Hukrim

Meski Dilarang, Sekolah Ini Tetap Nekat Jual Buku Paket 

‪CIANJUR – Meski pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah mengeluarkan aturan terkait larangan jual beli buku paket di sekolah, tapi nyatanya masih saja ada oknum sekolah yang membandel melanggar aturan tersebut.
Padahal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menegaskan kewajiban bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan.

Dengan dua payung aturan itu, kemudia Menteri Pendidikan Nasional (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Mendiknas nomor 2 tahun 2008 tentang buku. Pasal 11 Peraturan Mendiknas nomor 2 tahun 2008 melarang sekolah bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik.

Namun rupanya aturan itu, tidak berlaku bagi sekolah Madrasah Itidaiyyah (MI) Assa’idiyyah Cipanas. Hj Aliya Bismielia selaku kepala sekolah secara terang-terangan mengaku jika di sekolahnya betul terjadi praktek jual beli buku paket.‬

‪Tapi menurutnya, penjualan buku paket tersebut sudah melalui hasil rapat dan disetujui orang tua siswa termasuk komite dan pihak yayasan sekolah.‬

‪”Jadi bahasa yang tepat, bukan pengadaan/menjual, melainkan kami memfasilitasi orang tua siswa dalam hal pengadaan buku,” kata kepsek kepada KanalJabar.com, dikantornya Kamis (10/8/2018).‬

‪Diakui kepsek, praktek jual beli buku paket di sekolah nya baru berjalan tiga tahun kebelakang, dan selama itu katanya baik-baik saja alias tidak ada masalah.‬

‪”Dari awal saya kepala sekolah di MI Assaidyyah, praktek jual beli buku paket sudah berjalan, dan adem-adem saja pak. Orang tua siswa pun tidak ada yang protes,” kata kepsek beralasan.

Selanjutnya, sambung kepsek, pembelian buku paket tersebut sipatnya tidak wajib dan tidak memaksa, bahkan untuk pembayarannya pun bisa dicicil.

“Dan itu bagi yang mau saja pak, karena kami tidak pernah memaksa siswa beli buku paket. Bahkan sebagian siswa yang menyicil pun ada yang sampai tidak lunas,” tuturnya.

‪Hal senada di ungkapkan bagian humas MI Assa’idiyyah Cipanas, Tuti Haryati menjelaskan, bahwa bantuan yang digulirkan pemerintah pusat melalu bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) menurutnya belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan sekolah. Sekalipu 20 persen alokasi dana BOS untuk pengadaan buku tetap saja, kata dia, kurang.

‪”Jujur pak, Dana Bos itu belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan buku di sekolah. Maka dengan alasan itu kami dari pihak sekolah mengambil inisiatip untuk memfasilitasi orang tua siswa dalam hal pengadaan buku,” tegasnya.‬

‪Terkait hal itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Cipanas, Hari Mulyadi menyayangkan masih maraknya praktek jual beli buku paket diwilayah kerjanya. Padahal, kata dia, pemerintah melalui kementrian pendidikan jelas-jelas melarang.‬

‪”Aturannya kan jelas tidak membolehkan, kok masih saja ada alasan mereka” sesalnya.

‪Bahkan diakuinya, dirapat resmi para kepala sekolah negeri maupun swasta selalu ia ingatkan agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan.

“Kalau dibilang capek, jelas capek pak. Soalnya dalam setiap kali rapat saya selalu ingatkan agar para kepala sekolah tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Tapi fakta dilapangan masih saja ada oknum kepsek yang membadel,” tutupnya.

Reporter: Dedy Herdiansyah

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *