Ratusan KK di Bekasi Jaya Masih BAB Sembarangan di Sungai

198

BEKASI – Sekira 400 keluarga di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, masih melakukan buang air besar secara sembarang. Aktivitas Open Defecation Free (ODF) tersebut banyak ditemui dengan keberadaan bangunan jamban di bantaran kali.

“Kalau data Dinas Kesehatan di 2018, ada sekira 300 Kepala Keluarga (KK) yang BAB (Buang Air Besar) sembarangan. Tapi data tersebut belum diverifikasi lagi,” ujar Sumpono Brama, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jumat (19/7/2019).

patomas

Dinkes Kota Bekasi diklaim sudah berupaya maksimal menyosialisasikan upaya kesadaran pola hidup sehat kepada masyarakat. Upaya dilakukan di setiap kelurahan dan kecamatan, melalui Puskesmas.

Aksinya dilakukan dengan menempatkan petugas khusus Kesehatan Lingkungan (Kesling). Namun demikian, dinkes hanya sebatas melakukan sosialisasi. “Persoalan Bekasi Jaya, warga BAB langsung di air milik Irigasi dan Kali Bekasi. Artinya harus melibatkan lintas sektoral dalam penangangannya, karena ada aturan mengenai membangun dibantaran kali,” ujar Bram.

Di 2020 disebutnya, Dinkes Kota Bekasi merencanakan pencanangan kawasan Kecamatan Bantargebang Bebas ODF. Hal tersebut dilakukan secara bertahap, dan bukan berarti wilayah lain tidak menjadi perhatian.

Sebelumnya, Sekretaris Kelurahan (Sekkel) Bekasi Jaya, Pra Fitria Angelia, menyebut, wilayahnya dilalui dua aliran sungai, yakni Kali Bekasi dan Kali Irigasi. “Nah sudah sejak lama, banyak berdiri bangunan kontrakan semi permanen, bahkan bangunan permanen di areal bantaran kali tersebut, terutama di bantaran Kali Irigasi, kira-kira sekira 400 kepala keluarga yang tinggal di bantaran kali,” ulasnya.

Hampir seluruh bangunan disebt Fitria, tidak memiliki septic tank atau tempat pembuangan tinja. “Warga yang mayoritas merupakan warga pengontrak, ternyata melakukan buang air besar langsung ke aliran kali, karena di rumah mereka tidak tersedia septic tank,” tukasnya.

Fitria mengklaim, kelurahan pernah memilih solusi membangun sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) berbasis komunal. Namun, upaya tersebut terkendala status kepemilikan lahan. “Bangunan tersebut berdiri di atas tanah pengairan, ada juga yang merupakan tanah milik pribadi yang menurut info, bakal ada pembebasan lahan untuk pembangunan jalan,” paparnya.

Sumber: Cendana News

Silakan Berkomentar lewat Facebook
error: Content is protected !!