Soal Isu Mahar Rp500 Miliar Untuk Menteri, Pramono Anung: Enggak Mungkin, Secara Logika Tidak Masuk Akal

76

Jakarta (KANALJABAR) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah isu yang dilontarkan salah satu kubu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengenai adanya permintaan mahar sebesar Rp500 miliar bagi calon menteri dari kalangan profesional.

“Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh Bapak Presiden. Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, uang Rp500 miliar itu kan bukan uang kecil, uang sangat besar sekali, bagaimana uang itu ada, dan kalau ada dengan gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kata Pramono menjawab wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (25/11/2019) siang.

patomas

Menurutnya, semua tahu dalam proses penentuan menteri, Presiden secara langsung yang memilih, sangat hati-hati, kemudian representasi partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu disetujui oleh presiden. Bahkan beberapa nama-nama yang cukup kredibel dan juga nama besar, Presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian isu itu pasti isu yang tidak akan bisa dibuktikan.

“Engga mungkin. Untuk apa kasih uang Rp500 miliar hanya sekedar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp100 juta bagaimana bisa kemudian uang dengan sejumlah itu dikeluarkan,” tegas Pramono Anung saat wartawan kembali menanyakan mengenai kemungkinan adanya mahar Rp500 miliar bagi calon menteri itu.

Sementara, terkait masih adanya sejumlah partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum mendapatkan jatah menteri, wakil menteri atau staf khusus, Pramono Anung mengingatkan, bahwa penentuan menteri, wakil menteri, staf khusus presiden itu merupakan hak prerogratif presiden dan sepenuhnya adalah kewenangan presiden. Tentunya, lanjut Pramono, presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau. Nah mengenai tempat dan sebagainya ya presiden yang akan memutuskan.

“Tapi yang jelas bahwa memang ada aturan main, ada hitungan yang sudah disampaikan oleh presiden ke partai sebelum pelaksanaan pilpres ini berlangsung, sehingga sudah ada gambaran. Karena ini kan presiden pada periode kedua, sehingga aturan mainnya sudah ada,” jelas Pramono Anung dilaman resmi Setkab.go.id.

Mengenai hitungannya dengan jumlah suara yang diraih partai politik, Ia menunjuk yang sudah mendapatkan komposisi dan sebagainya, kenapa PDIP dapat 6, kenapa Golkar dapat 3 dan seterusnya.

“Itu ada hitungannya,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan partai politik yang belum mendapatkan posisi diakomodir di wakil menteri (Wamen), Pramono kembali menegaskan, itu kewenangan Presiden.

Mengenai kapan wamen baru diumumkan, Pramono Anung mengatakan, bahwa sekarang ini konsentrasi presiden adalah memperbaiki perekonomian negara. Salah satu yang ingin segera diselesaikan adalah di BUMN karena di BUMN ini banyak BUMN-BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenahan. Di antaranya yang sekarang sudah dilakukan adalah Pertamina, sebentar lagi PLN, kemudian juga Inalum, perbankan kita Bank Mandiri, bank BTN dan beberapa bank lainnya.

Editor: A. S Nasution

COPYRIGHT © KANALJABAR 2019

Silakan Berkomentar lewat Facebook
error: Content is protected !!