Kemenpan RB: Pengalihan Jabatan Fungsional Butuh Penyesuaian dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian

115

Jakarta (KANALJABAR) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) telah menyelesaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait penyederhaan birokrasi. Dengan begitu, jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) telah resmi dialihkan ke jabatan fungsional. Hal ini tentunya membutuhkan penyesuaian dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.

“Dengan adanya sebagian besar pejabat fungsional, tentu memerlukan pengelolaan manajemen kepegawaian yang berbeda,” kata Sekretaris Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji dalam rilis diterima, Kamis (20/02/2020).

patomas

Atmaji menjelaskan bahwa pembinaan jabatan fungsional penting bagi Bagian Sumber Daya Manusia karena adanya perubahan proses pengelolaan organisasi dari basis struktural menjadi fungsional. Hal ini juga berpengaruh bagi kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk dapat melakukan supervisi dan pembagian tugas langsung kepada individu.

Disamping manajemen kepegawaian yang harus kuat, para pejabat fungsional juga harus proaktif dalam memahami hak, kewajiban, serta peraturan yang berlaku. Dengan menjadi proaktif, maka pejabat fungsional lebih memahami dalam mengumpulkan angka kredit.

Lebih lanjut dijelaskan, persepsi bahwa jabatan fungsional itu merupakan jabatan mandiri dan dapat bekerja seenaknya harus diluruskan.

“Kita harus memastikan bahwa yang dikerjakan oleh pejabat fungsional terkait dengan sasaran dari unit kerja organisasi masing-masing. Para pimpinan harus pastikan itu terkait dengan sasaran kerja,” lanjutnya.

Nantinya, menurut Dwi, dengan penyerderhanaan birokrasi ini, harus membuat manajemen kepegawaian semakin kuat, para pejabat fungsional proaktif dalam memahami hak, kewajiban serta peraturan yang berlaku.

“Dengan menjadi proaktif, maka pejabat fungsional lebih memahami pekerjaan yang harus dikerjakan,” kata dia.

Sebelumnya diketahui, KemenpanRB telah melakukan akselerasi pemetaan jabatan yang akan dialihkan dari struktural ke fungsional dan memastikan perampingan birokrasi di struktur pemerintahan pusat dan daerah tidak sekadar wacana.

Dikatakan Dwi, KemenpanRB mengalihkan 141 jabatan eselon III dan IV ke fungsional. Kemudian disederhanakan. Sehingga, menyisakan tiga jabatan eselon III dan IV, dengan rincian satu jabatan eselon III dan dua jabatan eselon IV.

“Tahun 2020, pengalihan jabatan tersebut ditargetkan akan selesai.” kata Sekretaris KemenpanRB Dwi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, meski penyederhanaan birokrasi dilakukan di seluruh jajaran pemerintahan, ada beberapa jabatan yang tidak bisa dialihkan. Pengecualian itu dilakukan dengan sejumlah persyaratan atau fungsi jabatan tersebut.

Tjahjo menerangkan, jabatan yang tidak terkena dampak penyederhanaan adalah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa.

Jabatan lain yang tidak bisa dialihkan adalah memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan wilayah.

“Juga kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing Kementerian/ Lembaga kepada Menpan RB,” kata Tjahjo.

Editor: A.S Nasution

COPYRIGHT©KANALJABAR 2020

 

 

Silakan Berkomentar lewat Facebook
error: Content is protected !!