Anggota DPR Baru: Masikah Ada Harapan Baru?

Oleh: Drs. Beddy Iriawan Maksudi M. SI

182

KANALJABAR – Pada pembahasan terakhir ini, dari tiga bagian yang sudah disampaikan sebelumnya, maka yang menjadi judul sub-tema tulisan ini: “Menakar Kinerja DPR Lama dan Harapan untuk DPR Baru.” Selanjutnya, alangkah baiknya terlebih dahulu, penulis jelaskan mengenai konsep kinerja yang tertera dalam sub-judul artikel ini.

Agar tidak gagal paham dalam mengartikan konsep kinerja. Sebab, bagaimana kita bisa mengukur kinerja kalau tidak paham. Karena itu, apa pengertian kinerja itu? Secara sederhana, kata kinerja dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, tugas, fungsi dalam mewujudkan tujuan organisasi.

patomas

Sedangkan, lembaga Legislatif ini bisa pula disebut sebagai Parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang salah satu fungsinya, adalah membuat undang. Ini terdapat didalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Dalam hal ini, peran legislatif menjadi sangat kuat, salah satunya adalah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi atau pembuat Undang-undang. Jadi, dari pengertian kinerja dan DPR tersebut di atas, kita gabungkan lagi menjadi kata “Kinerja DPR,” yang berarti sejauhmana hasil kerja (prestasi kerja) yang ditorehkan DPR lama secara kualitas maupun kuantitas dalam pelaksanakan fungsi, yang sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai pembuat UU.

Namun, dari beberapa kajian tentang kinerja DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya, dinilai) sampai diakhir masa jabatan dinilai oleh berbagai kalangan pantas mendapatkan nilai lapor merah. Bahkan secara ekstrim dikatakan oleh Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyebut kinerja DPR periode 2014-2019 adalah yang terburuk sejak era reformasi (sumber CNNIndonesia.com).

Menurut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengakui bahwa selama lima tahun ini, DPR periode 2014-2019 hanya menghasilkan 91 Rancangan Undang-undang (RUU) (https://nasional.tempo.co/,7’9/2019). Sedangkan Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember mengatakan target legislasi dalam Program Legislasi Nasional (Prolgenas) itu tidak pernah terpenuhi. Lihat dari 189 RUU target selama 5 tahun DPR baru mengesahkan 80 an UU (40% an). (http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/,7/9/2019).

Merujuk penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja DPR Lama secara kuantitas (jumlah) masih rendah, karena target prolgenas yang telah ditetapkan, masih jauh dari harapan publik. Selain dari sisi kuantitas (jumlah), kualitas (mutu) UU yang dihasilkan pun jauh dari harapan. Banyak produk UU tersebut secara substansi digugat oleh elemen masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan kadang memicu kontroversi di masyarakat. Terakhir, lembaga legislatif ini mendapatkan protes keras karena “ngebutnya” pembahasan revisi UU yang dianggap krusial, seperti UU KPK dan sejumlah rancangan undang-undang yang akan disahkan.

Oleh karena itu, wajar kalau publik sangat kecewa melihat kinerja legislasi DPR 2014-2019 rendah. Rendahnya kinerja DPR Lama, akibat sebagian anggota DPR terjangkit penyakit malas dalam bekerja, dan penyakit suka mangkir dalam rapat-rapat seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Jadi, paradox sekali tidak ada korelasinya dengan pemberian fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan dengan peningakatan kinerjanya.

Demikian halnya, sementara anggaran setiap tahun untuk kebutuhan DPR selalu meningkat tiap tahun, dangan jumlahnnya cukup besar. Misalnya, dalam APBN sepanjang 2015 hingga 2019, alokasi anggaran untuk DPR menunjukan angka yang selalu meningkat. Dari Rp 3,6 triliun pada 2015, menjadi Rp 4,6 triliun pada 2019. Ini pun tidak berbading lurus dengan capaian target produk UU.

Tentu, berkaca dari kondisi DPR RI 2014-2019 tersebut, menjadi setumpuk PR dan tantangan bagi Puan Maharani, sebagai Ketua DPR yang baru periode 2019-2014, untuk melakukan perubahan-perubahan untuk membangun tatakelola baik yang menyangkut penguatan kapasitas sumberdaya manusia, organisasi dan sistem kelembagaan DPR, agar memiliki kekampuan dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan fungsi pengawasan kedepannya lebih baik lagi. Paling tidak dari sisi fungsi legislasi. Semoga pada periode ini citra dan wajah kinerja DPR tidak buruk lagi, dan yang akan mengundang apresiasi bahkan kepercayaan dari rakyat tumbuh kembali. (Bagian terakhir).

Editor: A. S Nasution

COPYRIGHT © KANALJABAR 2019

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

 

Silakan Berkomentar lewat Facebook
error: Content is protected !!