Limbah B3 Berceceran di Pemukian Warga, DLH Kabupupaten Sukabumi Gelar Diseminasi

109

Sukabumi (KANALJABAR) – Limbah dari salah satu pabrik di Desa Pasawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat di duga melangar aturan. Pasalnya, perusahan pabrik tersebut membuangan limbah B3 nya berdekatan di pemukiman padat penduduk.

Padahal, mengacu pada Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

patomas

Sedangkan Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3, maka pemerintah Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah berkembang yang mengalami peningkatan investasi baik dari usaha kecil, menengah, maupun besar.

Kondisi tersebut tentunya harus disikapi dengan kebijakan yang sesuai untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungannya dari ancaman Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) sebagai akibat dari masuknya perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sukabumi.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi mengundang beberapa perusahaan yang ada di wilayah itu dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3.

“Kegiatan ini untuk melihat perkembangan pengelolaan limbah B3 pada perusahaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Limbah B3. Melalui kegiatan ini kami mengingatkan kembali terkait kewajiban perusahaan dalam pengelolaan Limbah B3,” kata Sekretaris DLH, Budi Setiady, SH kepada Kanaljabar.com baru baru usai membuka kegiatan diseminasi tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Suhebot Ginting, A.Pi, dalam penyampaian materinya menekankan tentang kewajiban perusahaan dalam pengelolaan Limbah B3.

“Perusahaan merupakan penghasil Limbah B3, maka sesuai peraturan yang ada mengharuskan perusahaan melakukan pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin dari menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya,” terangnya.

Senada disampaikan Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Lena Marliana, ST.,M.Si dalam materi teknisnya menyampaikan beberapa ketentuan dalam pengelolaan limbah B3 mengacu pada PP No. 101 Tahun 2014, diantaranya:

1. Mengacu kepada kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Limbah B3 yaitu penetapan rekomendasi teknis pada kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
2. Pelaksanaan identifikasi dan penetapan Limbah B3
3. Ketentuan teknis tempat penyimpanan Limbah B3
4. Izin penyimpanan Limbah B3
5. Pelaporan pengelolaan Limbah B3 , jadi Jangan semena mena pihak pabrik mengabaikan Limbah B3, masyarakat harus peran serta dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaannya, Untuk Kabupaten Sukabumi Lebih Baik dan Religius serta sehat dari berbagai kendala polusi penyakit ,” jelasnya

Reporter: Hadi Haryono
Editor: A.S Nasution
COPYRIGHT©KANALJABAR 2020

Silakan Berkomentar lewat Facebook
error: Content is protected !!