Urgensi Revitalisasi Etika Dalam Reformasi Birokrasi

Oleh: Drs. Beddy Iriawan Maksudi M. SI

443

Ciawai, Bogor (KANALJABAR) – Isu reformasi birokrasi di Indonesia hingga kini tetap menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan atau dikaji. Pasalnya, tindakan mal-praktik administrasi publik, dalam wujud korupsi cendrung terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tulisan ini selanjutnya mencoba mengangkat dan mengupas reformasi birokrasi yang dikaitkan dengan masalah etika atau moral. Sebenarnya, setiap periode pemerintahan, yang namanya reformasi birokrasi telah mendapatkan cukup perhatian untuk adanya penguatan. Misalnya, di bawah pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudoyono, penguatan nampak dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang ditautkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sebagai penjabarannya, diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road MapReformasi Birokrasi yang ditautkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

patomas

Pada saat inipun, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berkomitmen pula untuk melanjutkan penguatan reformasi birokrasi yang dikemas dalam bentuk misi “NawaCita.” Yaitu sembilan agenda prioritas yakni dalam butir 2 (dua) disebutkan bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sedangkan pada butir 4 (empat) disebutkanpula untuk melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat, dan terpercaya, dan pada butir ke 8 (delapan) melakukan revolusi mental atau karakter bangsa.Namun, realitasnya upaya ke arah itu mengalami kemandegkan, kalau tidak dikatakan kandas ditengah jalan.

Reformasi birokrasi seolah hanya sekedar janji pemanis ketika pemilu, karena itu dalam praktiknya setengah hati. Implikasinya, cita-cita terwujudnya “good governance”dan“clean government,” yaitu masih“jauh panggangdariapi” atau “ masih adanya gap antara “Das Sollen dan Das Sein” adanya ketidak sesuaian apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan.

Padahal, keberhasilan reformasi birokrasi pusatmaupun daerahyang telah lama menjadi harapan bagi siapa pun di republik ini, yang dalam banyak hal masih mencirikan “bad governance. ”Fenomina di atas, indikasinya menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), (2018) merilis daftar 10 lembaga yang paling banyak terlibat kasus korupsi sepanjang 2018, yaitu 1. Pemerintah kabupaten lembaga yang menempati peringkat pertama korupsiadalah dengan 170 kasus, 2. Pemerintah kota sebanyak 48 kasus, 3. Pemerintah desa sebanyak 104 kasus, 4 Pemerintah provinsi sebanyak 20 kasus, 5. BUMN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 19 kasus, 6. Kementerian sebanyak 15 kasus,7. BUMD Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 15 kasus, 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 12 kasus, 9. Sekolah ada 11 kasus, dan 10. Rumah sakit Rumah sakit sebanyak 8 kasus. (https://nasional.kompas.com/read, diunduh 11 Sept 2019). (Bersambung ke bag 2)

Editor: A.S Nasution

COPYRIGHT © KANALJABAR 2019

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Silakan Berkomentar lewat Facebook
error: Content is protected !!