Birokrasi Pemda: Perlu Learning Organization (Bagian 3 habis)

Oleh: Drs. Beddy Iriawan Maksudi M.Si

261

KANALJABAR.com –  Pada bagian 2 telah dikemukakan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor perlu mengadopsi konsep Learning Organization dalam upaya mengembangkan kapasitas aparatur secara terus-menerus untuk menciptakan dan melaksanakan pelayanan publik dengn baik. Karena itu jangan sampai terjadi lagi Pemkab Bogor sampai 3 tahun lamanya menyandang predikat “zona kuning” atau zona pelayanan publik yang belum maksimal. Dengan mengadopsi Learning Organization secara konsisten dan berkelanjutan, maka diharapkan kedepannya pelayanan publik Pemkab Bogor menjadi “zona Hijau”, yakni masuk kepada pelayanan publik yang maksimal.

Tentu, dengan berkembangnya kemajuan technologi, media informasi berbasis internet, media cetak maupun elektronik, membuat masyarakat semakin kritis terhadap layanan publik. Oleh karena itu, mengimplementasikan konsep leaning organization dalam pelayanan publik adalah suatu hal yang tepat, yaitu sebagai proses belajar yang berkelanjutan dan menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, keyakinan dan perilaku aparatur Pemkab Bogor, sehingga mampu melakukan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan pelayanan publik. Dimana kreativitas dan inovasi menjadi penggerak kinerja pokok (key performance driver), yang diharapkan dapat menghasilkan perbaikan hasil kinerja (performance outcome), dan meningkatkan.kinerja pelayanan publik yang prima, yang tolok ukurnya adalah cheaper (murah/terjangkau), faster (cepat) dan better (lebih baik/berkualitas) yang tujuannya untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau masyarakat.

patomas

Dari uraian di atas, memang secara teoritis bahwa konsep learning organization organisasi pembelajaran, bila diimplementasikan secara konsisten dan terus menerus, maka dapat membuat organisasi birokrasi pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan yang prima. Tetapi, pada tataran empiris harus diakui bahwa konsep organisasi belajar tidak mudah untuk diterapkan pada organisasi publik. Boleh dikatakan sangat ideal (das sollen), namun pada kenyataannya (das sein) konsep organisasi belajar masih jauh dari realita dan kurang “membumi. Karena ada beberapa kendala, baik yang menyangkut pada faktor organisasi pemerintah daerah itu sendiri maupun faktor individu-aparatur. Karena ada keterbatasan ruang media ini, maka pada bagian 3 artikel ini saya tidak dapat menjelaskan yang menjadi kendala-kendala dalam mengimplementasikan konsep learning organization pada saat ini. Sampai jumpa pada episod yang berbeda berikutnya. Salam untuk semua.

Editor: A.S Nasution

COPYRIGHT © KANALJABAR 2019

Disclaimer :

Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

 

Silakan Berkomentar lewat Facebook
error: Content is protected !!