Proyek Rehabilitasi Rumah Dinsos Penyandang Disabilitas Sukabumi Diduga Tidak Transparan

398

Sukabumi (KANALJABAR) – Proyek rehabilitasi rumah Dinas Sosial Penyandang Disabilitasi (BRSPDM)  “PHALA MARTHA” di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat diduga tidak transparan. Pasalnya, proyek tersebut tidak mencantumkan papan proyek sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 dan Perpres nomor 70 tahun 2012.

Pemerhati Kebjakan Publik dan Angaran, Kabupaten Sukabumi, A Sharli menjelaskan, bahwa regulasi tersebut memuat semua kegiatan bangunan yang dibiaya negara wajib memasang papan nama proyek baik itu tender maupun Penujukkan Langsung (PL) harus memasang papan proyek di lokasi pengerjaannya.

patomas

“Kalau tidak ada papan nama proyek, sama saja dengan proyek siluman,” kata Sharli kepada Kanaljabar.com, Jum,at (20/03/2020).

Ia mempersoalkan peroyek tersebut lantaran proyek itu menggunakan uang negara.

“Kalau proyek ini mengunakan uang pribadi, kita masa bodoh dan tidak mungkin pertanyakan. Persoalannya ketika proyek ini menggunakan uang negara apalagi bersumber dari pemerintah pusat harus terbuka dan transparan,” kata Sharli ktitis.

Ia mengatakan, pentingnya informasi papan nama proyek tersebut supaya publik dapat mengetahui mengenai jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta masa kerja pengerjaan proyek.

“Setiap proyek yang mempergunakan uang negara dalam mengerjakan pembangunan harus transparan, perusahaan atau rekanan yang membuat proyek itu, harus melibatkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah seperti memasang papan proyek agar publik juga mengetahuinya secara terang benderang,” tegasnya.

Dijelaskannya, pemasangan plang nama proyek itu sudah harus dipasang dilokasi sejak awal dimulainya kegiatan.

“Apalagi pemasangan plang pun sudah masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sehingga tidak ada alasan bagi pelaksana untuk tidak memasang papan proyek di lokasi,” tegasnya.

Ia meminta kepada intansi terkait untuk segera menindak lanjuti paket pekerjaan tersebut.

“Kami meminta baik kepolisian, inpekstorat maupun dari Kementrian Sosial agar segera mengkroscek terkait pembangunan rumdin tersebut karena jelas-jelas menyalahi regulasi yang ada,” tandasnya.

Sebab, menurutnya, pihak pelaksana tidak hanya menlanggar aturan Kepres juga telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Perlu kita garis bawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU KIP,” tegasnya.

Terkait hal itu, Kanaljabar.com pun mencoba menghubungi pihak pelaksana. Sayangnya hingga berita ini diturunkan tak satu pun dari pihak pelaksana yang bersedia di wawancara.

Reporter: Hadi Haryono

Editor: A.S Nasution

COPYRIGHT©KANALJABAR 2020

 

 

Silakan Berkomentar lewat Facebook
error: Content is protected !!