktivitas di kawasan wisata alam tersebut.

    “Kehadiran aparat di lokasi diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan wisatawan. Kami juga ingin memastikan bahwa aktivitas pendakian tetap memperhatikan aspek keselamatan,” kata Masrokan.

    Penetapan langkah cepat ini diharapkan dapat meminimalkan risiko lanjutan serta mempercepat pemulihan akses jalur pendakian. Aparat memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar aktivitas wisata di Gunung Papandayan dapat kembali berjalan normal tanpa mengabaikan faktor keselamatan. (Sus)

  • Ini Peta Arah Perlindungan Warga Tasikmalaya dari Ancaman Bencana

    Ini Peta Arah Perlindungan Warga Tasikmalaya dari Ancaman Bencana

    kanaljabar.com. BERITA TASIKMALAYA. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya resmi menetapkan peta risiko bencana untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini bukan sekadar tumpukan kertas berstempel, melainkan peta jalan yang menentukan bagaimana daerah ini bersiap menghadapi ancaman bencana alam yang kerap datang tanpa undangan. Mulai dari banjir, longsor, hingga gempa bumi, semuanya dipetakan untuk periode 2025–2029.

    Bagi warga Tasikmalaya, peta risiko ini seharusnya dibaca sebagai peringatan dini sekaligus panduan. Daerah yang selama ini dianggap “biasa saja” bisa saja masuk kategori rawan, sementara wilayah yang sudah sering terdampak bencana kini dipastikan menjadi prioritas penanganan. Inilah dasar resmi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penanggulangan Bencana Kabupaten Tasikmalaya selama lima tahun ke depan.

    Peta resiko bencana di Tasikmalaya

    Dokumen Resmi, Bukan Sekadar Peta
    Peta Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya disusun melalui kajian risiko bencana yang mencakup tiga komponen utama: ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah. Artinya, pemerintah tidak hanya menghitung potensi bencana, tetapi juga melihat seberapa rentan masyarakat serta seberapa siap daerah menghadapi situasi darurat.

    Kajian ini kemudian dijadikan dasar hukum melalui peraturan bupati. Dengan status tersebut, peta risiko tidak bisa diperlakukan sebagai dokumen pelengkap. Ia menjadi rujukan wajib dalam perencanaan pembangunan, penataan ruang, hingga penyusunan program kesiapsiagaan. Pembangunan infrastruktur, misalnya, idealnya tidak lagi berjalan “buta risiko” di wilayah yang sudah ditandai rawan bencana.

    Dalam konteks lokal, hal ini penting karena karakter wilayah Tasikmalaya yang beragam. Ada daerah pegunungan dengan potensi longsor, wilayah aliran sungai yang rawan banjir, hingga kawasan yang terdampak pergerakan tanah. Semua itu kini dipetakan secara resmi untuk lima tahun ke depan.

    Arah dan pegangan bagi warga

    Dampaknya bagi Warga Tasikmalaya
    Bagi masyarakat, peta risiko bencana seharusnya berdampak langsung pada rasa aman dan kesiapsiagaan. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan jalur evakuasi, rencana kontinjensi, serta langkah mitigasi di tingkat desa dan kecamatan. Dengan kata lain, peta ini bukan hanya untuk pejabat di balik meja, tetapi juga untuk warga yang tinggal di wilayah rawan.

    Sayangnya, tidak semua warga menyadari keberadaan peta risiko ini. Padahal, mengetahui posisi tempat tinggal dalam peta risiko bisa membantu masyarakat lebih siap. Warga dapat memahami jenis ancaman di sekitarnya, apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi, dan ke mana harus menyelamatkan diri.

    Di sinilah pentingnya sosialisasi. Tanpa penyebaran informasi yang memadai, peta risiko berpotensi hanya menjadi arsip. Padahal, ketika bencana datang, masyarakat sering bertanya: “Kok tidak ada peringatan?” atau “Kenapa tidak ada jalur evakuasi?” Jawabannya sering kali sudah tertulis dalam dokumen, hanya saja belum benar-benar sampai ke warga.

    Tantangan Implementasi di Lapangan
    Penetapan peta risiko bencana bukanlah akhir dari proses. Tantangan terbesarnya justru ada pada implementasi. Apakah rekomendasi dalam kajian risiko benar-benar diikuti? Apakah pembangunan di zona rawan disesuaikan dengan tingkat risiko? Dan yang tak kalah penting, apakah kesiapsiagaan masyarakat terus ditingkatkan?

    Dalam lima tahun ke depan, peta risiko bencana akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi warganya. Ketika bencana terjadi, dokumen ini akan diuji: apakah ia mampu meminimalkan dampak, atau justru hanya menjadi catatan yang diingat setelah semuanya terlambat.

    Bagi Kabupaten Tasikmalaya, peta risiko ini adalah pengakuan jujur bahwa daerah ini hidup berdampingan dengan ancaman bencana. Namun sekaligus, ini adalah langkah penting agar Bencana Kabupaten Tasikmalaya tidak selalu berujung pada korban dan kerugian yang sama dari tahun ke tahun. Lima tahun ke depan seharusnya menjadi periode belajar, bersiap, dan berbenah—bukan sekadar mengulang cerita lama. (sus)