PSDKP Batam Membutuhkan Tambahan Kapal Patroli

121

Jakarta (KANALJABAR) – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam saat ini butuh tambahan kisaran 30-60 kapal patroli.

“Kondisi yang bisa jalan 34 kapal, dan kapal yang tidak layak ada 6. Saya juga menyarankan senjata yang digunakan dalam menangkap kapal asing untuk diperbaharui lebih bagus lagi,” ungkap Sudin usai pertemuan di PSDKP Barelang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (21/2/2020).

patomas

Selanjutnya, Sudin mengatakan bahwa untuk anggaran tahun 2020 sudah ketok palu, sehingga untuk diadakannya penambahan kapal patrol belum memungkinkan bisa terlaksana di tahun 2020, namun dirinya akan mengupayakan di tahun 2021 komisi IV DPR RI melalui Badan Anggaran DPR RI akan menaikkan anggaran untuk menambah kapal patroli.

Terkait kapal Patroli, Sudin mendapatkan informasi, bahwasannya Indonesia mendapatkan kapal hibah dari Jepang yang memiliki panjang 63 meter. Dulunya kapal tersebut digunakan sebagai kapal pengawas. Biaya renovasinya sebesar Rp 274 miliar yang seluruhnya ditanggung pihak Jepang dan akan diserahkan dalam keadaan bagus dan siap digunakan.

“Untuk penempatannya nanti, tergantung pimpinan PSDKP-nya, mana yang paling rawan dan paling membutuhkan. Ya mungkin saat ini yang paling rawan, mungkin kepulauan Natuna. Tapi tidak mustahil wilayah-wilayah lain di Indonesia perairannya juga membutuhkan itu,” tuturnya

Di samping itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti kurangnya kesejahteraan bagi petugas patroli yang berkaitan dengan uang makan dan tunjangan petugas PSDKP.

“Tadi diungkapkan masalah tunjangan, uang makan, lain-lain. Ini kan kalau makan saja tidak cukup, bagaimana mau bekerja dengan baik? Keluarga yang ditinggalkan bagaimana? Maka tadi akan saya pertanyakan juga adakah bonus apabila adik-adik ini bisa menangkap kapal pencuri ikan? ucap Sudin.

Sementara Plt. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo berharap, melalui kunjungan ini, Komisi IV DPR RI dapat memahami kegiatan PSDKP dan yang terpenting untuk memperbaiki kinerja PSDKP ke depannya, utamanya dari sisi perencanaan.

“Dan kami juga memberikan penjelasan mudah-mudahan lebih memahami lebih mengetahui hal-hal yang mendesak dan dibutuhkan PSDKP untuk meningkatkan kinerja pengawasan sumber daya kelapa dan perikanan,” tutupnya. (*)

Editor: A.S Nasution

COPYRIGHT©KANALJABAR 2020

 

Silakan Berkomentar lewat Facebook
error: Content is protected !!